My blog is My Favourite

Al-Qur'an dan Kumpulan Hadits Online

2011-12-01T18:10:00.000+07:00

Teori-teori Konflik (Coflict Theories)

2011-10-14T00:44:00.001+07:00

Teori konflik adalah sebuah teori yang berlawanan dengan teori konsensus, penerimaan umum dari nilai-nilai dasar seperti kebajikan, kehormatan, benar, dan salah itu berbeda. Dalam teori konflik ini terdapat kesepakatan kecil pada nilai-nilai dasar. Teori konflik ini timbul karena masyarakat terdiri dari banyak kelompok yang bersaing, masing-masing dengan kepentingan yang berbeda, sehingga sulit menemukan titik temu dalam masyarakat ini. Hukum dalam masyarakat seperti ini dapat menjadi sebuah senjata yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk menegakkan kepentingan pribadi mereka, sering dengan mengorbankan kepentingan umum. Dalam masyarakat tersebut juga terdiri atas kelas sosial yang berbeda-beda. Kelas sosial yang berbeda dapat dibedakan dengan ketidaksetaraan di bidang-bidang seperti kekuasaan, wewenang, kekayaan, kerja dan kondisi hidup, gaya hidup, pendidikan, agama, dan budaya.

Demoralization of English

Working Class (Engels)

Inggris adalah negara yang pertama kali menemukan teknologi-teknologi baru yang mengejutkan dunia. Penemuan-penemuan teknologi oleh ilmuwan inggris tersebut mampu mengubah keadaan inggris secara luas. Yang biasanya mata pencaharian masyarakatnya di bidang agraris berubah menjadi bidang industri. Peristiwa itulah yang sering kita sebut dengan revolusi industri. Sebuah revolusi tidak selalu berdampak positif, tetapi adakalanya juga berdampak negatif untuk kalangan tertentu. Dalam peristiwa revolusi industri Inggris ini, para pekerja lah yang sangat dirugikan. Mereka harus bekerja siang dan malam, tidak ada waktu untuk mencari kesenangan dunia. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korbannya. Tapi apa daya, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menawar, mereka takut akan hukuman. Hal seperti ini membuat para pekerja hidup dalam kemiskinan, mereka hanya mempunyai dua pilihan, kelaparan atau mengambil apa yang ia butuhkan dengan jalan mencuri. Jika demoralisasi melampaui titik tertentu maka pekerja akan berubah menjadi kriminal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat kapitalistik melahirkan permusuhan antara individu dengan individu lain.

Marxism

Karl Marx memfokuskan perhatiannya pada kodisi ekonomi yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Ia mengidentifikasikan struktur ekonomi dalam masyarakat yang mengontrol semua hubungan manusia. Produksi memiliki dua komponen, yaitu kekuatan produktif dan hubungan produktif. Karl Marx mengusulkan gagasan bahwa ketimpangan distribusi kekuasaan dan kekayaan menghasilkan kejahatan. Kejahatan ini berkembang sebagai akibat konflik sosial. Kejahatan juga mengalihkan perhatian kelas bawah dari eksploitasi yang mereka alami dari anggota lain dari kelas mereka sendiri, daripada terhadap system ekonomi kapitalis. Kejahatan memungkinkan kelas penguasa untuk menciptakan kesadaran palsu di antara yang diperintah dengan membuat mereka berpikir bahwa kepentingan mereka sendiri dan orang-orang dari kelas yang berkuasa adalah identik. Anggota penguasa akan dapat melanggar hukum tanpa berhadapan dengan hukum, sementara anggota kelas bawah akan dihukum.

Richard Quinney : Class, State, and Crime (1980)

Kejahatan adalah respon yang tak terelakkan untuk kondisi-kondisi material kapitalisme. Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh kelas pekerja yaitu kejahatan akomodasi atau kejahatan perlawanan. Kejahatan akomodasi adalah kejahatan predator, seperti pecurian dan perampokan dan kejahatan kekerasan, seperti pembunuhan, penyerangan, dan pemerkosaan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang diperlakukan secara brutal oleh kapitalisme. Kejahatan perlawanan termasuk kedua-duanya baik reaksi non-revolusioner yakni reaksi yang secara sadar melawan eksploitasi maupun kejahatan yang secara sengaja dilakukan oleh kaum proletar sebagai tindakan pemberontakan melawan kapitalisme, seperti alkoholisme, merusak property, perkelahian, dll. Kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum proletar saja, melainkan kejahatan dapat dilakukan oleh kelas penguasa. Kejahatan yang dilakukan oleh kelas penguasa adalah hasil dari system kapitalistik. Kejahatannya bersifat dominasi dan menekan sebagai upaya yang dilakukan oleh kapitalis untuk melindungi kepentingan mereka. Contoh: kejahatan korporasi, seperti penetapan harga, system penawaran yang curang, serta pelanggaran keamanan. Kapitalis dapat melakukan dominasi lanjutan dengan cara melakukan kejahatan peradilan pidana yang dilakukan oleh personel peradilan pidana. Tidak adanya solusi untuk kejahatan di bawah masyarakat kapitalis menyebabkan kejahatan tumbuh subur. Jika dibandingkan dengan masyarakat sosialis, masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang jauh lebih rendah karena perjuangan kelas yang kurang intens akan mengurangi kekuatan menuju kejahatan dan fungsi kejahatan.

Cotemporary Critical Criminology

Kriminologi kritis memandang kejahatan sebagai fungsi konflik sosial dan persaingan ekonomi. Bertujuan untuk mengetahui struktur ekonomi dalam masyarakat yang mengontrol semua manusia. Menolak anggapan bahwa hukum ini dirancang untuk mempertahankan masyarakat yang adil dan bahwa penjahat adalah orang jahat yang ingin menginjak-injak hak orang lain. Mereka menganggap tindakan rasisme, seksisme, imperialism, kondisi kerja yang tidak aman, perawatan anak yang tidak memadai, perumahan kurang memadai, polusi, dan perang-dibuat sebagai alat kebijakan untuk menghadapi orang luar dan pembenaran bagi perbuatan yang merupakan konsekuensi dari semua itu sebagai kejahatan yang sesungguhnya.

Instrumental Vs Structural Theory

Teori instrumental melihat hukum pidana dan sistem peradilan pidana sebagai instrument untuk mengendalikan orang miskin. Teori struktural percaya bahwa hukum bukan domain eksklusif orang kaya, melainkan digunakan untuk menjaga kepentingan jangka panjang dari system kapitalis dan mengkontrol anggota dari setiap kelas yang mengancam keberadaannya.

Critical Feminist Theory

Pandangan feminism kritis, ketidaksetaraan gender sebagai bentuk kekuatan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kapitalis. Sistem patriarki dikembangkan di mana pekerjaan laki-laki dinilai dan pekerjaan perempuan itu dinilai kembali berdasarkan penilaian terhadap pekerjaan laki-laki. Eksploitasi ganda perempuan dalam rumah tangga dan dalam pasar tenaga kerja berarti bahwa wanita menghasilkan nilai surplus jauh lebih besar bagi para kapitalis daripada pria.

Tujuan dan Hakekat Ilmu Pengetahuan Ilmiah

2011-10-14T00:23:00.001+07:00

Sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik saat mendengar kata ilmu pengetahuan ilmiah. Mereka sudah terbiasa melakukan penelitian-penelitian ilmiah seperti yang dilakukan oleh ilmu-ilmu alam. Dalam mempelajari metode ilmiah dibutuhkan sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut adalah filsafat ilmu. Kegiatan filsafat ilmu yaitu mempelajari metode ilmiah (bagaimana prosesnya, strukturnya, syarat-syaratnya) dan mempelajari penyelenggaraan kegiatan ilmiah (asas serta alasan pembenaran).

Pengetahuan ilmiah mempunyai empat ciri umum, antara lain:

Pengetahuan yang berlaku umum
Tidak bergantung pada faktor subyektif
Obyektif (teori tidak bermakna ganda)
Otonom, tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar ilmu

Selain ciri umum di atas, pengetahuan ilmiah juga mempunyai tiga ciri isi, antara lain:

Merupakan pengetahuan yang mempunyai dasar pembenar
Sistematik
Inter subyektitas

Pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang mempunyai dasar pembenar, yaitu segenap pengaturan cara kerja ilmiah yang diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian sebesar mungkin. Dan setiap pernyataan didasarkan pada pemahaman yang apriori.

Di dalam pengetahuan ilmiah harus terdapat sistem dalam susunan pengetahuan ilmiah dalam cara memperoleh pengetahuan. Pengetahuan ilmiah juga harus berasal dari beberapa bahan keterangan, dan tidak diperbolehkan hanya berasal dari satu bahan keterangan saja. Bahan-bahan keterangan itu pun harus diusahakan menjadi sebuah kebulatan. Apabila dilihat secara horisontal akan terlihat sebagai hasil komparasi, subsumasi, generalisasi. Sedangkan dilihat secara vertikal akan menjadi tahapan dari pemikiran analitik dan intepretatif.

Isi pengetahuan ilmiah harus intersubyektif, antara lain:

Kepastian tidak didasarkan pada intuisi-intuisi serta pemahaman secara subyektif
Kepastian dijamin oleh sistemnya
Subyek penyelenggara ilmu (manusia) secara perorangan, harus dapat diganti oleh orang-orang yang lain
Subyek harus memenuhi syarat: cerdas, berfikir menggunakan nalar dan kritis, pengetahuan yang luas tentang susunan dan teknik penyelidikan, dsb.

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah, terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Biasanya kegiatan penyelidikan ilmiah dilakukan untuk memberikan deskribsi, eksplikasi, dan interpretasi. Deskripsi adalah suatu penerapan bagaimana keadaannya atau berlangsungnya secara tepat suatu kumpulan gejala. Contoh : Bagaimana keadaannya atau berlangsungnya suatu revolusi atau perdamaian? Apakah gerakan planit-planit mengambil bentuk melingkar atau elips? Gejala yang dipelajari dengan pertanyaan “bagaimana”, dicatat dalam keadaannya yang saling berhubungan. Sedangkan eksplikatif adalah penjelasan yang didasarkan pada pemahaman dan pendalaman gejala yang diteliti, penjelasan tersebut bukan merupakan penjelasan yang terakhir, tetapi hanya sementara. Pertanyaan utama tujuan penjelasan adalah “mengapa”. Contoh: mengapa di dalam masyarakat tertentu berlaku kebiasaan yang menyangkut perkawinan yang telah dirumuskan secara rapih? Lain halnya dengan interpretasi, interpretasi adalah usaha untuk menetapkan makna yang dikandung oleh gejala yang diteliti. Interpretasi yang dimaksud bukan pengertian bahasa, interpretasi dapat berbentuk penjelasan, misalnya penjelasan naskah yang dipelajari.

Hakikat ilmu menurut Jujun Suriasumantri adalah:

Ilmu merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsi
Kegiatan ilmu bersifat dinamis tidak statis
Kegiatan mencari pengetahuan mempergunakan metode keilmuan
Ilmu tidak berhubungan dengan title, profesi, kedudukan
Ilmu ditentukan oleh cara berfikir yang sesuai dengan syarat keilmuan

Dasar pengetahuan menurut Sudarminta adalah pengalaman, ingatan, kesaksian, minat dan rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika, bahasa, dan kebutuhan hidup manusia.

Pengalaman

Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan seluruh kenyataan, termasuk Yang Ilahi. Pengalaman dikelompokkan menjadi dua, pengalaman primer dan pengalaman sekunder. Pengalaman primer adalah pengalaman langsung akan persentuhan indrawi dengan benda-benda konkret di luar manusia dan akan peristiwa yang disaksikan sendiri. Sedangkan pengalaman sekunder adalah pengalaman tak langsung atau pengalaman reflektif mengenai pengalaman primer. Pengalaman yang terjadi pada manusia mempunyai tiga cirri pokok, yaitu pengalaman manusia itu amat beraneka ragam, pengalaman manusia adalah selalu berkaitan dengan objek tertentu di luar diri kita sebagai subjek, pengalaman manusia terus bertambah dan bertumbuh seiring bertambahnya umur, kesempatan, dan tingkat kedewasaan manusia. Tidak semua pengalaman akan menjadi pengetahuan, walaupun pengalaman lebih luas dari pengetahuan. Sekaya apapun pengalaman seseorang kalau hal itu tidak pernah disadari, dimengerti, dan diungkapkan, maka tidak akan berguna pengalaman tersebut.

Ingatan

Ingatan mempunyai posisi sangat penting dalam pengetahuan. Walaupun banyak ilmu yang kita dapat dari pengalaman, kalau ingatan kita kurang kuat maka pengetahuan tersebut bisa hilang. Ingatan dapat dijadikan dasar bagi ilmu pengetahuan apabila memenuhi dua syarat berikut ini, saya memiliki kesaksian bahwa peristiwa yang saya ingat itu sungguh pernah saya alami atau saya saksikan di masa lalu, ingatan tersebut bersifat konsisten dan dapat berhasil menjadi dasar pemecahan persoalan yang sekarang saya hadapi berkaitan dengannya.

Kesaksian

Kesaksian adalah penegasan sesuatu sebagai kebenaran oleh seorang saksi kejadian atau peristiwa, dan diajukan kepada oranglain untuk dipercaya. Percaya adalah menerima sesuatu sebagai kebenaran berdasarkan keyakinan akan kewenangan atau jaminan otoritas orang yang member kesaksian. Dalam mempercayai suatu kesaksian, kita harus memiliki bukti instrinsik dan ekstrinsik untuk memudahkan kita dalam mempercayai suatu kesaksian. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah melihat siapa orang yang memberikan kesaksian, apakah ia seorang yang mempunyai otoritas dalam bidang yang ia saksikan atau tidak. Kesaksian tidak dapat secara mutlak kita jadikan sebagai dasar ilmu pengetahuan, karena kesaksian rawan atas kekeliruan.

Minat dan rasa ingin tahu

Pengalaman akan hilang begitu saja apabila seseorang yang memperoleh pengalaman tersebut tidak melakukan tindak lanjut atas pengalamannya tersebut. Minat dan rasa ingin tahulah yang sangat berpengaruh apakah individu tersebut akan menggali lebih dalam atau tidak pengalamannya untuk menemukan sebuah pengetahuan. Biasanya seseorang akan meminati apa yang dia anggap bernilai. Sedangkan rasa ingin tahu mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami dan menarik minatnya.

Pikiran dan penalaran

Setelah mendapatkan pengalaman dan dilanjutkan dengan minat dan rasa ingin tahu, seorang manusia memerlukan sesuatu untuk mengolahnya untuk menjadi pengetahuan. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari pengetahuan adalah penalaran. Maka pikiran dan penalaran merupakan hal yang mendasari dan memungkinkann pengetahuan. Tanpa pemikiran dan penalaran tidak aka nada ilmu pengetahuan. Penalaran adalah proses bagaimana pikiran menarik kesimpulan dari hal-hal yang sebelumnya telah diketahui. Penalaran dapat berbentuk induksi, deduksi maupun abduksi. Induksi adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan umum (universal) dari berbagai kejadian atau kasus khusus (partikular). Sebaliknya deduksi adalah bentuk penalaran yang berangkat dari suatu pernyataan atau hukum umum kejadian khusus yang secara niscaya dapat diturunkan dari pernyataan atau hukum umum tersebut. Sedangkan abduksi adalah penalaran untuk merumuskan sebuah hipotesis berupa pernyataan umum yang kemungkinan kebenarannya masih perlu diuji coba. Penalaranlah yang membedakan manusia dengan binatang. Berkat pikiran dan penalarannya, manusia tidak harus selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan sosial sekitarnya dan manusia dapat merubah alam dan sosial sekitarnya untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhannya. (Bimma Dwi Nugraha)

Rangkuman Materi Hukum dan Pembangunan Persiapan UTS

2011-10-13T21:49:00.005+07:00

Masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang tinggal di kawasan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Dalam proses mencapai tujuan, individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda inilah yang menimbulkan interaksi sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi negatif itulah yang dinamakan konflik. Untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, diperlukan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dimana fungsi dari kaidah tersebut adalah untuk menertibkan masyarakat.

Kaidah-kaidah sosial tersebut dibagi menjadi empat, yaitu kaidah kepercayaan atau agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan dan kaidah hukum. Dalam praktik nyatanya, kaidah hukumlah yang paling dominan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Karena, sifat dari kaidah hukum itu sendiri adalah memaksa dan memiliki sanksi yang tegas, dimana tiap butir peraturan yang berada di dalamnya, telah di legalisasi oleh pihak2 resmi dan berwenang. Jadi, orang akan berpikir dua kali sbelum melakukan tndakan yang dirasa melanggar hukum. Karena jika tidak, ia akan dijerat oleh sanksi hukum itu sendiri. Dan kaidah hukum efektif di gunakan, karena memiliki sifat penjera bagi mereka yang telah melakukan kesalahan.

Corak hukum, dapat di tempuh dengan tiga cara, yang pertama adalah unifikasi dimana arti dari unifikasi itu sendiri yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu Negara. Misalnya,UUD 1945 dan peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya, hanya berlaku di Negara Indonesia saja. Tidak akan berlaku di negara lain. Yang kedua adalah dualistik hukum, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda didalam satuan kelompok sosial yang sama, atau dapat disebut negara. Contohnya adalah, di NAD, berlaku dua sistem peradilan. Hukum UUD 45 dan Hukum Islam. Jadi, bila seseorang melakukan tindak kejahatan, dia tidak hanya terkena hukum yang berlaku menurut UUD 45 saja, tetapi juga terkena hukuman yang di berikan oleh hukum Islam yang juga berlaku di sana. Contohnya, bila ada penduduk asli atau pendatangatau wisatawan sekalipun di Aceh yang mencuri, ia diberi hukuman oleh masyarakat setempat untuk di adili berdasarkan UU yang mengaturnya. Dan yang terakhir adalah pluralistis hukum. Yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda did lm kesatuan kelompok sosial atau suatu Negara. Contohnya adalah hukum yang dipakai di Indonesia ketika baru merdeka. Dimana Indonesia yang baru merdeka, belum memiliki landasan hukum yang kuat yang mampu mengatur ketertiban di dalam masyarakat.

Didalam pelaksanaan hukum acara pidana, terdapat dua azas. Yaitu azas legalitas dan azas praduga tak bersalah. Dimana kedua azas tersebut berperan sangat penting dalam mengatur ketertiban antar individu dalam kehidupan bermasyarakatarakat. Azas legalitas itu sendiri merupakan suatu ketentuan hukum yang menyebuntukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat ditindak hukum karena perbuatan tersebut tidak disebuntukan atau dituliskan dalam UU. Contohnya saja, ilmu hitam. Seperti santet. Memang, menurut kacamata publik, merupakan perbuatan yang salah dan dapat disebut kejahatan. Namun, untuk menghukum orang yang melakukan santet tersebut, hukum tdj dapat ikut andil di dalamnya. Karena, azas legalitas yang telah dijelaskan di awal paragraph. Yang kedua adalah azas praduga tak bersalah, azas ini menyebuntukan bahwa seseorang tidak dapat diputuskan bersalah, sbelum diputuskan oleh hakim. Misalnya orang yang tertangkap basah sedang mencuri. Dia belum dapat dikatakan bersalah, karena belum diadili oleh hakim di meja hijau. Tujuan dari azas ini adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan onar, yang dilakukan masyarakat kepada seseoang yang tertangkap mata telah melakukan tindak kejahatan. Seperti misalnya, kasus pembakaran seorang pencuri sepeda motor, yang dilakukan oleh warga di suatu daerah. Dengan azas ini diharapkan masyarakat tidak “main hakim sendiri” dalam menyikapi suatu masalah.

Secara teoritis KUHP adalah bentuk hukum materiil. Sedangkan KUHAP adalah bentuk secara formiil. Maksudnya adalah KUHAP adalah bentuk nyata pelaksanaan dari KUHP. Dimana di dalam KUHP itu sendiri berisi aturan-aturan tentang perintah, larangan serta sanksinya, dan KUHAP merupakan tata cara pelaksanaan pengadilan yang didasarkan pada KUHP itu sendiri. Contohnya saja, seseorang yang terbukti membunuh atau melanggar salah satu pasal yang tertulis dalam KUHP. Dan untuk membuktikan tindakan pelanggaran tersebut, berlakulah KUHAP dimulai dari penangkapan sampai diputuskannya bersalah atau tidakanya ia oleh hakim di pengadilan.

Kumpul kebo dan black magic memang notabenenya merupakan perbuatan yang merugikan dan dapat di sebut kejahatan. Namun, pada kenyataannya sampai saat inipun belum ada proses kriminalisasinya, hal ini di sebabkan karena jika dibuat peraturan perundangan mengenai hal tersebut, maka akan berpotensi menimbulkan keonaran dalam masyarakat yang tentunya sangat berlawanan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Contohnya saja jika ada pria dan wanita tinggal dalam satu atap, tentunya akan menjadi permasalahan jika peraturan perundangan mengenai kumpul kebo atau larangan pria dan wanita tinggal dalam satu atap itu dibuat.

HAN lebih luas daripada HTN karena cakupannya lebih banyak daripada HTN. HTN adalah hukum yang mengatur terhadap pembentukan jabatan-jabatan dan susunan atau strukturnya. Jadi dalam HTN yang diatur hanya adalah hubungan jabatan dan pemangku jabatan. Sedangkan HAN mengatur mengenai aktivitas kekuasaan eksekutif, surat menyurat atau kearsipan negara dan tugas-tugas yang ditetapkan UU sebagai urusan negara. Jadi cakupan HAN lebih banyak dan luas daripada HTN.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum perdata dan hukum dagang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hukum dagang itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tingkah laku individu yang satu dengan individu yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum dagang pada dasarnya sama seperti hukum perdata, namun cakupannya terbatas atau dikhususkan hanya pada bagian perniagaan saja. Jadi, kedua hukum tersebut memang saling terkait karena hukum dagang merupakan wujud nyata pelaksanaan dari hukum perdata. Contohnya saja dalam pejanjian jual beli tanah

Kebiasaaan adalah tindakan pola tingkah laku yang ttp, ajeg, lazim, normal, atau adap dalam masyarakat tertentu yang secara turun temurun berulang. Dalam pasal 15 AB yang berbunyi “selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila UU menetapkan demikian.”

Berdasarkan pasal diatas, kebiasaan di sini memang diakui keberadaannya, tetapi hanya apabila UU menunjuknya. Ini berarti, apabila UU tidak menunjuknya, hukum tidak perlu memberlakukannya. Kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum. Seorang hakim dapat menggunakan kebiasaan dalam mengambil keputusan apabila UU menetapkan demikian.

Perbedaan hakim peradilan pidana dan peradilan perdata, hakim pada peradilan pidana bersifat aktif untuk memecahkan kasus yang diajukan. Hakim mencari bukti dan menyelidiki sbelum kasus itu diajukaan dalam pengadilan. Hakim mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut UU dan harus ada keyekinan hakim. Hakim memberikan keputusan tentang kasus yang terjadi berdasarkan pasal2 dan aturan yang telah ada.

Sedangkan hakim pada peradilan perdata bersifat pasif. Dia hanya mendengarkan perkara brdsrkan argument dari penggugat dengan tergugat. Hakim mengejar kebenaran formal, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti yang ada di persidangan. Kasus bisa tidak dilanjuntukan secara hukum, namun bisa diselesaikan dengan cara perdamaian. Hakim memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan setelah mendengarkan argumen dalam sidang perdata tersebut. Hakim hanya sebagai moderator dalam persidangan. (Bimma Dwi Nugraha)

RANGKUMAN MATERI MPKT UI PERSIAPAN UTS

2011-10-13T01:14:00.002+07:00

FILSAFAT Ilmu pengetahuan yang mencari hakekat tentang segala sesuatu dari realitas yang ada dan berlandaskan pada pemikiran yang bersifat rasional, kritis, sistematis, logis, metodis, dan koheren. Ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji seluruh fenomena yang dihadapi manusia secara kritis reflektif, integral, radikal, logis, sistematis, dan universal (semesta). Fenomena tersebut dapat diarahkan pada tema besar pada ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mengkaji tentang keberadaan sesuatu, membahas tentang ada, yang dapat dipahami baik secara konkret, faktual, metafisis atau epistemologi. Epistemologi membahas tentang pengetahuan yang akan dimiliki manusia apabila dia membutuhkannya. Aksiologis membahas tentang kaidah norma dan nilai yang ada pada manusia. Dengan demikian, jelas bahwa semua hal yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat erat dan menjadi sesuatu yang mengakar pada manusia sesuai dengan tingkat perkembangannya secara intelektual. Objek penelitian filsafat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah objek materi dan aspek kedua adalah objek forma. Objek materi adalah bahan atau sesuatu yang menjadi kajian penelitiannya. Objek forma adalah focus perhatian seseorang terhadap objek materi yang dihadapinya. Faedah filsafat atau berfilsafat : Mengajak kita untuk bersikap arif dan berwawasan luas terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berfilsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup, dan ide-ide yang muncul karena keinginannya. Filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi berbagai fenomena atau gejala di sekitar manusia dan dalam permasalahan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan ilmiah.

LOGIKA Dalam bukunya Introduction to Logic, Irving M.Copi mendefinisikan logika sebagai suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Ilmu tentang berpikir secara tepat. Mempelajari logika secara akademis memungkinkan seseorang untuk mengetahui metode-metode dan prinsip berpikir. Dengan dasar pengetahuan ini seseorang dituntut untuk terus menerus melatih dan mengasah akal budinya sehingga mampu membedakan pemikiran yang tepat dan teratur dari pemikiran yang sesat dan kacau. Logika alamiah adalah pemikiran yang dibawa sejak lahir. Biasanya digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Logika ilmiah diperoleh dengan mempelajari hukum-hukum penalaran sebagaimana mestinya. Dalam mempelajarinya manusia akan mengetahui prinsip2, norma2, dan teknik2 tertentu, jika dijalanakan akan mengurangi tingkat kesalahan penalaran Dari segi bentuk dan isi argumen logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal membahas masalah validitas argumen. Argumen dapat dikatakan valid jika kesimpulan penalaran benar-benar di lihat secara tepat atau lurus dari premis-premisnya. Logika material membahas isi argumen, valid tidak nya argumen tergantung proposisi-proposisi yang membentuknya. Jadi jika ada salah satu proposisi yang tidak benar maka argumen itu dinyatakan tidak valid.

Proses Penyimpulan : Logika Deduktif yaitu menyimpulkan penalaran yang bersifat umum menjadi bersifat khusus, biasanya berwujud silogisme. Silogisme sendiri adalah argumen yang terdiri dari tiga proposisi, proposisi pertama merupakan landasan penalaran, sedangkan proposisi ketiga berisi kesimpulan. Tujuan dari logika deduktif yaitu menjelaskan hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dalam argumen yang valid, sehingga kita dapat membedakan argumen yang valid dengan argumen yang tidak valid. Contoh : “semua mahasiswa UI adalah orang pintar” dan “Bimma adalah mahasiswa UI” jadi Bimma adalah orang pintar. Kesimpulan yang saya ambil tersebut hanya melihat dari premis-premis yang ada, tanpa pengamatan lebih lanjut terhadap Bimma tersebut. Jadi kesimpulan dari suatu argumen deduktif mengandung kepastian mutlak. Adapun tiga ciri khas dari argumen deduktif ini, yaitu analitis : kesimpulan hanya ditarik dari premis-premis yang sdh ada, tautologis : kesimpulan sdh tersirat dalam premisnya, dan apriori : tidak melakukan penelitian lebih lanjut. Logika Induktif yaitu menyimpulkan penalaran dari yang bersifat khusus menjadi bersifat umum, biasanya berwujud sintesis. Sintesis sendiri adalah penggabungan premis-premis untuk mendapatkan kesimpulan. Biasanya dalam penalaran induktif cara yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yaitu dengan cara melakukan penelitian inderawi. Jadi kesimpulan suatu argumen induktif tidak mengandung kepastian mutlak.

Definisi adalah penjelasan dari sebuah istilah secara singkat, jelas, padat sehingga istilah itu mdh dipahami dan tidak menimbulkan kerancuan dengan istilah yang lain. Definiens harus dapat dibalik dengan definiendum, definien tidak boleh masuk ke dalam definiens, definiens harus benar-benar menjelaskan definiendum, definiens harus paralel dengan definiendum, definiens kalau bisa berbentuk affirmative.

Proposisi : pengingkaran atau pengakuan yang berbentuk pernyataan. Unsur. Term subjek : sesuatu yang tentangnya pengakuan atau pengingkaran ditujukan. Term predikat : sesuatu yang diakui atau diingkari tentang term subjek. Kopula : penghubung antara term subjek dan term predikat dan memberi bentuk pengakuan atau pengingkaran pada dua term tersebut. Kuantitas proposisi. Proposisi singular adalah proposisi yang luas term subjeknya singular. Artinya pengertian term subjek itu menunjuk pada satu hal, benda, atau individu. Dst. Kualitas proposisi. Proposisi affirmative apabila apa yang menjadi term predikat diakui oleh term subjek. Dst.

Kesesatan berpikir dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak valid. Kesesatan material adalah kesesatan yang menyangkut isi penalaran. Kesesatan bahasa, kesesatan relevansi timbul karena kesimpulan ditarik dengan premis yang tidak relevan. Argumentum Ad Hominem : melihat pribadi orang tersebut. Argumentum Ad Populum : untuk meyakinkan pendengar. Argumentum Ad Verecundiam : dilihat dari kealian dan kewibaan. Ignoratio Elenchi : tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Biasanya faktor yang menyebabkan terjadinya kesesatan ini yaitu prasangka, kepercayaan, emosi, dll. kesesatan generalisasi yang tergesa : akibat dari induksi yang keliru karena kurangnya sumber yang mencukupi. Kesesatan komposisi : salah peletakan predikat pada term

FILSAFAT ILMU, Ilmu pengetahuan yang membahas ciri dan proses atau cara kerja ilmiah secara kritis. Dalam proses kerja filsafat ilmu pengetahuan terdapat dua aspek, yaitu aspek justifikasi yang menekanakan secara de jure kebenaran ilmiah dan aspek temuan yang secara de facto berupa teknologi. Tujuan : memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis, melakukan pencarian kebenaran ilmiah dengan tepat dan benar , memahami bahwa terdapat dampak kegiatan ilmiah yang berupa teknologi. Cara kerja : Sistematis, Logis, Intersubjektif, rasional, pembenaran secara metodologis.

Teori Kebenaran korespondensi : teori kebenaran yang bersumber dari persesuaian antara seorang subjek dengan objek yang dilihatnya, koherensi : ada persesuaian di antara beberapa subjek dengan objek yang diamatinya, pragmatik : terjadi karena ada manfaat serta kegunaan dari sebuah ilmu pengetahuan.

ETIKA salah satu cabang dari ilmu filsafat, merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip baik buruk yang diterapkan pada perilaku seseorang atau masyarakat. Pertimbangan rasional : mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk berbuat baik atau melakukan tindakan baik secara jernih, tenpa dilandasi oleh sikap emosional yang berlebihan. Etika Normatif dan Terapan Etika deskriptif memberikan gambaran tentang tingkah laku moral dalam arti yang luas, seperti berbagai norma dan aturan yang berbeda dalam suatu masyarakat atau individu yang berada dalam kebudayaan tertentu atau yang berada dalam kurun waktu atau periode tertentu. Dengan kata lain mengkaji berbagai bentuk ajaran-ajaran moral yang berkaitan dengan nilai yang baik dan buruk. Contoh : etika orang Jawa, batak. Etika normatif : etika yang mengkaji apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis dan tanggung jawab dapat digunakan oleh manusia. Etika umum memiliki landasan dasar seperti norma etis/ norma moral, hak dan kewajiban, dsb. Etika khusus, yakni Etika individual : menyangkut kewajiban dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Etika sosial : mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia atau masyarakat. Contoh : etika keluarga, etika bisnis. Metaetika : kajian etika yang membahas ucapan-ucapan atau kaidah-kaidah bahasa khususnya yang berkaitan dengan bahasa etis. Contoh : iklan di TV. Etika terapan : etika yang menitikberatkan pada aspek aplikatif teori etika atau norma yang ada. Disebut etika terapan karena sifatnya yang praktis, yaitu bertujuan memperlihatkan kegunaannya. Etika profesi : Etika yang berkaitan dengan profesi atau etika yang diterapkan dalam dunia kerja manusia. Etika profesi bersifat praktis, baik secara pragmatis, utilitaritis dan deontologis. Kaidah atau Norma Etika yang lazim dimunculkan, yakni Hati Nurani : penghayatan tentang yang baik dan yang buruk yang berkaitan dengan tindakan nyata atau perilaku konkret manusia. Kebebasan dan Tanggung Jawab, Nilai dan Norma.

Hak dan Kewajiban Hak legal : hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk yang dimunculkan melalui undang-undang, peraturan, dokumen yang sifatnya resmi, yang berasal dari suatu lembaga atau instansi tertentu. Hak khusus : hak yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang. Contoh : orang tua mempunyai hak anaknya akan patuh. Hak umum : hak yang diberikan kpd seseorang karena ia adalah manusia. Contoh : HAM. Hak individual : hak berupa kebebasan pendapat, berserikat, beragama, dsb, yang dimiliki individu terhadap negara atau masyarakat. Hak sosial : hak yang diperoleh seseorang ketika sebagai anggota suatu masyarakat ia berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain. Contoh : hak pendidikan, hak pekerjaan,dll. Hak moral : hak seseorang yang didasari oleh prinsip atau peraturan etis. Contoh : hak seorang dosen untuk mengharapkan mahasiswanya berlaku jujur dalam menjawab UTS.

PENTINGNYA ETIKA, Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai meralitas yang kadangkala membingungkan. Sebagai pemikir kritis dan sistematis etika ingin menimbulkan suatu ketrampilan intelektual : ketrampilan untuk berargumen secara rasional dan kritis. Alasan masih dibutuhkan etika. Terdapat pndangan yang beraneka ragam, modernisasi dan kemajuan teknologi membawa prbahan bsr dalam stktur masyarakat, mncul berbagai ideologi. Etika dapat membangkitkan semangat hidup manusia sehingga ia dapat menjadi manusia yang baik dan bijaksana melalui bidangnya.

PANCASILA, ideologi bersifat futuristik (berisi cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik di masa depan dan merupakan acuan untuk melakukan perubahan politik). Karena ideologi menyangkut masalah strategi bernegara, tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat menggunakan ideologi sebagai alat untuk mempertahanakan dan memperoleh kepentingan diri secara sepihak dengan merugikan pihak lain.

NILAI PANCASILA, nilai religius : nilai yang berkaitan dengan keterikatan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sacaraal, suci, dan agung. Nilai moral : nilai tentang kebaikan yang muncul sebagai akibat perilaku orang, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain atau masyarakat. Nilai kebangsaan : nilai tentang manusia yang secara kodariat memiliki hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta identitas yang membentuk eksistensi manusia atau jati diri dalam kehidupan bernegara. Nilai keadilan : nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan atas suatu hal. Nilai kebersamaan dan toleransi. Nilai kebersamaan : nilai yang dimiliki oleh manusia dalam interaksinya dengan sesame yang berkaitan dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Nilai toleransi : nilai yang menghargai berbagai pendapat dan keyakinan orang lain tentang sesuatu hal dan dalam situasi tertentu.

Cinta Kasih, syarat : knowledge (pengenalan), responsibility (tanggung jawab), care (pengasuhan, perhatian, perlindungan, saling peduli), respect (saling menghormati), cinta terhadap Tuhan, persaudaraan, keibuan, erotis, diri sendiri.

MATERI PERSIAPAN UAS MPKI UI

2010-05-17T15:30:00.002+07:00

DIMENSI SOSIAL AJARAN AGAMA ISLAM

Keluarga Islami

Pengertian dan Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara lahir dan batin serta terikat secara hukum karena pertalian darah dan perkawinan.

Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anak

Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi, keponakan baik dari pihak ayah maupun ibu.

Dalam ajaran Islam, suatu keluarga yang islami adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan. Beberapa pengertian sakinah :

· Al-Jurjani mengemukakan satu defenisi mengenai sakinah, yaitu adanya ketentraman bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang selalu dilimpahkan kepada makhluk-Nya ke dalam hati pada saat datangnya goncangan dan cobaan.

· Secara keseluruhan sakinah merupakan ketentraman jiwa dan ketenangan bathin

· Sakinah merupakan suatu ketenangan yang harus didahului oleh gejolak karena dalam setiap rumah tangga diwarnai gejolak bahkan kesalahpahaman, namun ia dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah (tenang).

Sakinah dapat tercapai jika di dalam keluarga ada rasa saling mencintai, rasa kasih sayang, pengertian dan tenggang rasa.

Mawaddah

· Mawaddah memiliki arti kelapangan dada dan terhindarnya jiwa seseorang dari kehendak yang buruk.

· Mawaddah adalah cinta sejati yang tidak lengkap kecuali semua unsur terpenuhi, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan serta pengetahuan.

· Cinta yang erotis atau romantis. Bentuknya bisa ekspresi yang paling batin sampai yang paling zahir, dari yang sifatnya emosional hingga seksual.

Warahmah yaitu berhubungan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya, mendidik, dan memberikan contoh yang baik. Kewajiban seorang istri untuk mena’ati suaminya. Intinya warahmah ini kaitannya dengan segala kewajiban.

Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan sebagai akibat dari menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandang dengan tekad yang kuat.

Karakteristik Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah :

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kebahagiaan manusia atau keluarga yang sakinah akan tercapai bila memenuhi beberapa hal, yaitu :

1. Rumah yang luas, maksudnya bukan rumah yang secara fisik berukuran luas, tetapi merupakan tempat tinggal yang memberikan kenyamanan, ketenangan dan kelapangan hati.

2. Kendaraan yang layak, maksudnya tidak terbatas kepada mobil pribadi atau kendaraan lain, tetapi kendaraan yang bias menghantarkan pemiliknya ke tempat-tempat yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

3. Istri yang sholehah dan suami yang sholeh, yaitu pendamping hidup yang senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah serta selalu mengingatkan jika salah satu di antaranya melakukan kesalahan.

Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah :

1. Mampu membina keluarga dan kehidupan secara mandiri sesuai dengan perintah Allah SWT.

2. Mampu mendidik keluarga dan anak-anak agar menjadi generasi penerus yang sholeh, beriman dan bertaqwa.

3. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam pandangan Islam berbakti kepada orang tua merupakan suatu keharusan yang harus selalu dijaga dengan baik.dalam beberapa ayat Al-Qur’an disebutkan bahwa berbakti kepada orang tua demikian pentingnya, sehingga diletakkan pada posisi yang signifikan setelah kita berbakti kepada Allah SWT (Surah Luqman ayat : 14).

Fungsi dan Tujuan Keluarga

Fungsi dan tujuan keluarga tercermin dalam tanggung jawab keluarga, baik secara internal maupun eksternal.

Tanggung jawab internal ( interaksi antara anggota keluarga )

Menurut Islam salah satu dari fungsi dan tujuan keluarga adalah untuk mengintegrasikan individu yang dapat dicapai secara horizontal, dimana antara suami, istri dan anak-anak mempunyai tanggung jawab masing-masing, di antaranya :

1. Hidup secara baik dalam rumah tangga, saling mencintai dan dicintai dan saling menyayangi.

2. Suami dan istri harus memelihara kesucian diri di dalam dan di luar rumah tangga.

3. Mempunyai hak dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan hak dan kewajiban tersebut.

4. Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri, dinikmati bersama dan digunakan untuk membesarkan anak-anak yang (juga) menjadi tanggung jawab bersama.

5. Suami istri bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.

6. Anak-anak harus mematuhi dan menghormati kedua orang tuanya.

7. Anak-anak harus berbakti untuk orang tua selamanya dan senantiasa berdo’a untuk kebahagiaan dan kebaikan mereka baik mereka masih hidup ataupun telah wafat.

Tanggung jawab eksternal (interaksi sosial)

Ada jalinan keserasian antara tanggung jawab keluarga dengan kehidupan sosial karena keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung lahirnya sebuah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dalam suatu masyarakat yang para anggotanya saling berinteraksi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain, hal ini melahirkan suatu hak dan kewajiban. Dimana kewajiban terhadap masyarakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Diantara kewajiban itu adalah :

1. Menegakkan keadilan dalam artian yang seluas-luasnya.

2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

3. Saling membantu dan tolong menolong ketika ada anggota masyarakat yang mengalami kesulitan.

Upaya Pembentukan Keluarga

Di dalam ajaran Islam, keluarga islami dibentuk melalui suatu pernikahan atau perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (UUP Perkawinan pasal 1/tahun 1974)

Sahnya pernikahan menurut Islam jika memenuhi beberapa hal berikut :

1. Dipenuhinya semua rukun nikah

2. Dipenuhi syarat2 nikah

3. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syari’at

Hikmah dan Tujuan Pernikahan :

1. Hidup tentram dan sejahtera

2. Menghindari perzinaan

3. Mengatur hubungan laki-laki dan wanita ( yang secara fitrahnya saling tertarik ) dengan aturan yang khusus.

4. Memelihara keturunan

5. Melindungi wanita

6. Menciptakan persaudaraan baru

7. Mengatur masalah kewarisan

Masyarakat Islami

Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Islami

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang seluruh atau sebagian besar anggotanya merupakan orang-orang muslim yang berpedoman pada akidah dan hukum Islam yang dibentuk berdasarkan ajaran dan tata nilai Islam yang mengandung arti bahwa prinsip-prinsip dasar yang membentuk dan membina masyarakat itu adalah nilai-nilai luhur ajaran agama Islam serta berorientasi kepada fondasi tauhid.

Masyarakat Islami adalah masyarakat yang dibentuk berdasarkan etika Ketuhanan Yang Maha Esa yang bertopang pada :

1. Mentaati perintah Allah SWT yang dicerminkan dengan kasih sayang terhadap sesama anggota masyarakat.

2. Bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah SWT, segala puji hanya baginya semata yang dicerminkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara material dan spiritual berlandaskan pada kaedah moral yang mulia.

3. Rasa dekat dengan Allah SWT yang dicerminkan dalam perasaan takut pada larangan-Nya yang membentuk sikap dan jiwa yang adil dan bertanggung jawab, menghindari tingkah laku curang dan menolak kejahatan dalam anggota masyarakat. (Departemen Agama RI, 1997 : 50).

Karakteristik Masyarakat Islami :

1. Masyarakat Islami adalah masyarakat terbuka, berdasarkan pengakuan pada kesatuan umat dan cita-cita persaudaraan sesama manusia. Islam menganggap rasisme, kastaisme, dan dinastiisme sebagai satu hal yang mengingkari ketentuan Allah SWT dan merupakan pengkhianatan terhadap sesame manusia. Dalilnya : Surat An-nisa ayat 1 dan Surat Al-hujurat ayat 13.

2. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpadu, integratif, dimana agama Islam menjadi perekat yang menyatukannya. Masyarakat terpadu sendiri adalah masyarakat yang seimbang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rahman ayat 7-9.

3. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis dan progresif karena manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi yang seharusnya berfungsi secara dinamis dan progresif dalam menciptakan sarana dan prasarana bagi terwujudnya kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupannya.

4. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang demokratis, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, maupun demokrasi politik.

5. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang berkeadilan, yang membentuk semua aspek dari keadilan sosial baik di bidang moral, hokum, ekonomi dan politik yang telah ditetapkan dalam aturan dan kelembagaan yang telah disepakati. Dalilnya : Surat Al-Maidah ayat 8

6. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang berwawasan ilmiah dan terpelajar karena sangat menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang disiplin karena Allah SWT telah menetapkan segenap ajarannya berdasarkan aturan dan batasan yang terang yang berkaitan dengan kedisiplinan baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

8. Masyarakat Islami menentukan pada kegiatan keumatan yang memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan yang sempurna menggunakan manajemen yang rasional dan efektif. Dilakukan dengan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan dan kemasyarakatan.

9. Masyarakat Islami membentuk persaudaraan yang tangguh dan menekankan kasih sayang antar sesama.

10. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang sederhana tetapi berkesinambungan.

Peran Keluarga dalam Membentuk Masyarakat Islami

Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi penyusun, pendukung dan pembangkit lahirnya sebuah masyarakat. Masyarakat Islami merupakan misi Al-Qur’an yang yang harus diwujudkan dan diusahakan oleh setiap pribadi muslim. Individu yang islami tersebut dibentuk melalui didikan di dalam keluarga yang islami pula. Menurut Islam, keluarga tidak hanya bertujuan untuk mengintegrasikan individu tetapi sekaligus juga membentuk masyarakat yang islami. Integrasi individu dapat dicapai secara horizontal sementara masyarakat dicapai secara vertical dimana inidvidu dari semua lapisan perkembangan manusia.

Keluarga merupakan sebuah sel pertama yang penting bagi berdirinya sebuah masyarakat dan member pengaruh yang kuat dan mendasar dalam terbentuknya sebuah masyarakat. . Kedudukan keluarga sangat penting dan menentukan karena itu keberadaannya tidak mungkin untuk dihilangkan. Keluarga merupakan pusat dimana seluruh aktivitas manusia berlangsung dimana setiap anggota keluarga memiliki fungsi masing-masing secara terstruktur dan teratur. Setiap anggota keluarga harus memaksimalkan perannya masing-masing dalam mencapai terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pada akhirnya ketika seluruh keluarga islam telah dapat mencapai tingkat sakinah, mawaddah wa rahmah maka terwujudnya masyarakat yang Islami secara utuh dapat tercapai.

Pranata Sosial Islam

1. Mesjid dan Fungsinya bagi Masyarakat

Istilah masjid berasal dari kata sajada, yasjudu yang berarti bersujud atau menyembah, jadi secara harfiah masjid dapat diartikan sebagai tempat sujud. Masjid yang sesuai dengan konsep ajaran agama Islam adalah fungsi masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, yaitu :

· Pusat pendidikan dan penerangan, sebagai tempat Nabi saw menjelaskan wahyu, menjawab berbagai pertanyaan, memberikan fatwa dan mengajarkan agama Islam.

· Tempat bermusyawarah dalam berbagai urusan masyarakat

· Pusat makamah hukum dan peradilan dalam menyelesaikan berbagai perkara dan perselisihan.

· Markas militer, tempat mengatur dan membuat strategi militer.

· Kantor sekaligus pusat pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi kenegaraan.

· Pusat keuangan dan perbendaharaan negara (baitul mal)

· Tempat tinggal bagi mereka yang ingin mendalami Islam (semacam pesantren)

· Tempat penampungan orang tidak mampu, masjid nabawi memiliki suatu ruangan yang disebut dengan suffah sebagai tempat menyantuni kaum fakir.

Masjid masa depan

Pada dasarnya fungsi mesjid pada zaman modern relatif sama dengan fungsi mesjid pada zaman Rasulullah. Hanya saja memasuki millenium baru, mesjid harus menata dirinya dengan menampilkan sosok yang mengagumkan baik dari segi bangunan fisik, sarana, arsitektur dan nilai seninya. Aktivitasnya harus dikelola dengan manajemen modern yang mencontoh fungsi mesjid pada zaman Nabi SAW dengan cara melakukan aktualisasi pemahaman, dari pemahaman tekstual menuju konstektual sampai konseptual. Misalnya dengan :

· pembangunan sarana fisik yang memadai

· kegiatan ibadah mahdhah harus berjalan dengan teratur

· menyiapkan sarana audio visual untuk pendidikan sejarah Islam yang dilengkapi dengan VCD, DVD, film dan sebagainya.

· Sebagai pusat informasi Islam yang dikelola secara modern dengan internet, dilengkapi dengan faks, email, website dan sebagainya.

· Pembentukan lembaga dakwah, diskusi2 rutin, kegiatan remaja masjid, penerbitan buku2, majalah2, brosur dan media2 lainnya.

2. Lembaga Ekonomi Keumatan dalam Mensejahterakan Umat

Lembaga Ekonomi Keumatan dalam mensejahterakan Umat dapat kita aplikasikan dalam bentuk mengeluarkan zakat. Secara teknik, zakat adalah kewajiban keuangan seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan). Zakat bukan hanya berhubungan dengan Allah (habluminallah), tetapi juga berhubungan dengan manusia (habluminannas) secara langsung. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7. Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Di Indonesia kita mengenal adanya Badan Amil Zakat (BAZ).

3. Madrasah, Pesantren dan Organisasi Sosial Keagamaan

Madrasah adalah sekolah dengan basis dasar Islami. Sedangkan pondok pesantren adalah pendidikan Islam tradisional khas Indonesia. Pondok berarti “rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu”, di samping itu, “pondok” mungkin juga berasal dari bahasa Arab “fanduk” yang berarti “asrama”. Sedangkan pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”. Organisasi Sosial Keagamaan : Di Indonesia, telah lahir dan berkembang organisasi sosial keagamaan yang berperan penting dalam pembaruan kehidupan masyarakat muslim. Terdapat dua organisasi di Indonesia yang masih eksis yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Muhammadiyah , prinsip dasar organisasi ini jelas, yakni menjalankan perintah Al-Qur’an, melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Maksudnya, mengajak orang berbuat baik dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Tujuan uta-manya adalah untuk meredam dua faham yang kontroversial yang terjadi diantara dua kubu (santri dan abangan) yang sama-sama tumbuh di dalam masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa pengajaran Islam secara tradisional, terutama di tingkat pedesaan sudah sangat kolot sekali, sehingga menyebabkan ketidakmampuan menghadapi tantangan-tantangan modern. Tetapi juga mereka tidak senang melihat kultur Jawa terlalu banyak mencelup pendidikan dan prilaku-prilaku ke-Islaman yang mengajak orang untuk kembali kepada Qur’an secara murni.

Kerukunan Umat Beragama

Di dalam Al-Qur’an, kata ’akh’ (saudara) dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali. Kata ini dapat berarti saudara kandung, saudara yang dijalin dari ikatan keluarga, saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama, saudara semasyarakat walau berselisih paham, dan persaudaraan seagama. Berdasarkan pengertian ini, paling tidak ada tiga macam ukhuwah, yaitu:

1. Ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang bersifat Islami atau yang diajarkan Islam.

2. Ukhuwah Insaniyah (basyariyyah), yaitu dalam arti seluruh umat manusia adalah saudara karena mereka berasal dari seorang ayah dan ibu.

3. Ukhuwah Wathaniyah, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan.

UKHUWAH ISLAMIYAH

Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan aqidah. Ukhuwah Islamiyah bersifat abadi dan universal karena berdasarkan akidah dan syariat Islam. Hakekat Ukhuwah Islamiyah antara lain, nikmat Allah, perumpamaan tali tasbih, merupakan arahan Rabbani, dan merupakan cermin kekuatan iman. Sedangkan manfaat dari ukhuwah Islamiyah yaitu, kita dapat merasakan lezatnya iman dan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat (termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi), serta mendapatkan tempat khusus di surga.

Hal-hal yang menguatkan ukhuwah islamiyah:

1. Memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai.

2. Memohon didoakan bila berpisah.

3. Menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa.

4. Berjabat tangan bila berjumpa (kecuali non muhrim).

5. Sering bersilaturahmi (mengunjungi saudara).

6. Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu.

7. Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya.

8. Memenuhi hak ukhuwah saudaranya.

9. Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan.

Tahapan-tahapan dari ukhuwah Islamiyah yaitu:

1. Ta’aruf adalah saling mengenal sesama muslimin yang merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah SWT.

2. Tafahum adalah saling memahami. Hendaknya seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bisa bersegera memberikan pertolongan sebelum saudaranya meminta, karena pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan.

3. Ta’awun adalah saling membantu tentu saja dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

Ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam bukan saja mencirikan kualitas ketaatan seseorang terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sekaligus merupakan salah satu kekuatan perekat sosial untuk memperkokoh kebersamaan. Fenomena kebersamaan ini dalam banyak hal dapat memberikan inspirasi solidaritas sehingga tidak ada lagi jurang yang dapat memisahkan silaturahmi di antara sesamanya. Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, bangunan kebersamaan ini seringkali terganggu oleh godaan-godaan kepentingan yang dapat merusak keutuhan komunikasi dan bahkan mengundang sikap dan prilaku yang saling berseberangan. Karena itu, semangat ukhuwah ini secara sederhana dapat terlihat dari ada atau tidak adanya sikap saling memahami untuk menumbuhkan interaksi dan komunikasi.

Ukhuwah Islamiyah dapat pula diartikan sebagai:

· Persaudaraan sesama muslim

· Persaudaraan bersifat islami

· Persaudaraan secara islami

· Persaudaraan sesama saudara seiman

· Secara bahasa ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasarkan ajaran Islam. Artinya, Islam telah mengajarkan bagaimana menjaga persaudaraan: baik dalam konteks sesama pemeluk agama Islam (ukhuwah al-Muslimin); persaudaraan sesama manusia (ukhuwah fi al-insaniyah); persaudaraan sesama makhluk ciptaan Tuhan (ukhuwah fi al-‘ubudiyah); maupun persaudaraan dalam hal kebangsaan (ukhuwah fi al-wathaniyah wasy-sya`b).

Ukhuwah Wathaniyah, yaitu persaudaraan antar bangsa dan Ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Kerja sama antarbangsa mesti dijalin sebaik mungkin dalam rangka menuju perdamaian dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Hubungan antar bangsa ini penting tanpa membedakan latar belakang agama bangsa-bangsa tersebut. Islam adalah agama yang mengajarkan kerukunan antar umat beragama dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Islam menganggap bahwa seluruh umat manusia, tanpa harus membedakan suku, ras, warna kulit, bahkan agama, adalah saudara yang harus dilindungi dan saling melindungi. Islam mengharamkan penganiayaan terhadap orang lain di luar Islam dan mengharuskan untuk saling hormat-menghormati dan memiliki sifat toleransi.

AGAMA ISLAM, BUDAYA, IPTEK DAN SENI

Agama Islam dan Budaya

Pengertian dan Ruang Lingkup Budaya Islam

Budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin ( akal budi ) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan ( adat, akhlak, kesenian , ilmu dll). Sedang ahli sejarah mengartikan kebudaaan sebagai warisan atau tradisi.

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “ berbudaya “. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman.

Konsep Pengembangan Budaya Islam

Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan : “al adatu muhakkamatun“ artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, budaya tersebut tidak bertentangan dengan Islam. ketika terdapat kebudayaan yang bertentangan dengan islam, maka kebudayaan itu harus dihindari. Seperti ngaben di Bali yang mengandung unsur-unsur syirik.

Agama Islam dan Seni

Perspektif dan Hakikat Seni dalam Islam

Seni adalah suatu ungkapan (ekspresi) jiwa yang halus, indah, dan lembut, sehingga dapat menimbulkan suasana yang tentram dan sejuk. Oleh sebab itu seni dimiliki oleh setiap manusia yang normal. Seni didalam agama islam mendapatkan tempat yang istimewa hampir seluruh aspek ajaran islam mengandung unsur seni. Tetapi seni didalam islam harus di arahkan kepada hal yang positif, menimbulkan budi pekerti, sopan santun yang lemah lembut, tidak mengarahkan kepada hal yang negatif, seperti menimbulkan syahwat dan kemungkaran. Semua aspek kehidupan manusia sebenarnya mengandung unsur seni seperti ; pada pakaian tutur kata, kendaraan, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat tulis, dan lainnya.

Perspektif Alquran dan As-sunnah tentang Seni

Karya seni bagi umat islam dapat ditunjukan dengan bentuk bangunan yang indah, seperti istana raja dulunya,masjid, menara, kubah, dan lain-lain. Ada juga yang mewujudkan dengan seni lukis, seperti : lukisan keindahan alam, kaligrafi, bentuk-bentuk lukisan indah, dan gambar-gambar, dll, seperti seni suara qasidah, keroncong, MTQ, ada pula yang berbentuk seni tari, seni rabana, dan seni musik.

Konsep Pengembangan Seni Islam

Islam selalu memiliki batasan-batasan tertentu untuk mengatur umatnya agar tidak melenceng dari ajaran Islam. Seni yang dikehendaki islam adalah seni yang bisa mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan mudarat seperti menimbulkan kemungkaran, syirik, menimbulkan syahwat, dan lain sebagainya.

Agama Islam dan IPTEK

Sumber – sumber Ilmu Pengetahuan :

· Al-Quran

· As-sunnah

· Alam semesta

Motivasi Islam Mengembangkan IPTEK

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ia sangat mendorong umatnya agar terus menuntut ilmu pengetahuan dan tekhnologi, menggunakan akal fikiran, menggali dan menganalisis setiap aspek ilmu pengetahuan dalam setiap sisi kehidupan. Ayat-ayat Alquran memerintahkan manusis untuk terus meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah (Taha:114) yang artinya : Tuhanku, tambahkan ilmu pengetahuan ku..”

Manusia sendiri juga memiliki naluri haus akan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW : ”ada dua keinginan yang tidak pernah terpuaskan yaitu kenginan untuk mendapatkan pengetahuan dan mencari harta”.

Perspektif Alquran dan As-sunnah tentang IPTEK

Ilmu dalam Islam merupakan hal-hal yang bisa membuat manusia menyadari akan ke Esaan Allah sebagai Sang Pencipta. Ilmu pengetuan memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam baik yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan maupun yang berasal wahyu Ilahi agama, keduanya berasal dan bersumber dari Allah SWT, semua pengetahuan yang ada sesungguhnya berasal dari Allah yang dijelaskan dalam Alquran dan juga As-sunnah. Seperti yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah : 31 ; ”dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (baenda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman : ”Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!”. Yang dimaksud dengan menyebutkan nama benda adalah pengetahuan akan segal sesuatu, hakikat,fungsi, keadaan, dan lainnya. QS. Al-baqarah: 32; ” Mereka menjawab,” Maha Suc Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Konsep Pengembangan IPTEK

Islam mengajarkan umatnya untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan yang ada. Adapun ilmu pengetahuan yang nantinya akan dikembangkan menjadi tekhnologi baru tersebut haruslah berdasarkan akan akidah kita yang berpedoman kepada Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Islam juga mementingkan pengembangan dan penguasaan Iptek untuk menjadi sarana ibadah-pengabdian Muslim kepada Allah SWT dan mengembang amanat Khalifatullah (wakil/mandataris Allah) di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil ’Alamin). Bahkan Allah menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini seperti : “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Mujadillah [58] : 11 ).

Rasulullah SAW pun memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. “Didiklah anak-anakmu, karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu kini.” (Al-Hadits Nabi SAW). “Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap Muslimin, Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu.” (Al-Hadits Nabi SAW).

Berdasarkan Hadits tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk menguasai IPTEK ini. Di tangan kitalah masa depan bumi ini kedepannya akan seperti apa. Sehingga perlu dasar pengetahuan tentang bagaimana menjaga dan merawat bumi sebagaimana tugas kita sebagai khalifahnya Allah SWT.

Namun di sini perlu dipahami dengan seksama, bahwa ketika Aqidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari al-Qur`an dan al-Hadits, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur al-Qur`an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya (Al-Baghdadi, 1996: 12).

Pengembangan IPTEK di dunia Islam

Sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembangan IPTEK didunia islam sangat di anjurkan asalkan penggunaanya tidak bertentangan dengan yang terdapat dalam ajaran Alquran dan As-sunah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal

Iman secara bahasa berarti pembenaran dan keyakinan, tidak terkandung keraguan di dalamnya. Pembenaran yang dimaksud dari iman ini meliputi dua perkara yaitu membenarkan segala perintah dan larangan-Nya serta melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan- larangantersebut. Iman merupakan kebutuhan dasar kita dalam hidup untuk menentukan arah hidup kedepannya sebab iman adalah fondasi utama dalam hidup ini. Lalu apakah hubungan dari masalah sampah dan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang telah kita ketahui, kebersihan merupakan sebagaian dari iman. Agama dan ajaran dalam Islam menaruh perhatian amat tinggi pada kebersihan, baik lahiriah fisik maupun batiniyah psikis. Kebersihan lahiriyah itu tidak dapat dipisahkan dengan kebersihan batiniyah. Secara implisit dapat kita simpulkan bahwa iman merupakan bagian analisis yang penting dalam kasus ini. Iman dapat menjadi acuan utama kita dalam bertindak terhadap lingkungan. Iman akan membuat kita sadar dalam bertindak, apakah itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak, apakah itu baik atau tidak. Keimanan akan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik terhadap lingkungan. Hal tersebut termasuk bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan terhadap perbuatan kita dan sampah yang kita hasilkan, apakah cara kita mengolah limbah tersebut sudah cukup baik agar tidak merusak lingkungan dan melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk menuju kepada keimanan yang benar yaitu bagaimana seharusnya kita menempatkan diri sebagai makhluk terhadap Allah SWT, dibutuhkan ilmu sebagai pedoman dan petunjuk jalan agar tidak tersesat dan menyebabkan kita termasuk orang-orang yang merugi. Ilmu merupakan suatu kebutuhan manusia untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Adapun hubungan ilmu tersebut dengan masalah sampah yaitu, bagaimana kita menggunakan dan mengaplikasikan ilmu yang ada untuk menanggulangi permasalahan sampah dengan cara yang tepat. Kita bisa menciptakan atau paling tidak mendayagunakan teknologi tepat guna yang merupakan hasil dari ilmu dalam perkembangannya. Teknologi yang digunakan dapat menyederhanakan hidup manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan efek negative terhadap lingkungan. Di sinilah ilmu berperan penting, karena dengan kita mengerti kegunaan dan efek dari teknologi tersebut secara seimbang, kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan kita, yaitu dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dihasilkan, dan memperhatikan kelestarian sumber daya yang rusak akibat teknologi dan ulah manusia melalui inovasi dalam teknologi tersebut. Sehingga kita dapat menggunakan teknologi yang berinovasi ini untuk memberikan kita manfaat dan kemudahan, tetapi juga tidak mengeksploitasi lingkungan yang harus kita jaga ini, karena ilmu merupakan penyokong bagi iman dan amal kita sebagai manusia.

Amal adalah perbuatan. Mengamalkan berarti melaksanakan, menerapkan segala iman dan ilmu yang kita punya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa amal merupakan bentuk perwujudan dari iman dan ilmu yang kita miliki. Apapun yang kita lakukan di dunia ini merupakan amal perbuatan kita selama menjadi manusia, dan apapun yang kita lakukan (kebaikan atau keburukan sekecil apa pun) tersebut akan mendapatkan ganjarannya di akhirat nantinya. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, membuang sampah atau limbah semabarangan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan tentunya merupakan suatu tindakan yang dikecam menurut agama dan hukum. Kita harus selalu mempertanggungjawabkan perbuatan kita, maka kita harus melakukan hal-hal yang terpuji dan menjauhi yang tercela. Iman dan ilmu kita adalah dua hal yang akan terwujud dalam amalan kita sehari-hari. Iman akan menjaga kita untuk melakukan yang diperintahkan oleh agama, dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan ilmu akan menjadi dasar amalan agar amal yang kita lakukan tepat sasaran dan tidak merusak lingkungan kita, karena ilmu membuat kita mengetahui manfaat dan efek dari segala tindakan kita sehingga kita dapat menjadi lebih berhati-hati.

Iman, Ilmu, Amal. Sebuah trilogi yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling terkait dan saling berhubungan. Iman sebagai dasar kita dalam bertindak, ilmu sebagai penyokong dari iman dan amal, dan seluruhnya kita wujudkan dalam bentuk amalan kita terhadap diri kita, masyarakat, lingkungan dan terhadap Allah swt. Agar iman kuat, kita harus memupuknya dengan ilmu dan amal. Semakin luas ilmu, dan semakin ikhlas amal kita, maka akan semakin kuat pula iman kita. Dari uraian diatas, kita dapat mengerti betapa penting konsep integrasi dari iman, ilmu dan amal dalam kehidupan kita sehari-hari terkait masalah sampah yang telah diuraikan tersebut.

TES KECIL SSI

2010-04-07T21:56:00.001+07:00

Nagari adalah unit-unit politis teritorial yang sangat otonom. Nagari diperintah oleh kepala-kepala suku matrilinial, yang disebut penghulu.
Peraturan provinsi No.13/1983 memungkinkan nagari diakui sebagai komunitas hukum adat dan mengakui KAN sebagai lembaga yang mewakili komunitas ini. Tugas utama KAN : memperkuat nilai-nilai tradisional, mempertahankan kesatuan populasi nagari, dan menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai masalah-masalah adat, serta mengelola kekayaan nagari. Dengan demikian secara paradoksikal, nagari sebagai komunitas hukum adat dan KAN secara formal diatur, tetapi sebagai hukum dan institusi-institusi informal. Tetapi KAN baru itu lebih dikendalikan oleh Golkar dan lebih birokratis daripada para pendahulu mereka dari masa 1970-an, dan representasi klan serta kepala-kepala suku merosot. Ketidaksesuaian antara pemerintahan desa dan nagari, Otoritas desa didasarkan atas tempat tinggal territorial di desa, sedangkan otoritas adat didasarkan atas lokalisasi politis daripada garis keturunan dan property seseorang. Keputusan membagi nagari menjadi desa mempunyai efek social, ekonomis, dan cultural yang merugikan. Nagari adalah mikrokosmos politis tata pemerintahan adat Minangkabau yang lebih luas, selaras dengan fundamen-fundamen dasar adat, matriklan, dan bahasa, sementara desa adalah unit terendah dari Negara birokratis.
Perubahan dari desa ke nagari didukung oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), fungsi utamanya adalah untuk menampung aspirasi-aspirasi politis para pemimpin adat. Di mata para intelektual, alasan utama mengapa desa tidak berjalan dengan baik adalah kurangnya sumber-sumber financial dan personalis yang memenuhi persyaratan. Alasan ingin kembali, di satu pihak, kembali pada nilai-nilai dan tata pemerintahan adat seakan memiliki harapan besar bagi perbaikan kondisi-kondisi social, cultural dan politis di kawasan itu. Di pihak lain, adat dan kepala-kepala suku dianggap lemah, otokratis, dan ketinggalan zaman.

UTS Filsafat Ilmu Sosial

2010-03-26T13:22:00.001+07:00

Menurut Husserl, dasar pemikiran dari fenomenologi adalah semua manusia hidup sebagai manusia yang sadar. Husserl menyatakan bahwa kita memiliki “sikap natural” yang mengandalkan tingkah laku kita, sehingga kita senantiasa melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibuat-buat atau direncanakan sebelumnya. Fenomenologi memiliki pengandaian: manusia harus berdiri di satu titik tertentu dan kemudian membentuk “fenomenological epoche”. Ketika perpindahan pikiran terjadi antar-korelasi structural maka objek akan dapat dipahami melalui tindakan yang kita lakukan. Struktur ini juga merupakan esensi yang digunakan untuk memperoleh dasar dari setiap tindakan yang dilakukan manusia. Jadi Husserl menganggap fenomenologi sebagai ilmu pengetahuan pokok. Heidegger kemudian melanjutkan penelitian Husserl. Heidegger menganalisa bahwa kesadaran bukanlah murni pikiran saja. Akan tetapi menurutnya itu merupakan “Dasein” yaitu suatu pemikiran fakta hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya yang akan menjelaskan sisi alamiah. Perubahan istilah menjadi Dasein menandakan perubahan konsep fenomenologi yang sangat besar oleh Heidegger. Fenomenologi kembali kpd dunia empiris dr makhluk hidup yang berinteraksi dgn lingkungan sekitar. Jadi dari sana pula muncul konsep fenomenologi yang baru yaitu fenomenologi eksistensi. Dia memunculkan konsep analitis fundamental dalam fenomenologi yaitu hidup di dunia dan hidup bersama yang lain. Hasil kerja dari Schutz adalah dua pendekatan (sosiologi fenomenologi dan ethnomethodology). Kedua pendekatan ini sama2 menggiring analisis social berpindah dari yg sebelumnya focus pd individu mnj focus terhadap struktur dan institusi social. Ethnomenologi berusaha menemukan masalah yang ada di kehidupan bermasyarakat sehari-hari utk kemudian memahaminya melalui interaksi maupun peraturan yang ada di masyarakat.

Ilmu social lebih terbelakang dibandingkan ilmu alam karena kedua jenis ahli tersebut berada dalam dunia yang berbeda. Hal ini menitikberatkan pada fakta bahwa ahli ilmu social memang menarik diri dari praktisi analitik. Karl Popper (pembunuh positivism logis), Otto Neurath (Vienna), Karl Menger (Vienna) tidak menarik diri dari tradisi analitik. Doktrin fisikalisme: epistemologis, metalinguistik, dan konsep fisikalisme yang nomologikal. Epistemologis adalah konsep fisikalisme yang mengandung sikap komprehensif. Pemikiran ini tidak tergantung pada realism sains yg menimbulkan korespodensi teori mengenai kebenaran, tetapi menyertai beberapa elemen konstruktif pada tingkat metaepistemologi yang berhubungan dengan justifikasi. Metalinguistik focus pada “setiap pernyataan ilmiah adalah pernyataan dgn fakta empiris yg menyerupai keteraturan hukum”. Bagi Neurath, fisikalistik tidak mewakili kondisi logis dalam hubungan ekspresi individu terhadap teori2 tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, melainkan mewakili kondisi epistemology yang berhubungan dengan bolehnya pernyataan-pernyataan untuk digabungkan dalam satu ilmu pengetahuan sendiri.

Pendekatan teoritis mencoba menggabungkan ilmu social dan mendorongnya pada sebuah kritik. Pendekatan praktis beranggapan bahwa ilmu social kritis paling baik dipadukan secara praktis dan politis disbanding secara teoritis atau epistemis. Habermas memiliki pandangan tertentu dalam melihat pendekatan praktis dan pluralis. Ia menganggap setiap teori dan metode memiliki legitimasi yang relative. Sebenarnya ia melihat logika penjelasan adalah pluralistic dan ia menghilangkan perangkat teori umum. Ia juga beranggapan bahwa beragam teori social semestinya bias terhubung satu sama lain dalam satu atap. Dalam membahasa persoalan modernisasi rakyat, Habermas menganggap teori yang telah ada memiliki legitimasinya tersendiri dan teori kritis berusaha menggabungkan beragam teori dan metode serta praduganya yg bermacam2.
Pendekatan Kantian tidak berorientasi pada teori, melainkan memandang kritik sebagai pengetahuan social yang bertujuan praktis.
Pendekatan Hegelian bersuaha menggabungkan ilmu pengetahuan social dalam teori2 komprehensif utk menghasilakn sebuah sejarah umum dalam masy modern.

Persiapan UTS HAM

2010-03-23T10:11:00.001+07:00

1. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat memasuki era reformasi adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu juga dialami oleh bangsa lain yang berada pada masa transisi dari rezim otoritarian menuju rezim yang demokratis.
2. Salah satu mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan adalah melalui Pengadilan HAM ad hoc. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.” Pengadilan tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR.
3. Keberadaan Pengadilan HAM ad hoc pernah menimbulkan perdebatan karena merupakan salah satu bentuk pengesampingan asas non-retroaktif. Namun demikian, melalui Putusan MK No. 065/PUU-II/2004, Pengadilan HAM ad hoc dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pengadilan tersebut merupakan pengesampingan terhadap asas non-retroaktif yang dilakukan dengan sangat hati-hati, hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut sebagai berikut.
(a) pembentukannya hanya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dengan locus delicti dan tempus delicti yang terbatas, bukan untuk semua peristiwa secara umum; dan
(b) Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat dibentuk atas usul DPR karena menurut UUD 1945 DPR adalah representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kapan pelanggaran HAM yang berat sebelum pembentukan UU Pengadilan HAM telah terjadi yang penyelesaiannya membutuhkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.
4. Walaupun keberadaan Pengadilan HAM ad hoc sudah dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun terdapat berbagai perbedaan pendapat dan muncul permasalahan dalam pelaksanaan pembentukannya, yaitu:
a. Pertama, pernah muncul pendapat bahwa Pengadilan HAM ad hoc harus dibentuk terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh beberapa tokoh yang menolak panggilan Tim ad hoc Komnas HAM karena berpendapat bahwa penyelidikan Komnas HAM tidak sah karena belum terbentuk Pengadilan HAM ad hoc. Pendapat ini mendasarkan pada pandangan bahwa usul pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang dibuat oleh DPR didasarkan pada dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, yang diperoleh melalui mekanisme kerja DPR sendiri dan tidak berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
b. Kedua, belum adanya kesepahaman tentang mekanisme penyelidikan oleh Komna HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, serta ukuran telah lengkapnya penyelidikan yang menentukan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Hal itu menimbulkan pengembalian hasil penyelidikan yang berulang-ulang serta terhentinya perkara pelanggaran HAM tersebut di Kejaksaan Agung.
5. Terhadap permasalahan pertama, yaitu apakah pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dibentuk sebelum atau sesudah penyelidikan dan penyidikan telah mendapatkan jawaban berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata “dugaan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan tersebut mengikat dan harus dilaksanakan sejak diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan.
6. Putusan tersebut tidak terkait dengan keterlibatan DPR, tetapi terkait dengan dasar pertimbangan DPR dalam mengambil keputusan. Sebagai akibat hukum dari putusan tersebut, maka usul DPR untuk pembentukan Pengadilan HAM ad hoc adalah setelah dan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan MK sebagai berikut.
“...untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.”
7. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui Pengadilan HAM ad hoc mekanismenya dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut DPR memberikan usul pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden untuk menangani kasus tersebut.
8. Permasalahan yang masih belum terselesaikan adakan kesepahaman mekanisme penyelidikan dan penyidikan serta pengajuan kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memang sangat sedikit mengatur tentang hal ini, hanya dalam 4 (empat pasal). Untuk menyelesaikannya, tentu dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan merinci pengaturan mekanisme penyelidikan dan penyidikan tersendiri, serta pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Namun upaya lain yang dapat dilakukan adalah membuat kesepahaman dan kesepakatan terutama antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai prosedur dan mekanisme penyelidikan dan penyidikan, serta standar kelengkapan yang harus dipenuhi untuk pelimpahan suatu kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.
9. Terhadap permasalahan tersebut, Komnas HAM tentu dapat saja mengajukan perkara sengketa kewenangan lembaga negara kepada MK. Namun dalam perkara tersebut harus dibuktikan dua isu hukum yang penting, yaitu (1) apakah Komnas HAM merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan (2) apakah kewenangan yang dipersengketakan tersebut merupakan kewenangan yang juga diberikan oleh UUD 1945.

ABSTRAK
Tekanan untuk diadakannya peradilan internasional khususnya pada Pelanggaran
HAM di Timor-timur didasarkan atas ketidakpercayaan dunia internasional pada
sistem peradilan Indonesia serta Pelanggaran HAM di Timor-timur mempunyai
nuansa khusus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam arti pelaku
Pelanggaran HAM difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (berbuat dalam konteks
pemerintahan), sehingga akan sulit untuk diadakan pengadilan bagi pelaku
kejahatan secara fair dan tidak memihak. Dicabutnya Perpu No 1 tahun 1999
tentang pengadilam HAM dengan pertimbangan konstitusional maka dibentuklah
Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pembentukan
Undang-Undang ini menumbuhkan (imposing) konsep-konsep atau terminologi
hukum yang belum dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauhmana implikasi kewenangan
Pengadilan flak Asasi Manusia Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 untuk mengadili pelanggaran hukum humaniter Internasional dalam
konflik bersenjata Non-internasional yang dalam hal ini termasuk kejahatan HAM
berat sesuai dengan ketentuan hukum internasional ? dan Bagaimana usaha yang
dapat dilakukan dalam menangani kejahatan Hak Asasi Manusia berat yang
mempunyai unsur pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) sesuai
dengan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 dan Statute
Rome 1998 serta Hukum acara yang dilakukan dalam pengadilan HAM untuk
mengadili pelanggaran Hukum Humaniter internasional dalam konflik bersenjata
Non-internasional?
Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan
masalah dilakukan secara yuridis normatif (formal) dengan cara mempelajari,
mengkaji dan menginterpretasikan apa Baja yang terdapat dalam bahan-bahan
hukum berupa konvensi internasional, perundang-undangan, literatur, dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis kewenangan pengadilan HAM
Indonesia dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
dalam mengadili pelanggaran hak Asasi Manusia Berat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM nasional sendiri walaupun
menganut prinsip-prinsip hukum internasional tetapi masih memakai mekanisme
dan sistem peradilan nasional (hal ini dibuktikan dengan masih digunakan
KUHAP dan KUHP dalam sistem acara peradilan HAM). Dalam pengaturan
jenis-jenis tindak pidana (genoside dan kejahatan kemanusian), Undang-Undang
No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM tidak secara tuntas
memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana yang diatur
dan Statuta Roma 1998 (genoside, kejahatan kemanusian, agresi dan kejahatan
perang). Sehingga pembaharuan hukum (khususnya bagi pengadilan HAM
Indonesia) patut menjadi prioritas utama dalam memaksimalkan penegakkan
HAM Di Indonesia.

Menimbang:

a.
bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
b.
bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi
manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada
perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi
Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan
ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
c.
bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu
dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Mengingat:

1.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;
3.
Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah
pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4.
Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi
yang bertanggung jawab secara individual;
5.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada
tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang
ini.
BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1)
Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
(2)
Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak
asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh
warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas)
tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a.
kejahatan genosida;
b.
kejahatan terhadap kemanusiaan;
Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a.
membunuh anggota kelompok;
b.
mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok;
c.
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara
fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d.
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
atau
e.
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a.
pembunuhan;
b.
pemusnahan;
c.
perbudakan;
d.
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e.
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f.
penyiksaan;
g.
perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
setara;
h.
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan
lain yang telah di,akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional;
i.
penghilangan orang secara paksa; atau
j.
kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua

Penangkapan

Pasal 11

(1)
Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan
penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
(2)
Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat
perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan
alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan;
(3)
Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan;
(4)
Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan
ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti
yang ada kepada penyidik;
(5)
Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu)
hari;
(6)
Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Bagian Ketiga
Penahanan

Pasal 12

(1)
Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;
(2)
Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan;
(3)
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa
yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti
yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka
atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pasal 13

(1)
Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh)
hari;
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya;
(3)
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum
dapat diselesaikan, maka penahanan dapat, diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
Pasal 14

(1)
Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;
(3)
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum
dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
Pasal 15

(1)
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
Pasal 16

(1)
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan
paling lama 60 (enam puluh) hari;
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.
Pasal 17

(1)
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan
paling lama 60 (enam puluh) hari;
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.
Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18

(1)
Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia;
(2)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dan unsur masyarakat.
Pasal 19

(1)
Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik
berwenang:
a.
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat
pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
b.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan
barang bukti;
c.
memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan
didengar keterangannya;
d.
memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e.
meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang
dianggap perlu;
f.
memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau
menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g.
atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1) pemeriksaan surat;
2) penggeledahan dan penyitaan;
3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan;
4) bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
5) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
(2)
Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada
penyidik.
Pasal 20

(1)
Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti
permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik;
(2)
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik;
(3)
Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut
kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 3) (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan
tersebut.
Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 21

(1)
Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung;
(2)
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima
laporan atau pengaduan;
(3)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat
mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat;
(4)
Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya masing-masing;
(5)
Unsur dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:
a.
warga negara Republik Indonesia;
b.
berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun;
c.
berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang
hukumi;
d.
sehat jasmani dan rohani;
e.
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f.
setia kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945; dan
g.
memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
Pasal 22

(1)
Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima
dan dinyatakan lengkap oleh penyidik;
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya;
(3)
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum
dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;
(4)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung;
(5)
Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka
kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil
penyidikan untuk dilakukan penuntutan;
(6)
Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat
diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan
praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23

(1)
Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa
Agung;
(2)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat
mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau
masyarakat;
(3)
Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya masing-masing;
(4)
Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat:
a.
Warga negara Republik Indonesia;
b.
berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun;
c.
berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
d.
sehat jasmani dan rohani;
e.
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g.
memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan
paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis
kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu

janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama,
dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi
dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 27

(1)
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
(2)
Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang,
terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga)
orang hakim ad hoc;
(3)
Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan
HAM yang bersangkutan.
Pasal 28

(1)
Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul
Ketua Mahkamah Agung;
(2)
Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) orang;
(3)
Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1.
warga negara Republik Indonesia;
2.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.
berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun;
4.
berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5.
sehat jasmani dan rohani;
6.
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8.
memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum
melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing
yang lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu
janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang pasar 1945, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama,
dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi
dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan".

Paragraf 3
Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM
dalam waktu paling 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1)
Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke
Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi;
(2)
Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim
berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;
(3)
Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya
12 (dua belas) orang;
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan
Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.
Pasal 33

(1)
Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke
Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung;
(2)
Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim
yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang
hakim ad hoc;
(3)
Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
(4)
Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas
usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
(5)
Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)diangkat untuk satu kali masa jabatan
selama 5 (lima) tahun;
(6)
Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi
syarat:
a.
warga negara Republik Indonesia;
b.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d.
berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang
hukum;
e.
sehat jasmani dan rohani;
f.
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
h.
memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

(1)
Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas
perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak
manapun;
(2)
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma;
(3)
Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1)
Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli
warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
(2)
Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan
dalam amar putusan Pengadilan HAM;

(3)
Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d,
dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e,
dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh)
tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1)
Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer
dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi
Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan
pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan
secara patut, yaitu:
a.
komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat
itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru
saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b.
komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(2)
Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang

berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak
melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu:

a.
atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara
jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b.
atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang
lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(3)
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan

Pasal 40.
BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1)
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undangundang
ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc;
(2)
Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden;
(3)
Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan
Peradilan Umum.
Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1)
Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan
Makassar;
(2)
Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada
Pengadilan Negeri di:
a.
Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat,
Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
Tengah;
b.
Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur;
c.
Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
d.
Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi,
dan Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa.

Pasal 47

(1)
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang
ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran
dan Rekonsiliasi;
(2)
Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan
Undang-undang.
Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah
atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah
Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Persiapan Tes Kecil I Sistem Sosial Indonesia

2010-02-18T06:44:00.002+07:00

Sistem Sosial Indonesia tidak hanya memberikan gambaran empiris secara sepotong-potong (partial dan dijointed) dari konsep-konsep sosiologi, tetapi memberikan suatu gambaran secara secara historis, sistemik, analitik dan komprehensif tentang masyarakat Indonesia.

Sistem Sosial Indonesia bertujuan mempelajari masyarakat dengan perspektif sosiologis, artinya :

menggambarkan struktur masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk, menggambarkan proses sosial yang terjadi di Indonesia (sebagai satuan politik/negara), menggambarkan perkembangan integrasi sosial dan nasional dalam dimensi sejarah (perubahan sosial).

Integrasi sosial menunjuk suatu proses dimana unsur-unsur dalam suatu masyarakat (kelompok sosial, satuan daerah, institusi sosial) saling berhubungan secara harmonis.

Integrasi nasional lebih mengacu pada proses menyatunya unsur-unsur tadi secara formal dan legal ke dalam suatu Nasion-State atau negara-bangsa (satuan politik).

Jadi Integrasi sosial lebih bersifat sosiologis sedang integrasi nasional lebih politis.

Bangsa (nation) : satuan ras atau etnik, tetapi menurut Rupert Emerson, bangsa adalah sense of belonging terhadap suatu warisan budaya dan sejarah yang sama dan keinginan untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik (negara). Ben Anderson menyebut sebagai imagined community.

Negara (state) : suatu satuan politis yang mengandung tiga unsur dasar: pemerintah yang berdaulat, rakyat, dan wilayah.

Kelompok etnik memiliki asal dan budaya yang sama dan mengadopsi endogamy. Our colour does not say much about what lies under the skin.

Identitas etnis berbeda intensitasnya, ada yang keras ada yang kabur tergantung master status (status utama dimana orang mengidentifikasikan statusnya sendiri) yang mereka pakai. Jadi ada hot ethnicity (emosional yang mendalam dan ingin merdeka) serta cold ethnicity (kurang emosional, digunakan untuk mencari keuntungan sesaat).

Perspektif Struktural fungsional : perspektif ini percaya masyarakat dapat dianalogikan sebagai anggota tubuh, dengan kata lain masyarakat merupakan suatu system dimana unsur-unsurnya saling terikat dalam suatu pola keteraturan tertentu (struktur sosial) dan masing-masing unsur itu memiliki fungsi yang berbeda-beda yang digunakan untuk survival. Jika salah satu sistem terjadi disfungsi akan mengakibatkan disfungsi terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Perspektif Konflik : masyarakat adalah tempat bertemunya kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri (individual self interest) yang harus diperjuangkan. Kelompok yang lebih dominan atau berkuasa dapat mempertahankan status quo. Perspektif ini melihat keteraturan sosial selalu beada dalam proses menjadi (becoming) yakni merpkn hasil dari konflik yang terjadi terus-menerus antara kelompok yang berkuasa dengan klmpk lain yang juga ingin mendapat kekuasaan.

Interaksionisme Simbolik : Realitas sosial dibentuk oleh interaksi antar individu di masyarakat (reality is socially contructed).

Setiap individu mampu mendefinisikan situasi, menginterpretasi dan menegosiasikannya dengan lawan interaksinya. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dengan memakai lambang/simbol, bisa dengan bahasa, gerak tubuh, lisan, verbal maupun nonverbal. Jadi makna sosial merupakan hasil interaksi antara individu sehari-hari, bukan dicetak oleh kekuatan struktur yang telah terbentuk dan mapan, jadi social order is a negotiated order.

Masyarakat berinteraksi satu sama lain dengan memakai lambang/simbol, bisa dengan bahasa, gerak tubuh, lisan, verbal maupun nonverbal.

Manusia memiliki kesadaran dan kemampuan, sehingga bisa berubah karena reaksi lawan interaksinya.

Interaksi manusia di masyarakat menyerupai suatu drama dimana setiap individu memainkan peran dan menampilkan dirinya dengan terus-menerus menjaga kesan lawan interaksinya (impression management). Jika gagal memunculkan imej yang baik bisa mendapat label (labeling theory).

Tujuan Sistem Sosial Indonesia adalah untuk menjelaskan kenyataan obyektif yang ada dalam masyarakat Indonesia, tanpa harus terpaku pada salah satu perspektif saja.

Struktural fungsional melihat integrasi nasional sebagai adanya kebutuhan (keterikatan fungsional) antara berbagai kelompok yang dilandasi oleh suatu kesepakatan nilai dan norma-norma tertentu (integrasi normatif)

Perspektif konflik melihat keteraturan sosial sebagai hasil dominasi kelompok berkuasa yang memaksa kelompok lain untuk bersatu. Kesatuan bangsa ini selalu ditandai oleh konflik yang tiada akhir karena terjadi perebutan materi, kekuasaan dan prestise.

Ada tiga dimensi dari integrasi sosial maupun nasional, yaitu : integrasi normatif, fungsional dan koersif.

Integrasi normatif : hasil dari harapan normatif yang mengkondisikan para anggota masyarakat sepakat pada dasar dan nilai2 dasar dan tujuan yang sama. Menurut Durkheim yaitu adanya kesadaran kolektif bersama (collective conscience).

Integrasi fungsional : didasarkan pada kerangka perspektif fungsional dan ditekankan pada masyarakat sosial yang memiliki diferensiasi sosial yang semakin tinggi. Terkait dengan solidaritas organik dari Durkheim. Integrasi fungsional dapat berjalan baik jika setiap unsur mempunyai fungsi yang sama (seimbang).

Integrasi koersif : hasil dari kekuatan individu atau unsur2 masyarakat secara paksa. (facism, anarchy, democracy, violent conflict, exploitation, dsb.

Persiapan UAS Hukum dan Pembangunan Sosial

2009-12-17T09:50:00.001+07:00

JAMSOSTEK
Program JAMSOSTEK merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja.

Perlindungan program JAMSOSTEK berbentuk santunan dan penggantian biaya atas seluruh penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibgat dari risiko2 sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, cacad, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Perusahaan yang diwajibkan menjadi peserta program JAMSOSTEK adalah perusahaan yang memperkerjakan sedikit-sedikitnya 10 orang tnaga kerja, atau membayar upah sekurang-kurangnya 1 juta/bulan.

Prosedur Jaminan Kecelakaan Kerja: Perusahaan terlebih dulu menanggung seluruh biaya pengobatan/ perawatan, pengangkutan, biaya rehabilitasi dan STMB, dan kemudian perusahaan meminta ganti/klaim kepada Jamsostek.

Mengurus Jaminan Hari Tua: Menghubungi kantor PT Jamsostek setempat yang ada di seluruh Indonesia. Mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek kepada PT Jamsostek dengan disertai Kartu Peserta dan bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

Mengurus Jaminan Kematian: Perusahaan atau keluarga mengajukan permintaan pembayaran JK kepada PT Jamsostek dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tenaga kerja yang bersangkutan meninggal dunia. Mengisi dan menyampaiakan formulir Jamsostek dengan disertai bukti-bukti : kartu peserta, surat keterangan kematian dari kepolisisan/rumah sakit/kelurahan. PT Jamsostek akan membayar JK beserta biaya pemakaman dengan diketahui oleh keluarga dan perusahaan.

Suami/istri maksimal 3 orang anak wajib mendapat pelayanan JPK.

Mengurus Jaminan Pemeliharaan Kesehatan: Menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan setiap mengajukan permintaan pelayanan JPK kepada PPK.

Sanksi bagi perusahaan yang lalai dikenakan denda sebesar 2 % per bulan dari iuran yang seharusnya dibayar.

Kewajiban peserta (karyawan perusahaan): Menyampaikan kepada pengusaha daftar susunan keluarga, termasuk perubahannya. Memberikan kartu kepesertaannya kepada pengusaha tempat kerja yang baru jika peserta pindah tempat kerja.

Kewajiban PT Jamsostek : Menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha sertifikat kepesertaan Jamsostek dan kartu peserta untuk tenaga kerja. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima PT Jamsostek.

Kewajiban Pengusaha : Memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan2 dan daftar kecelakaan kerja. Menyampaikan daftar data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Jamsostek kepada PT Jamsostek. Mendaftarkan permohonan dan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Menyampaikan kembali formulir yang telah diisi kepada PT Jamsostek paling lambat 30 hari sejak formulir diterima dari badan penyelenggara.
Sanksi bagi yang melanggar : Bagi perusahaan yang melanggar kepersertaan, iuran, dan laporan dikenakan sanksi pidana ancaman hukuman kurungan kepada pengusaha maksimal enam bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta. Jika mengulangi lagi akan di kurung selama 8 bulan. Keterlambatan pembayaran iuran akan didenda. Selain itu pelanggar akan dikenakan ganti rugi apabila ada hal lain yang berhubungan dgn administratif yang dilanggar.

SOMASI
Somasi adalah teguran tertulis atau peringatan untuk memenuhi suatu kewajiban terhadap perbuatan wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1995 KUH perdata dan 1938 KUH perdata yang meliputi :

tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan perjanjian tepat pada waktunya
melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak seperti yang dijanjikan
melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Somasi diperlukan untuk memberikan kesempatan tergugat memenuhi prestasi yang dijanjikan disamping mengingatkan tergugat guna menghindari gugatan melalui pengadilan dan tindakan hukum lainnya.

Unsur Somasi :

memuat pernyataan tentang adanya kelalaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian
adanya tujuan yang jelas yaitu menuntut untuk dipenuhi
berisi peringatan akan adanya tuntutan hukum apabila tidak dapat dipenuhi isi somasi
memberikan batas waktu yang cukup agar somasi itu dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayahnya. Jadi gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang diajukan di pengadilan negeri. Gugatan bisa berbentuk lisan atau tertulis.

Syarat materil bagi sebuah gugatan harus berisi berupa hal-hal yang harus dipenuhi mengenai identitas para hak membuat vosita dan petitum. Vosita ialah perkaranya, sedangkan petitum adalah hal yang mengenai tuntutannya. Setelah persyaratan formal diberikan ke pengadilan negeri maka pengadilan negeri memanggil tergugat. Biasanya penggugat bicara apa yang dijadikan gugatannya dan tuntutannya. Lalu pihak tergugat biasanya menyampaikan keberatannya terhadap isi gugatan atau tuntutannya (disebut replik). Setelah tergugat menyampaikan keberatan, pihak penggugat juga menyampaikan keberatannya juga terhadap pernyataan tergugat tadi (disebut duplik)

KEWAJIBAN OTONOM DAN HETERONOM

Di dalam kaedah hukum perburuhan terdapat kaedah otonom dan heteronom.
Kaedah Otonom

Kaedah otonom adalah ketentuan-ketentuan dibidang perburuhan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja. Kaedah otonom meliputi:

Perjanjian kerja : Suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Upah : suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan dan peraturan penudang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan untuk buruh maupun keluarganya.
Pemegang saham : orang2 yang ikut mananamkan modal pribadinya untuk membangun dan/atau mempertahankan kelangsunagn perusahaan.
Kreditor : sebagai partner perusahaan dalam pembiayaan operasional, kreditor berhak mendapatkan keterangan tentang posisi keuangan perusahaan dari karyawan / manajer.
Lingkungan : menghindari polisi udara dan kerusakan lingkungan\

Peraturan perusahaan : peraturan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis yang memuat syarat2 kerja serta tata tertib perusahaan.
Perjanjian perburuhan : perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain selama waktu tertentu dengan menerima upah dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan memberi upah.

Kaedah Heteronom

Ketentuan-ketentuan dibidang perburuhan yang dibuat diluar pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja. Pihak yang paling dominan adalah pemerintah.

Contoh : apabila secara otonom ditetapkan bahwa buruh mendapat upah sesuai yang dikehendaki majikan. Hal ini jelas merugikan pihak buruh, sedangkan menurut hukum heteronom, buruh mendapat upah sesuai dengan hasil kerjanya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraannya. Dari hal diatas, maka yang berlaku adalah kaedah hukum heteronom yang ditetapkan oleh pemerintah itu, bukan kaeadah otonom yang independen dari perusahaan.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Teakhir yang putusannya berrsifat final untuk :

Menguji UU terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Selain kewenangan di atas, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.

Sumber Hukum Internasional

Dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional

Konvensi Internasional, baik umum maupun khusus yang membentuk aturan-aturan yang diakui secara tegas oleh negara2 yang bersengketa
Kebiasaan Intenasional sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum
Asas2 hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beadab
Tunduk kepada ketentuan pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran para ahli yang sangat memenuhi syarat dari berbagai negara sebagai sarana pelengkap bagi penentuan aturan hukum

1, 2, 3 merupakan sumber hukum yang utama, sedangkan 4 sebagai pelengkap.

Subjek Hukum Internasional

Setiap negara, badan hukum (internasional) atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum internasional

Negara

Negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Negara mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan dalam negara itu.

Tahta Suci

Tahta suci ialah gereja khatolik roma yang diwakili Paus di Vatikan. Walaupun belum memenuhi pesyaratan yang ditentukan, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan negaa sebagai subjek hukum Internasional

Manusia

Manusia dapat disebut sebagai subjek hukum apabila dalam tindakan atau kegiatannya memperoleh penilaian positif atau negatif oleh masy dunia. Ex : pertanggung jawaban individu terhadap PD II.

Organisasi Internasional

Organisasi Internasional betujuan untuk kepentingan sosial. Ex : memberantas kelaparan, penyakit, dll.

Sektor-sektor yang Meningkatkan Capital Income

Perikanan dan Kehutanan
Industri pengolahan
Listrik
Air
Gas
Pengangkutan dan Penggudangan
Membangun Bank, Badan2 keuangan, Real Estate
Perumahan
Membuat Administrasi negara yang teratur
Badan pertanahan
Membangun perusahaan jasa (pariwisata, penerbangan, parkir)
Pajak pendapatan, penghasilan, bumi dan bangunan
Bea cukai
Industri olahraga
Kesehatan

Dilema

Uang
Laju pertambahan penduduk
Moral dan mental pembangunnya
Banyaknya kejahatan
Jasmani dan Rohani

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendirri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Pada dasarnya, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (kartasasmita 1996).

Karakteristik Masyarakatnya

Tujuan pemberdayaan masyarakat itu sangat baik, diharapkan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Akan tetapi tidak semua pemberdayaan masyarakat itu tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus benar-benar memahami bagaimana proses adaptasi masyarakat pertanian, peternakan, maupun masyarakat nelayan agar pemberdayaan masyarakat mengenai sasaran yang telah ditentukan.

Ex : Terdapat kesamaan upaya pemberdayaan pada masyarakat petani dengan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan tujuan pemberdayaan yang sama. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena masyarakat petani dan nelayan mempunyai latar belakang dan sosial budaya yang berbeda, walaupun pada hakekatnya perikanan dapat dilihat sebagai bagian dari pertanian, tetapi jika dilihat dari sistem mata pencarian jelas menunjukkan perbedaan.

UAS SOSIOLOGI

2009-12-17T08:05:00.000+07:00

KONFORMITAS
Konformitas : bentuk interaksi yang didalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok (Shepard)
Konformitas : cara adaptasi individu dalam mana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan itu (Merton).
PENYIMPANGAN
Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi (James vander Zanden). Ex : waria
Institusi yg menyimpang (defiant institution) : organized crime, peredar narkotika, seks.
Tercela tidaknya suatu perbuatan tidak melekat pada perbuatan itu sendiri melainkan tergantung pada definisi sosial. Ex : pakaian renang dipakai saat pesta.
Teori differential association : teori yang mengatakan bahwa penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya, yaitu bersumber pada pergaulan yang berbeda (Sutherland)
Teori labeling : teori yang mengatakan bahwa seseorang menjadi penyimpang karena poses pemberian julukan, cap, etiket, merk oleh masyarakat kepadanya.
Penyimpangan primer (primary deviation) : suatu penyimpangan yang dilakukan untuk pertama kali (Lemert)
Penyimpangan sekunder (secondary deviation) : penyimpangan yang merupakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya (Lemert)
Melakukan penyimpangan sekunder sehingga mulai menganut gaya hidup menyimpang (deviant life style) yang menghasilkan suatu karier menyimpang (deviant career)
Teori Merton : struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang; struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial; menekankan orang tertentu ke arah perilaku nonkonform.
Hipotesis Merton : bahwa perilaku menyimpang merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dan cara yang dibenarkan struktur sosial untuk mencapai tujuan tersebut.
Cara Adaptasi Individu :
1. Konformitas
2. Innovation : merupakan cara dalam mana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masy. Ex : ingin jd dosen tapi memalsukan ijazah
3. Ritualism : perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegang pada cara yang telah digariskan masyarakat. Ex : seorang karyawan tidak mau mengejar sukses karena sudah merasa puas.
4. Retreatism : perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Ex : gelandangan, pemabuk, sakit jiwa, pecandu obat bius.
5. Rebellion : orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang lain. Ex : para pemimpin di bidang politik dengan cara mereka sendiri berhasil memeloporo penggulingan tatanan politik.
Teori fungsi Durkheim : Karena setiap orang tidak sama maka ada orang yg berwatak jahat akan selalu ada. Kejahatan perlu bagi masy krn dgn adanya kejahatan maka morralitas dan hukum dapat berkembang secara normal.
Teori konflik : kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Hukum merupakan pencerminan kepentingan kelas yang berkuasa, dan bahwa sistem peradilan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka.
TIPE-TIPE KEJAHATAN
Light, Keller dan Calhoun :
Kejahatan tanpa korban (crimes without victims) : bentuk kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada orang lain. Ex : bejudi, mabuk, free sex, obat bius.
Kejahatan terorganisasi (organized crime) : komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasanan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau mulai korupsi. Ex : Penyelenggaraan pelacuran, perjudian gelap, peminjaman uang dengan bunga tinggi.
Kejahatan terorganisasi transnasional (transnational organized crime) : kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi2 dengan jaringan global. Ex : penyelundupan senjata, perdagangan obat terlarang atau bahan nuklir, money laundering, sex slavery.
White collar crime : kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Ex : penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan.
Corporate crime : kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menurunkan kerugian. Keller mebedakannya menjadi 4 :
1. kejahatan terhadap konsumen. Ex : biskuit beracun
2. kejahatan terhadap publik. Ex : gas beracun yang keluar dari pabrik bahan kimia
3. kejahatan terhadap pemilik perusahaan. Ex : penipuan pemegang saham
4. kejahatan terhadap karyawan. Ex : menghirup gas beracun, cacat terkena mesin
Giddens :
Governmental crime : kesalahan moral oleh para pejabat pemerintah yang membawa dampak mengerikan. Ex : Mao Zedong menyebabkan kemiskinan dan kelaparan
Cybercrime : kejahatan berupa penyebarluasan virus komputer melalui internet dengan maksud mengubah ataupun merusak sistem informasi organisasi yg bergabung dgn internet.
PERILAKU KOLEKTIF
Perilaku kolektif : perilaku yang (1) dilakukan bersama oleh sejumlah orang, (2) tidak bersifat rutin, dan (3) merupakan tanggapan terhadap rangsangan terrtentu. Ex : perkelahian massal, pencurian besar-besaran, huru-hara kampanye.
Perilaku kolektif dipicu oleh suatu rangsangan yang sama. Rangsangan tersebut dapat berupa peristiwa, benda, atau ide.
FAKTOR PENENTU PERILAKU KOLEKTIF : TEORI SMELSER
Faktor pertama : Structural conduciveness : faktor stuktur situasi sosial yang memudahkan terjadinya perilaku kolektif. Sebagian faktor ini merupakan kekuatan alam yang berada di luar kekuasaan manusia, namun sebagian merupakan faktor yang terkait dengan ada tidaknya pengaturan melalui institusi sosial.
Faktor kedua : Structural strain : semakin besar ketegangan struktural, semakin besar pula peluang terjadinya perilaku kolektif. Ex : perbedaan etnik, agama, ekonomi.
Faktor ketiga : berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum (growth and spread of generalized belief). Ex : desas-desus atau isu.
Faktor keempat : faktor yang mendahuluinya (precipitating factor) : Desas-desus dan isu yang berkembang dan dipercayai khalayak memperoleh dukungan dan penegasan. Ex : isu Devaluasi yg benar2 terjadi, kenaikan harga barang pokok.
Faktor kelima : mobilisasi para peserta untuk melakukan tindakan. Perilaku kolektif terwujud manakala khalayak dimobilisasikan oleh pimpinannya untuk bertindak, baik untuk menjauhi atau pun mendekati orang atau benda yang mereka anggap sebagai sasaran tindakan.
Faktor keenam : berlangsungnya pengendalian sosial (the operation of social control). Faktor ini dapat mencegah, mengganggu ataupun menghambat akumulasi kelima faktor penentu sebelumnya.
PERILAKU KERUMUNAN
Kerumunan (Guldens) : sekumpulan orang dalam jumlah relatif besar yang langsung berinteraksi satu dengan yang lain di tempat umum.
Kerumunan (Le Bon) : sekumpulan orang yang mempunyai ciri baru yang berbeda samasekali dengan ciri individu yang membentuknya.
Kerumunan (Light, Keller, Calhoun) : sekumpulan orang yang berkumpul di sekitar seseorang atau kejadian, sadar akan kehadiran orang lain dan dipengaruhi orang lain.
Kerumunan ekspresif,expressive crowd (Blumer) : kerumunan dimana anggotanya menyatakan perasaan mereka secara meluap-luap dan menampilkan perilaku yang biasanya tidak ditampilkan di tempat lain. Ex : supporter sepakbola, melihat konser.
Kerumunan Konvensional (Blumer) : sekumpulan orang yang berada di suatu tempat untuk suatu tujuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ex : di halte, pasar, toko.
Kerumunan panik (Blumer) : kerumunan yang di dalamnya orang terjangkit rasa takut karena menghadapi keadaan bahaya sedangkan jalan keluar untuk meloloskan diri sangat terbatas. Ex : gempa bumi di gedung.
Kerumunan sambil lalu,casual crowd (Blumer) : keumunan yang para anggotanya datang dan pergi, hanya secara sambil lalu memberikan perhatian pada suatu sasaran tertentu, dan interaksi satu dengan yang lain sangat terbatas. Ex : melihat kebakaran, kecelakaan.
Kerumunan yang bertindak, acting crowd (Blumer) : sekumpulan orang yang memusatkan perhatian pada suatu hal yang merangsang kemarahan mereka dan membangkitkan hasrat untuk bertindak. Ex : kerusuhan sepakbola.
Orgy : kerumunan yang didalamnya orang melakukan pelampiasan secara berlebihan yang biasanya tidak dibenarkan oleh aturan. Ex : mabuk, free sex.
PENYEBAB KERUMUNAN : TEORI LE BON
Faktor pertama : karena kebersamaannya dengan banyak orang lain, maka individu yang semula dapat mengendalikan nalurinya, kemudian memperoleh perasaan kekuatan luar biasa yang mendorongnya untuk tunduk pada dorongan naluri.
Faktor kedua : penularan (contagion).
Faktor ketiga : suggestibility
Teori penularan (contagion teory) : teori yang mengatakan bahwa dalam suatu kerumunan tiap perasaan dan tindakan bersifat menular, dan bahwa anggota kerumunan hanya mengikuti naluri, tidak rasional dan tidak mampu mengendalikan perilaku sendiri.
Teori konvergensi (convergence teory) : teori yang mengatakan bahwa perilaku kerumunan muncul dari sejumlah orang yang mempunyai dorongan, maksud, kebutuhan serupa. Ex : huru-hara muncul pada pertunjukkan music rock.
GERAKAN SOSIAL
Gerakan sosial : suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat.
Berbeda dengan perilaku kolektif, gerakan sosial ditandai oleh adanya tujuan atau kepentingan bersama.
Gerakan sosial ditandai dengan adanya tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Ex : gerakan green peace, demo tahun 1965-1966 bertujuan mengubah perimbangan politik dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah.
Gerakan sosial juga menggunakan cara yang berada di luar institusi yang ada. Ex : pawai dan demonstrasi tanpa izin, mogok makan, intimidasi, konfrontasi dengan aparat.
Tipologi Aberle :
Alterative movement : gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perseorangan. Ex : kampanye anti rokok, minuman keras, tidak menyalahgunakan zat.
Redemptive movement : gerakan yang bertujuan mengubah perilaku perseorangan secara menyeluruh. Ex : bertobat sesuai ajaran agama
Reformative movement : gerakan yang bertujuan mengubah segi-segi tertentu masyarakat. Ex : tujuan pergantian pemerintah
Transformative movement : gerakan yang bertujuan mengubah masyarakat secara menyeluruh. Ex : khmer merah di kamboja.
Kornblum dengan mengacu pada tujuannya :
Revolutionary movement : gerakan sosial yang bertujuan melakukan transformasi menyeluruh tatanan sosial, termasuk didalamnya institusi pemerintah dan sistem stratifikasi. Ex : revolusi rusia dan revolusi tiongkok
Reformist movement : gerakan sosial yang hanya bertujuan mengubah sebagian institusi dan nilai. Ex : Budi Utomo
Conservative movement : gerakan sosial yang berupaya mempertahankan nilai dan institusi masyarakat. Ex : kaum feminis
Reactionary movement : gerakan sosial yang bertujuan kembali ke institusi dan nilai di masa lampau dan meninggalkan institusi dan nilai di masa ini. Ex : Ku Klux Klan di AS.
Institusi sosial mendukung kedudukan kulit putih diatas kulit hitam.
FAKTOR PENYEBAB GERAKAN SOSIAL
Karena menderita deprivasi (kehilangan, kekurangan, penderitaan). Deprivasi relatif : kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi.
PERUBAHAN SOSIAL
Pola linier : menurut pemikiran bahwa perkembangan masyarakat mengikuti suatu pola yang pasti.
Tiga tahap yang dilalui peradaban :
Tahap Teodologis dan Militer : semua konsepsi teoritik dilandaskan pada pemikiran mengenai kekuatan2 adikodrati.
Tahap Metafisik dan yuridis : menjembatani masy milite dengan masy industri.
Tahap Ilmu Pengetahuan dan Industri : industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masy.
Pola siklus : masyarakat berkembang lasksana suatu roda. Pandanggannya bahwa kebudayaan umbuh, berkembang dan pudar.
Sirkulasi elit : pandangan Pareto bahwa aristokrasi hanya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu saja dan akhirnya akan pudar untuk selanjutnya diganti oleh suatu aristokrasi batu yang berasal dari lapisan bawah.
Gabungan beberapa pola
Marx : sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan terrus-menerus antara kelas2 dalam masy sebenarnya mengandung benih pandangan siklus karena setelah suatu kelas berhasil menguasai kelas lain menurutnya siklus serupa akan berulang lagi.
Weber : tiga jenis wewenang : kharismatik, rasional-legal, tradisional.
TEORI SOSIAL DI ABAD 20
Globalisasi (giddens) : proses peningkatan kesalingketergantungan masyarakat dunia.
Globalisasi (waters) : suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan dalam mana manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut.
Globalisasi budaya : sacriscape, ethnoscape, econoscape, mediascape, leisurescape.
TEORI2 MODERN
Teori modernisasi : teori yang menganggap bahwa negara2 terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maji di barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi.
Teori ketergantungan : teori berdasarkan pengalaman negara2 Amerika latin yang mengatakan bahwa perkembangan negara2 industri dan keterbelakangan negara2 dunia ketiga berjalan bersamaan : di kala industri mengalami perkembangan, maka negara2 dunia ketiga justru semakin terbelakang.
Teori sistem dunia : teori yang mengatakan bahwa perekonomian kapitalis dunia kini tersusun atas tiga jenjang : negara2 inti, negara2 semi-periferi, negara2 periferi.
Negara2 inti : Eropa barat dgn industri yg berkembang pesat.
Negara semi-periferi : Eropa Selatan yang menjalin hub dagang dgn negara2 inti.
Negara2 periferi : Asia dan Afrika yang di luar jaringan perdagangan negara2 inti yg kemudia ditarik melalui kolonialisme.
Involusi Pertanian : suatu proses krumitan berlebihan yang semakin rinci yang memungkinkan tiap orang tetap menerima bagian dari panen meskipun bagiannya memang menjadi semakin mengecil.

UAS MPKT

2009-12-16T08:05:00.000+07:00

MANAJEMEN LINGKUNGAN
Sistem manajemen lingkungan merupakan suatu proses yang menekankan upaya peningkatan efisiensi perusahaan dengan meminimalisasi limbah melalui proses produksi atau teknologi bersih lingkungan (manajemen ekoefisiensi)
Meminimalisasi limbah dengan 3R, Reduce(mengurangi), recycle (mendaur ulang) dan reuse (menggunakan kembali).
Kegiatan :
1. Mencegah timbulnya limbah dan pencemaran melalui substitusi bahan baku, perubahan proses atau penggunaan teknologi alternatif
2. Mendaur-ulang limbah yang tidak dapat dicegah keberadaannya
3. Mengamankan limbah yang telah diolah secara legal
4. Mengelola limbah yang tidak dapat dicegah/daur-ulang
Ex : penggabungan standar pengelolaan lingkungan dengan ISO
Manfaat minimalisasi : Mengurangi dampak lingkungan, Meningkatkan keselamatan kerja, Menyesuaikan dengan peraturan, Mengurangi biaya operasional, Meningkatkan kepercayaan masyarakat, Mengurangi kewajiban berkaitan dengan denda dan tuntutan hukum.

ETIKA
Teknologi keaifan mempunai tiga etika :
Etika lingkungan = membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan hidup kita.
Etika IPTEK = kejujuran dan objektifitas, pengabdian IPTEK yang memerhatikan masyarakat, dan penyelesaian masalah dan dampak lingkungan dari pengembangan IPTEK itu sendiri.
Etika Pembangunan = pembangunan didasarkan niat ibadah, mencakup kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, menjaga keselarasan dengan Tuhan, masyarakat, alam dan lingkungan hidup.

WAWASAN NUSANTARA
Wawasan nusantara yg merupakan geopolitik Indonesia didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya dan bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negaa kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.
Hakikat Wawasan nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan :
1. Penjabaran tujuan nasional yg tlh diselaraskan dengan kondisi, posisi, dan potensi geografi serta kebhinekaan budaya
2. Pedoman pola tindak dan pola pikir kebijaksanaan nasional
3. Hakikat wawasan nusantara adalah persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
Kedudukan wawasan nusantara :
1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
3. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia
Peran :
1. Mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan
2. Menumbuhkan rasa tanggungjawab atau pemanfaatan lingkungannya
3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional
4. Merentangkan hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan pedamaian

PEMBANGUNAN BEKELANJUTAN
Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan bebagai sumbe daa pendukungnya, melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serrta kehidupan secara keseluruhan.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generrasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Di Indonesia pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengeliminasi kerusakan lingkungan.
Faktor agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dgn baik :
1. Terpeliharanya proses ekologi yg esensial (fotosintesis & pengendalian populasi)
2. Sumber daya yg cukup (menefisiensikan)
3. Menevaluasi proyek baik dari aspek nasional dan juga lokal
Dimensi :
Tekno-Ekologis
1. Pembangunan harus ditempatkan pada lokasi yang sesuai
2. Mekanisme pengendalian dan pemanfaatan SDA
3. Pengelolaan limbah
Sosio-Ekonomis
Dibutuhkan pemeliharaan sosial yang mencakup :
1. Pertumbuhan ekonomi, nilai tambah akibat pembangunan
2. Pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja
3. Perbaikan alokasi SDA, untuk meningkatkan kualitas hidup

KELANGKAAN SDA
Dari segi kuantitas, SDA cenderung menurun akibat adanya eksploitasi untuk pembangunan. Kualitas SDA juga menurun karena semakin banyaknya polusi/pencemaran akibat proses produksi maupun konsumsi yang mencemari lingkungan.
Faktor utama yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan secara global adalah teknologi yang mencemari lingkungan. Ex : pemanasan global, lubang ozon, dan hujan asam.
Kelangkaan SDA disebabkan kaena meningkatnya permintaan, rusaknya lingkungan, sosial dan budaya, pandangan tehadap SDA.
Kelompok pesimis didasarkan oleh hal berikut : SDA tidak sebanding dengan penduduk, Meningkatnya biaya pengolahan SDA, Batas pesediaan SDA akan tercapai.
Kelompok optimis didukung akan adanya bukti empiris mengenai kemajuan teknologi yang mampu mencegah dan mengatasi kelangkaan SDA.

UAS Antropologi

2009-12-15T10:19:00.000+07:00

Topik : pengeksplotasian anak
Topik ini membahas pengeksplotasian anak yang lebih mengacu pada kedua orang tuanya.

Latar Belakang
Indonesia adalah bangsa yang mempunyai segudang sumber daya alam, boleh dikatakan semuanya ada di Indonesia, banyak potensi yang bisa digali dari bangsa ini, dari potensi alam dan potensi sumber daya manusianya yang sangat melimpah, tetapi bagaimana kondisi bangsa ini sekarang?
Banyak sekali pengangguran terjadi di bangsa ini, mulai dari yang berpendidikan rendah sampai orang yang berpendidikan tinggi. Kurangnya wadah yang dipunyai bangsa ini untuk menampung segala keahlian yang ada merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya pengagguran di Indonesia.
Dewasa ini pengangguran sudah tersebar di mana-mana, tidak hanya kota besar, tetapi sudah merambat ke kota-kota sekitarnya. Karena kondisi yang sedemikian rupa timbulah banyak gelandangan-gelandangan, peminta-minta, anak-anak jalanan, dll. Mereka layaknya pengangguran juga tersebar tidak hanya di kota kecil, tetapi juga sudah merambat ke kota-kota sekitarnya, sampai-sampai keluar peraturan daerah ketertiban umum DKI Jakarta yang melarang orang-orang seperti mereka berada di wilayah DKI Jakarta. Oleh alasan di atas kami ingin sekali mengetahui bagaimana mereka khususnya anak-anak jalanan bisa sampai terjerumus di dunia seperti itu. Dalam makalah ini, kami lebih mengkhusukan untuk mengkaji anak jalanan yang berada di lingkungan FISIP UI dari pandangan ilmu kriminologi dan ilmu antropologi.

Kebudayaan
Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah seperangkat sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan proses belajar.
Dengan demikian, hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Hanya beberapa tindakan yang bukan merupakan kebudayaan, yaitu naluri beberapa refleks, tindakan dari proses fisiologi, atau tindakan sedang membabi buta. Jadi tindakan pengeksplotasian anak tersebut juga dapat disebut sebagai kebudayaan karena dilakukan dengan proses belajar.
Ilmu kriminologi tidak seperti ilmu hukum yang menyimpulkan suatu kejahatan adalah pelanggaran terhadap aturan2 yang telah dibuat. Jika dilihat dari ilmu kriminologis, pengeksplotasian anak tersebut merupakan suatu kejahatan karena tindakan itu sudah terpola dan merugikan secara psikologis, tetapi tidak berhenti sampai situ saja, melainkan ilmu kriminologi juga mengusut siapa yang patut dipersalahkan atas fenomena seperti ini. Tetapi pengekplotasian anak tersebut belum dapat dikatakan sebagai penyimpangan karena penyimpangan bersifat relatif. Jika dilingkungannya semua orangtua mengeksploitasi anak, berarti itu bukan penyimpangan, dan sebaliknya.

Suku Bangsa
Konsep yang tecakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. Dengan demikian kesatuan kebudayaan bukan suatu hal yang ditentukan oleh orang luar, antropolog, ahli kebudayaan, atau lainnya, dengan metode-metode analisa ilmiah, melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Adapun macam-macam suku bangsa dapat dikriteriakan berdasarkan mata pencaharian dan sistem ekonomi, yaitu : masyarakat pemburu dan peramu, peternak, peladang , nelayan, petani pedesaan, perkotaan yang kompleks.

Ras
Menurut Banton kelompok ras dapat didefinisikan secara fisik maupun secara sosial. Namun, menurutnya kedua definisi tersebut tidak pernah dapat identik, karena pendefinisisan secara fisik selalu mengalami distorsi deni kepentingan definisi sosial sehingga antara definisi fisik dan definisi sosial terjadi kesenjangan.
Bagi banton ras merupakan suatu tanda peran (role sign); perbedaan fisik dijadikan dasar untuk menetapkan peran yang berbeda.
Menurut v.d. Berghe ras berarti kelompok yang didefinisikan secara sosial atas dasar kriteria fisik.
Perbedaannya :
Suku bangsa merupakan kategori sosial yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik.
Mengapa Mendukung Suku Bangsa Tertentu?
Kalau konsep kelompok ras didasarkan pada persamaan fisik, maka konsep suku bangsa didasarkan pada pesamaan kebudayaan. Suku bangsa merupakan suatu bentuk gemeinschaft yang ditandai persamaan warisan kebudayaan dan ikatan batin (we-feeling) di antara anggotanya. Seseorang atau sekelompok orang bisa dilihat mendukung suku bangsanya dari persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik.
Contoh : saya dapat memakai bahasa Jawa, suka menolong, tidak egois, menempati pulau Jawa, asal-usul keluarga saya juga dari Pulau Jawa dan memegang falsafah hidup kejawen. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa saya mendukung suku bangsa Jawa.

UAS POLITIK

2009-12-14T10:44:00.000+07:00

KOMUNIKASI POLITIK
Elemen :
• Komunikator
• Pesan
• Komunikan
• Media
• Efek atau Akibat
Komunikasi Politik dari sudut pandang kebudayaan:
1. High Context Culture à Dominannya budaya non verbal
2. Low Context Culture à Dominannya Budaya Verbal

Opini publik = respon yang aktif terhadap stimulus, suatu respon yang dikonstruksikan melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari dan menyumbang imej.
Opini publik memiliki dua dimensi
1. Dimensi Preferensi
Yaitu pilihan warga negara terhadap satu fenomena politik tertentu. Misal dalam pemilihan Presiden dimensi ini bicara tentang calon siapa yang diminati
2. Dimensi Intensitas
Dimensi ini bicara tentang seberapa kuat preferensi tersebut tertanam di benak pemilih sampai ke level tindakan.
Komposisi opini :
• Keyakinan
• Nilai-nilai
• Ekspektasi
Karakteristik utama opini :
• Mempunyai arah
• Mempunyai isi informasi
• Stabil
• Mempunyai intensitas

Faktor-faktor yang memengaruhi opini publik :
• sosialisasi politik
• budaya politik
• ideologi negara dan agama
• struktur ekonomi dan strata sosial
• struktur negara

PARTISIPASI POLITIK

Kategori berdasar kesadaran politik
 Otonom
Partisipasi dilakukan atas dasar kesadaran sendiri
 Mobilisasi
Partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain
Kategori berdasar saluran politik
Konvensional
Partisipasi dilakukan dengan saluran resmi, contoh :
• Pemberian Suara
• Diskusi Politik
• Kampanye
• Membentuk dan Bergabung dengan Kelompok Kepentingan
• Komunikasi dengan pejabat politik dan administratif
Non Konvensional
Partisipasi dilakukan melalui sarana tidak resmi, contoh :
• Pengajuan Petisi
• Demonstrasi
• Konfrontasi
• Mogok
• Kekerasan Politik Terhadap Harta Benda (perusakan, pemboman)
• Kekerasan politik terhadap manusia ( penculikan, penyiksaan, pembunuhan)
• Perang Gerilya, Revolusi
Model Partpol ( Mibrath and Goel )
1. Apatis
Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektator
Orang yang setidak-tidaknya pernah memilih dalam Pemilu
3. Gladiator
Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik: Kounikator, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat
4. Pengkritik
Mereka yang melakukan partisipasi politik non konvensional
Paige
1. Aktif : kepercayaan tinggi, kesadaran tinggi
2. Militan radikal : kepercayaan rendah, kesadaran tinggi
3. Pasif : kepercayaan tinggi, kesadaran rendah
4. Apatis : kepercayaan rendah, kesadaran rendah
Olsen
Partisipasi politik sebagai dimensi stratifikasi sosial
1. Pemimpin Politik
2. Aktivis Politik
3. Komunikator
4. Warga Negara Marginal
5. Orang yang Terisolasikan

Partisipasi politik sebagai dimensi stratifikasi sosial
1. Pemimpin Politik
2. Aktivis Politik
3. Komunikator
4. Warga Negara Marginal
5. Orang yang Terisolasikan

Sistem Pemilu
Distrik (single Member Constituency)
Setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil di lembaga legislatif.
Kelebihan :
 Wakil lebih dikenal masyarakat dan lebih loyal ke masyarakat
 Dapat terjadi integrasi partai-partai politik
 Mempermudah terjadinya stabilitas nasional
 Pemilihan lebih murah dan sederhana
Kekurangan
 Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas yang tersebar di berabagai distrik
 Banyaknya suara yang hilang
Proporsional (Multi Member Constituency)
Perolehan kursi di lembaga legislatif seimbang (proporsional) dengan jumlah suara yang diperoleh.
Kelebihan :
 Sedikitnya suara yang hilang
Kekurangan :
 Mempermudah fragmentasi partai dan munculnya partai-partai baru
 Loyalitas ke partai
 Pemerintah kurang stabil karena banyak partai
 Rumit dan Mahal

PARTAI POLITIK
Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai2, dan cita2 yang sama. Tujuannya ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.
Fungsi Parpol di Negara Demokrasi
1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana rekruitmen politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik
Fungsi Parpol di Negara Otoriter
1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana rekruitmen politik
Perbedaan :
Jika di Negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi masyarakatnya, maka partai politik dalam negara otoriter lebih cenderung mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik.
Jika di Negara demokrasi partai menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum, maka partai politik di negara otoriter memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui propaganda dari atas ke bawah.

Sistem Dwi-Partai
1. Terdiri dari dua partai
2. Lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas karena terdapat perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi.
3. Menggunakan sistem pemilihan single-member constituency (sistem distrik).
4. A convenient system for contented people, bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan dengan baik apabila komposisi masy homogen, ada konsesus yg kuat dlm masy mengenai asas dan tujuan politik, adanya kontinuitas sejarah.
Multi-Partai
1. Terdapat lebih dari dua partai
2. Stabilitas politik dapat terjamin jika ada partai yang dominan.
3. Memakai sistem pemilihan proporsional

IDEOLOGI POLITIK

 Ideologi adalah suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi terdiri dari rangkaian sikap terhadap berbagai lembaga dan proses kemasyarakatan.

 Comperhensiveness
Suatu ideology harus mencakup serangkaian ide-ide yang mencakp banyak hal termasuk ide besar tentang realitas kehidupan di dunia ini. Ide-ide itu antara lain bagaimana kedudukan manusia ini dalam kosmos, hubungan manusia dengan Tuhannya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat manusia atau pemerintahan, dan lain-lain.
 Pervasiveness
Serangkaian ide tersebut telah berumur lama, melewati berbagai zaman, membentuk keyakinan dan sikap politik dari banyak orang. Ideologi telah mempengaruhi secara luas oleh anggota masyarakat dan merembes ke pelbagai lapisan masyarakat.
 Extensiveness
Ideology diikuti oleh banyak orang dan memainkan peranan yang amat menonjol dalam percaturan politik suatu bangsa atau lebih.
 Intensiveness
Ideology bisa memberikan suatu komitmen yang kuat bagi pengikutnya dan memberikan pengaruh signifikan terhadap keyakinan dan tindakan politiknya

Komponen Ideologi (RAINNEY)
1. Suatu ideology itu mempunyai nilai
2. Ideologi mempunyai visi tentang politik yang ideal
3. Ideology harus mempunyai konsepsi tentang sifat manusia
4. Ideologi harus mempunyai strategy for action, bisa dioperasionalisasikan

Adapun beberapa ciri demokrasi adalah
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat (popular sovereignty),
2. Kesetaraan politik ( political equality
3. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan (popular consultation),
4. Mayoritas yang berkuasa (majority rule) dan
5. Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi.

Ciri Sosialisme demokratis:
 Sejumlah besar kekayaan dimiliki public melalui pemerintah yang dipilih secara demokratis
 Adanya pembatasan pengumpulan kekayaan pribadi
 Adanya aturan dalam bidang ekonomi
 Sistem kesejahteraan yang ekstensif.

 Secara teoritis ada tujuh unsur dalam fasisme.
1. Irasionalisme
2. Darwinisme Sosial
3. nasionalisme
4. Negara
5. Prinsip kepemimpinan
6. Rasisme
7. Antikomunisme

DEMOKRASI
Definisi
 Etimologis
Demos dan kratos; yang mempunyai arti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (kekuasaan ditangan rakyat)
 Terminologis
demokrasi dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem dengan prosedur politik dan lembaga yang demokratis
è example: diselenggarakannya Pemilu

Ciri-ciri pokok demokrasi adalah
 Partisipasi politik yang luas
 Kompetisi politik yang sehat
 Sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, terutama melalui proses pemilihan umum
 Pengawasan terhadap kekuasaan yang efktif
 Diakuinya kehendak mayoritas
 Adanya tatakrama politik (fatsoen) yang disepakati dalam masyarakat

Nilai-nilai Demokrasi
 Menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga
 Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah
 Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
 Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
 Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
 Menjamin tegaknya keadilan
Ya, saya ambil contoh satu nilai dasar demokrasi menurut Henry, yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian atas dasar keturunan ( monarki ), atau dengan mengangkat diri sendiri, atau pun dengan coup d’etat, kurang memberikan peluang bagi masyarakat yang lain untuk memimpin suatu Negara. Contoh : Inggris mempunyai seorang kepala Negara yang diangkat dari jalur keturunan, hal semacam ini menutup rapat-rapat peluang masyarakat biasa untuk bisa menjadi seorang kepala Negara.

HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya.
Hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.

Universal Declaration of Human Rights (1946).
 Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat
 Hak memiliki sesuatu
 Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 Hak menganut sistem kepercayaan atau agama
 Hak untuk hidup
 Hak untuk kemerdekaan hidup
 Hak untuk memperoleh nama baik
 Hak untuk memperoleh pekerjaan
 Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

Tiga generasi hak asasi. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara2 barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara2 komunis dalam perang dingin. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan terutama diperjuangkan oleh negara2 dunia ketiga.
Kelompok HAM :
1. HAM liberal atau negatif atau hak kebebasan
 Diperjuangkan oleh liberalisme untuk melindungi kehidupan pribadi manusia dari campur tangan negara atau yang lainnya
 Ditetapkan berdasar kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri à hak kebebasan
 Hak yang tidak boleh dihambat à hak asasi negatif
 Contoh: hak hidup, keutuhan jasmani, beragama, bergerak, berfikir, berkumpul/berserikat, dll.

2. HAM aktif atau demokratis
 Dipejuangkan oleh kaum liberal dan republiken
 Dasar: keyakinan akan kedaulatan rakyat dan merupakan hak atas suatu aktivitas manusia
 Contoh: hak untuk ikut memilih dalam pemilu yang bersih, kebebasan pers, dll.

3. HAM positif
 Dasar: tuntutan prstasi/pelayanan negara terhadap masyarakat
 Contoh: hak atas perlindungan hukum.

4. HAM sosial
 Diperjuangkan oleh kaum buruh
 perluasan paham tentang kewajiban negara à menjamin dan menciptakan kesamaan minimal antarwarga negara
 Contoh: hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, pendidikan, serikat buruh, dll.

KUIS SOSIOLOGI

2009-12-03T07:43:00.000+07:00

KELOMPOK SOSIAL
Konsep Kelompok
Klasifikasi Bierstedt
Bierstedt menggunakan tiga kriteria, organisasi, hubungan sosial antar kel, dan kesadaran jenis. Empat jenis kelompok :
1.Kelompok asosiasi
a.Anggotanya mempunyai kesadaran jenis, mempunyai persamaan kepentingan dan adanya hubungan sosial. Ex : RI, OSIS, Parpol
2.Kelompok sosial
a.Anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan berhubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat oleh suatu organisasi. Ex : kel teman, kerabat,dll.’
3.Kelompok kemasyarakatan
a.Anggotanya hanya mempunyai kesadaran persamaan, belum ada hubungan sosial dan keterikatan dalam organisasi. Ex : survei BPS
4.Kelompok statistik
a.Anggotanya tidak memenuhi satu kriteria pun. Ex : KOWANI, Dharma Wanita, PEBABRI, Warakawuri.
Klasifikasi Merton
Kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah ada. Kriteria objektif bagi kelompok : kelompok ditandai oleh seringnya terjadi interaksi, orang yg berinteraksi menganggap dirinya sbg anggota, orang yg berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Konsep kategori sosial adalah suatu himpunan peran yg mempunyai ciri sama seperti jenis kelamin dan usia.
Klasifikasi Kelompok
Durkheim : Solidaritas mekanik dan solidaritas organik
Solidaritas mekanik : bentuk solidaritas yg menandai masyarakat yg masih sederhana, dimana kelompok manusia tersebut tinggal secara tersebar. Ex : batak
Solidaritas organik : bentuk solidaritas yg mengikat masy kompleks, yg telah mengenal pembagian kerja yg rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antarbagian. Ex : masy modern.
Tonnies : Gemeinschaft dan Gesselschaft
Gemeinschaft : sebagai kehidupan bersama yg intim, pribadi dan eksklusif; suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir.
Gemeinschaft by blood : mengacu pada ikatan2 kekerabatan
Gemeinschaft of mind : hubungan persahabatan, yg disebabkan oleh persamaan keahlian atau pekerjaan serta pandangan yg mendorong orang untuk saling berhubungan secara teratur.
Gemeinschaft of place : hubungan yg berdasarkan kedekatan tempat tinggal atau tempat bekerja yg mendorong orang untuk saling berhubungan secara dekat.
Gesellschaft : bersifat semu atau sementara, diibaratkan sbg kehidupan publik, sbg orang yg kebetulan hadir bersama tetapi masing2 tetap berdiri sendiri.
Cooley : Primary Group
Konsep primary group : kelompok yg ditandai oleh pergaulan dan kerja sama yang dekat. Ruang lingkup yg terpenting dari kel primer adalah keluarga, teman bermain, dan komunitas.
Sumner : In-Group dan Out-Group
Kelompok in-group : kelompok yg ditandai persahabatan, kerja sama, keteraturan dan kedamaian di antara anggotanya. Hubungan kelompok dalam dan kelompok luar cenderung ditandai dengan kebencian, permusuhan, perang dan perampokan.
Merton : Membership group dan Reference group
Sosialisasi antisipatoris : perubahan orientasi yang mendahului perubahan anggota kelompok. Ex : anak SMA seperti anak kuliah. Fungsi sosialisasi antisipatoris : membantu diterimanya seseorang dalam kelompok baru, dan membantu penyesuaian anggota baru dalam kelompok yg baru itu.
Parsons : Variabel Pola
Variabel pola : seperangkat dilema universal yang dihadapi dan harus dipecahkan seorang pelaku dalam setiap situasi sosial. Lima perangkat dilema :
1.affectivity-affective neutrality : dilema ada tidaknya perasaan kasih sayang atau kebencian dalam interaksi. Sikap afektif diharapkan ada pada kekerabatan. Affective neutrality diharapkan ada antara guru dan murid.
2.specificity-diffuseness : dilema antara kekhususan dan kekaburan. Ex kekhususan : seorang murid dimarahin gurunya karena nilainya jelek, tetapi lain hari dipuji karena nilainya bagus. Ex kekaburan : memecahakan piring waktu makan pagi akan dimarahin seharian oleh orangtuanya.
3.universalism-particularism : dilema dipakai atau tidaknya ukuran universal. Ex universalims : di sekolah. Ex particularism : di rumah dibeda2kan.
4.quality-performance : situasi dimana orang harus memutuskan apa faktor penting yg dibawa sejak lahir, kualitas atau prestasi.
5.self-orientation-collectivity-orientation : orientasi pelaku dalam suatu hubungan. Ex self : hubungan perniagaan. Ex colektif : dokter, pemadam kebakaran
Geertz : Priayi, Santri, dan Abangan
Geertz membagi masy berdasar atas pandangan hidup mereka.
Subtradisi abangan : subtradisi yg ditandai dengan adanya berbagai upacara keselamatan, kepercayaan kepada makhluk halus dan kekuatan gaib, biasanya ada di daerah pedesaan.
Subtradisi priayi : subtradisi yg ditandai pengaruh hindu-budha prakolonial atau pengaruh barat dalam kelompok elit yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan.
Subtradisi santri : subtradisi yg ditandai oleh ketaatan pada ajaran agama Islam dan terlibat dalam organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.
Organisasi Formal
Dalam masy modern dijumpai suatu hubungan kekuasaan rasional-legal—suatu sistem jabatan modern yg dijumpai baik di bidang pemerintahan maupun di bidang swasta, sistem ini dinamakan birokrasi.
Kelompok Formal dan Kelompok Informal
Dalam organisasi formal (sekolah, universitas) akan terbentuk kelompok informal (teman sebaya, dekat tempat tinggal). Di dalam organisasi formal sering terbentuk kelompok informal yg nilai dan normanya dapat bertentangan dengan nilai dan aturan yg berlaku dalam organisasi formal. Ex : membolos dengan teman.

HUBUNGAN DALAM KELOMPOK
Konsep Kelompok dan Hubungan Antarkelompok
Robert Bierstedt, pembagian dalam empat tipe kelompok : statistical group, societal group, social group, associational group.
Klasifikasi Kelompok yang Terlibat dalam Hubungan Antarkelompok
Pengelompokan kelompok oleh Kinloch berdasar : ciri fisiologis (jenis kelamin, usia ras), kebudayaan (kel etnik, agama), ekonomi, perilaku (cacad fisik, mental, penyimpangan terhadap aturan masy.
Dimensi Hubungan Antarkelompok
Faktor yg memengaruhi kel minoritas dapat dikaji dari 6 dimensi : sejarah, demografi, sikap, institusi, gerakan sosial, tipe utama hub antar kel.
Kelompok Mayoritas dan Minoritas
Konsep kebudayaan mayoritas dominan,Edward M. Bruner : ada tidaknya suatu kebudayaan mayoritas dominan menentukan bentuk hubungan antarkelompok di suatu wilayah. Ex tidak : Medan, Ex ada : Sunda
Ras
Banton, ras merupakan suatu tanda peran (role sign); perbedaan fisik dijadikan dasar untuk menetapkan peran yg berbeda. Ras,v.d. Berghe : kelompok yg didefinisikan secara sosial atas dasar kriteria fisik.
Kelompok Etnik
Konsep kelompok etnik didasarkan pada persamaan kebudayaan. Francis mengklasifikasikan kelompok etnik sebagai suatu bentuk gemeinschaft.
Rasisme
Suatu ideologi yg didasarkan pada kepercayaan bagwa suatu ciri yg dapat dilihat dan ddari keturunan seperti warna kulit merupakan suatu tanda tentang inferioritas yg membolehkan melakukan diskriminasi terhadap orang yg mempunyai ciri tersebut (Kornblum)
Seksisme
Para penganut ideologi ini percaya bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan fisik laki2 melebihi perempuan, atau perempuan lebih emosional daripada laki2. Atas dasar ideologi ini terjadilah diskriminasi perempuan.
Ageism
Ideologi bahwa orang usia tertentu layak didiskriminasikan karena mereka kurang mampu apabila dibandingkan dengan orang dalam kelompok usia lain.
Rasialisme
Praktik diskriminasi terhadap kelompok ras lain.
Hubungan Antarkelompok : Dimensi Sejarah
Menurut Noel stratifikasi etnik timbul bila ada etnosentrisme, persaingan, dan perbedaan kekuasaan.
Pola Hubungan Antarkelompok
Akulturasi : pembauran dan perpaduan kebudayaan kelompok ras yg bertemu. Ex : pada masa penjajahan (cara berbusana, berbahasa). Akulturasi diikuti pula oleh dekulturasi : proses hilangnya kebudayaan suatu kelompok setelah bertemu dengan kelompok lain. Ex : pembunuhan unsur pimpinan orang Aztec oleh Spanyol dan dipindahkannya penduduk secara paksa. Salah satu cara memperoleh dominasi yaitu dengan genocide : pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota suatu kelompok tertentu. Paternalisme : bentuk dominasi kelompok ras pendatang ata kelompok ras pribumi. Dalam pola hub ini Banton membedakan tiga macam masy : metropolitan (di daerah asal pendatang), kolonial (pendatang dan sebagian pribumi), pribumi (yg dijajah).
Integrasi : suatu pola hubungan yg mengakui adanya perbedaan ras dalam masy tetapi tdk memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut.
Pluralisme : suatu pola hubungan yg di dalamnya mengenal pengakuan persamaan hak polotik dan hak perdata semua warga masy namun memberikan arti penting lebih besar pada kemajemukan kelompok ras daripada dalam pola integrasi.
Dimensi Sikap
Prasangka
Sikap bermusuhan yg ditujukan terhadap suatu kelompok tertentu atas dasar pradugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yg tidak menyenangkan.
Stereotip
Banton : kecenderungan bahwa sesuatu yg dipercayai orang bersifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta objektif.
Konrnblum : citra yg kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yg dianut tanpa memerhatikan kebenaran citra tersebut.
Ex sterotip + : perempuan bersifat menyenangkan, halus, hangat, berhati lembut.
Ex stereotip - : orang Polandia bodoh, kotor, tidak berpendidikan, tidak berbudaya
Stereotip superego : suatu stereotip yg melihat bahwa suatu kelompok mempunyai sifat pribadi tertentu, seperti ambisius, rajin, penuh usaha, cerdas, curang, tidak jujur. Ex: stereotip ini dipunyai orang sukabumi mengenai orang Tionghoa.
Stereotip id : stereotip yg melihat bahwa suatu kelompok yg cenderung berada pada lapisan bawah masy bersifat malas, tanpa tanggung jawab, tidak berambisi, bodoh, malas, tidak bisa menahan diri (Pettigrew). Ex : stereotip ini dipunyai orang kulit putih amerika mengenai orang kulit hitam.
Dimensi Institusi
Dimensi institusi meliputi institusi dalam masy institusi sosial, politik, ekonomi yg mengatur hubungan antar kelompok.
Diskriminasi institusi : diskriminasi yg tidak ada sangkut pautnya dengan prasangka individu melainkan merupakan dampak kebijaksanaan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masy.
Diskriminasi terbalik : suatu bentuk diskriminasi untuk mengimbangi ketidak adilan yg pernah dialami suatu kelompok di masa lalu. Ex : Di Malaysia diterapkan pemberian hak istimewa bagi kelompok melayu.
Diskriminasi institusi terhadap perempuan, cacad fisik/mental,kaum muda (senioritas),kaum penyimpang.
Dimensi Perilaku dan Perilaku Kolektif
Dimensi Perilaku
Diskriminasi individu : tindakan seorang pelaku yang berprasangka (Ransford)
Dimensi Perilaku Kolektif
Lynching : intimidasi, penganiayaan, dan praktik pembunuhan oleh massa kulit putih terhadap orang kulit hitam di Amerika.

Tes Kecil

2009-11-19T11:09:00.000+07:00

JAMSOSTEK
Program JAMSOSTEK merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja.
Perlindungan program JAMSOSTEK berbentuk santunan dan penggantian biaya atas seluruh penghasilan yg hilang atau berkurang sbg akibgat dr risiko2 sosial ekonomi yg ditimbulkan olh kecelakaan kerja, cacad, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Perusahaan yg diwajibkan mjd peserta program JAMSOSTEK adalah perusahaan yg memperkerjakan sedikit2nya 10 org tnaga kerja, atau membayar upah sekurang2nya 1 juta/bulan.
Prosedur JKK. Perusahaan terlebih dulu menanggung seluruh biaya pengobatan/ perawatan, pengangkutan, biaya rehabilitasi dan STMB, dan kemudian perusahaan meminta ganti/klaim kpd Jamsostek.
Mengurus JHT. Menghubungi kantor PT Jamsostek setempat yang ada di seluruh Indonesia. Mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek kpd PT Jamsostek dengan disertai Kartu Peserta dan bukti2 pendukung lain yg diperlukan.
Mengurus JK. Perusahaan/ keluarga mengajukan permintaan pembayaran JK kpd PT Jamsostek dlm waktu selambat2nya 14 hari sejak tenaga kerja yg bersangkutan meninggal dunia. Mengisi dan menyampaiakan formulir Jamsostek dgn disertai bukti2 : kartu peserta, surat ket kematian dr kepolisisan/rumah sakit/kelurahan. PT Jamsostek akan membayar JK beserta biaya pemakaman dengan diketahui oleh keluarga dan perusahaan.
Suami/istri maks 3 orang anak wajib mendapat pelayanan JPK.
Mengurus JPK. Menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan setiap mengajukan permintaan pelayanan JPK kpd PPK.
Sanksi bagi perusahaan yang lalai dikenakan denda sebesar 2 % per bulan dari iuran yang seharusnya dibayar.
Kewajiban peserta : Menyampaikan kpd pengusaha daftar susunan keluarga, termasuk perubahannya. Memberikan kartu kepesertaannya kepada pengusaha tempat kerja yg baru jika peserta pindah tmpt kerja.
Kewajiban PT Jamsostek : Menerbitkan dan menyampaikan kpd pengusaha sertifikat kepesertaan Jamsostek dan kartu peserta untuk tenaga kerja. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima PT Jamsostek.
Kewajiban Pengusaha : Memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan2 dan daftar kecelakaan kerja. Menyampaikan daftar data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Jamsostek kpd PT Jamsostek. Mendaftarkan permohonan dan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Menyampaikan kembali formulir yg telah diisi kpd PT Jamsostek paling lambat 30 hari sejak formulir diterima dr badan penyelenggara.
Sanksi bagi yg melanggar : Bagi perusahaan yg melanggar kepersertaan, iuran, dan laporan dikenakan sanksi pidana ancaman hukuman kurungan kpd pengusaha maksimal enam bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta. Jika mengulangi lagi akan di kurung selama 8 bulan. Keterlambatan pembayaran iuran akan didenda. Selain itu pelanggar akan dikenakan ganti rugi apabila ada hal lain yg berhubungan dgn administratif yg dilanggar.

SOMASI
Somasi adalah teguran tertulis atau peringatan untuk memenuhi suatu kewajiban terhadap perbuatan wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1995 KUH perdata dan 1938 KUH perdata yang meliputi :
a) tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan perjanjian tepat pada waktunya
b) melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak seperti yang dijanjikan
c) melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
Somasi diperlukan untuk memberikan kesempatan tergugat memenuhi prestasi yang dijanjikan disamping mengingatkan tergugat guna menghindari gugatan melalui pengadilan dan tindakan hukum lainnya.
Unsur Somasi :
1. memuat pernyataan tentang adanya kelalaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian
2. adanya tujuan yang jelas yaitu menuntut untuk dipenuhi
3. berisi peringatan akan adanya tuntutan hukum apabila tidak dapat dipenuhi isi somasi
4. memberikan batas waktu yang cukup agar somasi itu dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayahnya. Jadi gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang diajukan di pengadilan negeri. Gugatan bisa berbentuk lisan atau tertulis.

Syarat materil bagi sebuah gugatan harus berisi berupa hal2 yang harus dipenuhi mengenai identitas para hak membuat vosita dan petitum. Vosita ialah perkaranya, sedangkan petitum adalah hal yang mengenai tuntutannya. Setelah persyaratan formal diberikan ke pengadilan negeri maka pengadilan negeri memanggil tergugat. Biasanya penggugat bicara apa yang dijadikan gugatannya dan tuntutannya. Lalu pihak tergugat biasanya menyampaikan keberatannya terhadap isi gugatan atau tuntutannya (disebut replik). Setelah tergugat menyampaikan keberatan, pihak penggugat juga menyampaikan keberatannya juga terhadap pernyataan tergugat tadi (disebut duplik)

KEWAJIBAN OTONOM DAN HETERONOM
Di dalam kaedah hukum perburuhan terdapat kaedah otonom dan heteronom.
Kaedah Otonom
Kaedah otonom adalah ketentuan2 dibidang perburuhan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja. Kaedah otonom meliputi :
1) Perjanjian kerja : Suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
a. Upah : suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan dan peraturan penudang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan untuk buruh maupun keluarganya.
b. Pemegang saham : orang2 yang ikut mananamkan modal pribadinya untuk membangun dan/atau mempertahankan kelangsunagn perusahaan.
c. Kreditor : sebagai partner perusahaan dalam pembiayaan operasional, kreditor berhak mendapatkan keterangan tentang posisi keuangan perusahaan dari karyawan / manajer.
d. Lingkungan : menghindari polisi udara dan kerusakan lingkungan\
2) Peraturan perusahaan : peraturan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis yang memuat syarat2 kerja serta tata tertib perusahaan.
3) Perjanjian perburuhan : perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain selama waktu tertentu dengan menerima upah dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan memberi upah.
Kaedah Heteronom
Ketentuan2 dibidang perburuhan yang dibuat diluar pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja. Pihak yang paling dominan adalah pemerintah.
Contoh : apabila secara otonom ditetapkan bahwa buruh mendapat upah sesuai yg dikehendaki majikan. Hal ini jelas merugikan pihak buruh, sedangkan menurut hukum heteronom, buruh mendapat upah sesuai dengan hasil kerjanya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraannya. Dari hal diatas, maka yang berlaku adalah kaedah hukum heteronom yang ditetapkan oleh pemerintah itu, bukan kaeadah otonom yang independen dari perusahaan.

Kuis PIP

2009-11-15T22:10:00.000+07:00

Elemen Komunikasi :
1. Komunikator
2. Pesan
3. Komunikan
4. Media
5. Efek atau akibat
High Context Culture > Dominannya budaya nonverbal
Low Context Culture > Dominannya budaya verbal
Kategori partisipasi politik:
Otonom : Partisipasi dilakukan atas dasar kesadaran sendiri
Mobilitas : Partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan, atau paksaan pihak lain.
Konvensional : Partisipasi dilakukan dengan saluran resmi
Non konvensional : Partisipasi dilakukan melalui sarana tidak resmi
Aktif : Kepercayaan tinggi, kesadaran tinggi
Militan Radikal : Kepercayaan rendah, kesadaran tinggi
Pasif : Kepercayaan tinggi, kesadaran rendah
Apatis : Kepercayaan rendah, kesadaran rendah

Pemilu
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Asas
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.
Pemilu 1955
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
• Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
• Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu 1971
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
Pemilu 1977-1997
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.
Pemilu 1999
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
Pemilu 2004
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
Pemilu 2009
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004.
Pemilu 2004
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden.
Pemilu 2009
Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Ekonomika Pembangunan Sosial

2009-10-23T07:51:00.000+07:00

Permintaan
Permintaan adlh keinginan knsmen u/ membeli suatu brng pd berbagai tingkat hrg selama periode waktu tertentu.
Hukum Permintaan
Hukum permintaan berbunyi, “Apabila hrg suatu brng a/ jasa naik, maka jmlh yg diminta knsmen akn berkurang”. Pengertian permintaan haruslah didasari asumsi bahwa faktor-faktor selain hrg yg jg ikut menentukan jmlh yg diminta knsmen tdk berubah (caterius paribus).
Macam2 Permintaan
Permintaan mencerminkan pola perilaku knsmen dlm membeli suatu jenis brng a/ jasa tertentu. Artinya : Keinginan saja tdk mencukupi syarat u/ terciptanya permintaan. U/ mendptkan suatu brng, knsmen harus memiliki cukup uang u/ membeli brng trsbt. Permintaan jg dpt dibedakn menjadi dua yaitu :
Permintaan individu : yaitu permintaan yg dilakukan o/ seseorang knsmen.
Permintaan pasar : yaitu penjmlhan dr permintaan-permintaan secara individu.
Faktor 2 yg memengaruhi permintaan
a) Hrg brng itu sendiri
Bila suatu brng mempunyai hrg yg smkn mrh, maka permintaan akn brng trsbt akn byk a/ smkn meningkat. Bgtu jg seblknya, jika hrg suatu brng smkn turun, maka permintaan pun akn smkn berkurang. Hal ini dsbut dgn hukum permintaan, yg berbunyi “Bila hrg suatu brng naik, ceterus paribus, maka jmlh brng yg diminta akn berkurang, & seblknya.”
b) Hrg brng lain yg terkait
Hrg brng lain yg memiliki keterkaitan sbg brng pengganti (subtitusi) & bersifat komplementer (penggenap) dpt memengaruhi permintaan suatu brng.
c) Tingkat pendptan perkapita
Tingkat pendptan perkapita sgt menentukan tinggi tdknya suatu permintaan a/ daya beli dr masy. Smkn tinggi perndptan seseorang, maka permintaan trhdp suatu brng jg akn meningkat.
d) Selera a/ kebiasaan
Faktor yg ke empat ini jg bs memengaruhi permintaan suatu brng. Misalnya suatu brng A sgt tinggi permintaannya di kota Z, tapi permintaan brng belum tentu tinggi bila di kota lain.
e) Jmlh penduduk
Contohnya beras. Permintaan akn beras di Indonesia sgt tinggi, krn merupakn maknan pokok & hmpr seluruh masy Indonesia mengonsumsi beras.
f) Perkiraan hrg di masa mendtng
Bila ada perkiraan suatu brng akn naik di masa yg akn dtng, maka permintaan akn brng trsbt pd saat ini akn meningkat, dikrnkan masy sengaja membeli byk u/ menghemat pengeluaran lagi di masa yg akn dtng.
g) Distribusi pendptan
Tingkat pendptan per kapita bs memberikan kesimpulan yg slh bila distribusi pendptan buruk. Artinya sebagian kecil kelompok masy menguasai bgtu besar “kue” perekonomian. Jika distribusi pendptan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan trhdp suatu brng menurun.
h) Usaha 2 produsen meningkatkan penjualan
Produsen – produsen pasti akn selalu berusaha u/ dpt menjual produk – produk mereka. Misalnya dgn membuat iklan tntng produk trsbt, promosi – promosi berhadiah, & lain sbgnya. Tentu saja ini akn mendorong para knsmen u/ membeli brng – brng mereka, sehingga permintaan akn brng trsbt pun smkn meningkat.

Penawaran
Penawaran adlh jmlh brng yg produsen ingin tawarkan (jual) pd berbagai tingkat hrg selama satu periode tertentu.
Hukum Penawaran
Hukum penawaran berbunyi, apabila hrg suatu brng a/ jasa naik, maka jmlh yg ditawarkan produsen akn bertambah & seblknya. Apabila hrg suatu brng a/ jasa turun, maka jmlh yg ditawarkan produsen jg akn berkurang. Hukum penawaran trsbt Nampak bahwa antara hrg & jmlh brng yg ditawarkan produsen memiliki hubungan positif a/ searah.
Macam2 Penawaran
Penawaran mencerminkan pola perilaku produsen dlm menjual suatu jenis a/ jasa tertentu. Penawaran dpt dibedakn menjadi dua yaitu : penawaran individual & penawaran pasar.
Faktor2 yg memengaruhi penawaran
a) Hrg brng itu sendiri
Hukum penawaran menjelaskan sifat hubungan antara hrg suatu brng dgn jmlh brng trsbt yg ditawarkan penjual. Hukum ini menyatakn “Smkn tinggi hrg suatu brng, ceteris paribus, smkn byk jmlh brng trsbt yg ingin ditawarkan o/ penjual, & seblknya”.
b) Hrg brng lain yg terkait
Brng-brng substitusi dpt mempengaruhi penawaran suatu brng. Secara umum, dpt dikatakn bahwa apabila hrg brng substitusi naik, maka penawaran suatu brng akn bertambah, & seblknya. Se&gkan apabila hrg brng komplemen naik, maka penawaran suatu brng akn berkurang, & seblknya.
c) Hrg faktor produksi
Kenaikan hrg faktor produksi akn menyebabkan perusahaan memproduksi output-nya lebih sedikit dgn jmlh anggaran yg ttp & jg dpt mengurangi laba perusahaan.
d) Biaya produksi
Bila biaya produksi meningkat (apakah dikrnkan kenaikan hrg faktor produksi a/ penyebab lainnya), maka produsen akn mengurangi hasil produksinya. Hal ini berarti penawaran brng itu berkurang.
e) Teknologi produksi
Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, & menciptakn brng-brng baru. Hal ini mengakibatkan kenaikan dlm penawaran brng.
f) Jmlh pedagang/penjual
Apabila jmlh penjual suatu produk tertentu smkn byk, maka penawaran brng trsbt akn bertambah.
g) Tujuan perusahaan
Tujuan perusahaan adlh memaksimalkan laba bkn memaksimumkan hasil produksinya. O/ krn itu, tiap produsen tdk berusaha u/ memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, ttpi akn menggunaknnya pd tingkat produksi yg memberikan keuntungan maksimum.
h) Kebijakn pemerintah
Kebijakn pemerintah jg dpt memengaruhi penawaran suatu brng .
Ceiling Price (hrg tertinggi) & Floor Price (hrg dasar)
 Suatu kebijakn pemerintah dlm perekonomian u/ mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar, yg bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar.
 Hrg dasar adlh hrg eceran terendah yg dittpkan o/ pemerintah trhdp suatu brng, disebabkan o/ melimpahnya penawaran brng trsbt di pasar.
 Hrg tertinggi adlh hrg maksimum yg dittpkan berkenaan dgn menurunnya penawaran brng di pasar, pemerintah melakukan operasi pasar.

KEGAGALAN PASAR
Dlm ekonomi mikro, istilah "kegagalan pasar" tdk berarti bahwa sebuah pasar tdk lagi berfungsi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adlh situasi dimana sebuah pasar efisien dlm mengatur produksi a/ alokasi brng & jasa ke knsmen. Ekonom normalnya memakai istilah ini pd situasi dimana inefisiensi sudah dramatis, a/ ktka disugestikan bahwa institusi non pasar akn memberi hasil yg diinginkan. Di sisi lain, pd konteks politik, pemegang modal a/ saham menggunakn istilah kegagalan pasar u/ situasi saat pasar dipaksa u/ tdk melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan subyektif yg biasanya dibuat dr landasan moral a/ sosial.
Empat jenis utama penyebab kegagalan pasar adlh :
• Monopoli a/ dlm kasus lain dr penyalahgunaan dr kekuasaan pasar dimana "sebuah" pembeli a/ penjual bs memberi pengaruh signifikan pd hrg a/ keluaran. Penyalahgunaan kekuasaan pasar bs dikurangi dgn menggunakn un&g-un&g anti-trust.
• Eksternalitas, dimana terjadi dlm kasus dimana "pasar tdk dibawa kedlm akun dr akibat aktivitas ekonomi didlm orang luar/asing." Ada eksternalitas positif & eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi dlm kasus seperti dimana program kesehatan keluarga di televisi meningkatkan kesehatan publik. Eksternalitas negatif terjadi ktka proses dlm perusahaan menimbulkan polusi udara a/ saluran air. Eksternalitas negatif bs dikurangi dgn regulasi dr pemerintah, pajak, a/ subsidi, a/ dgn menggunakn hak properti u/ memaksa perusahaan a/ perorangan u/ menerima akibat dr usaha ekonomi mereka pd taraf yg seharusnya.
• Brng publik seperti pertahanan nasional & kegiatan dlm kesehatan publik seperti pembasmian sarang nyamuk. Contohnya, jika membasmi sarang nyamuk diserahkan pd pasar pribadi, maka jauh lebih sedikit sarang yg mungkin akn dibasmi. U/ menyediakn penawaran yg baik dr brng publik, negara biasanya menggunakn pajak-pajak yg mengharuskan semua penduduk u/ membayar pd brng publik trsbt (berkaitan dgn pengetahuan kurang dr eksternalitas positif pd pihak ketiga/kesejahteraan sosial).
• Kasus dimana terdpt informasi asimetris a/ ketdk pastian (informasi yg inefisien). Informasi asimetris terjadi ktka slh satu pihak dr transaksi memiliki informasi yg lebih byk & baik dr pihak yg lain. Biasanya para penjual yg lebih tahu tntng produk trsbt drpd sang pembeli, tapi ini tdk selalu terjadi dlm kasus ini. Contohnya, para pelaku bisnis mobil bekas mungkin mengetahui dimana mobil trsbt telah digunakn sbg mobil pengantar a/ taksi, informasi yg tdk tersedia bagi pembeli. Contoh dimana pembeli memiliki informasi lebih baik dr penjual merupakn penjualan rumah a/ vila, yg mensyaratkan kesaksian penghuni sebelumnya. Seorang broker real estate membeli rumah ini mungkin memiliki informasi lebih tntng rumah trsbt dibandingkan anggota keluarga yg ditinggalkan. Situasi ini dijelaskan pertamakali o/ Kenneth J. Arrow di artikel seminartntng kesehatan tahun 1963 berjudul "ketdkpastian & Kesejahteraan Ekonomi dr Kepedulian Kesehatan," di dlm American Economic Review. George Akerlof kemudian menggunakn istilah informasi asimetris pd karyanya ditahun 1970 The Market for Lemons. Akerlof menyadr bahwa , dlm pasar seperti itu, nilai rata-rata dr komoditas cenderung menurun, bahkan u/ kualitas yg sgt sempurna kebaikannya, krn para pembelinya tdk memiliki cara u/ mengetahui apakah produk yg mereka beli akn menjadi sebuah "lemon" (produk yg menyesatkan).

Elastisitas (ekonomi)
Dlm ilmu ekonomi, elastisitas adlh perbandingan perubahan proporsional dr sebuah variabel dgn perubahan variable lainnya. Dgn kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar besar kepekaan a/ reaksi knsmen trhdp perubahan hrg.
Penggunaan
Penggunaan plng umum dr konsep elastisitas ini adlh u/ meramalkan apa yg akn brng/jasa dinaikkan. Pengetahuan mengenai seberapa dampak perubahan hrg trhdp permintaan sgtlah penting. Bagi produsen, pengetahuan ini digunakn sbg pedoman seberapa besar ia harus mengubah hrg produknya. Hal ini sgt berkaitan dgn seberapa besar penerimaan penjualan yg akn ia pero/. Sbg contoh, anggaplah biaya produksi sebuah brng meningkat sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan hrg jual produknya. Menurut hukum permintaan, tindakn menaikkan hrg ini jelas akn menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurun dlm jmlh yg kecil, kenaikan hrg akn menutupi biaya produksi sehingga produsen masih mendptkan keuntungan. Namun, jika peningkatan hrg ini ternyata menurunkan permintaan demikian besar, maka bkn keuntungan yg ia pero/. Hasil penjualannya mungkin saja tdk dpt menutupi biaya produksinya, sehingga ia menderita kerugian. Jelas di sini bahwa produsen harus mempertimbangkan tingkat elastisitas brng produksinya sebelum membuat suatu keputusan. Ia harus memperkirakn seberapa besar kepekaan knsmen a/ seberapa besar knsmen akn bereaksi jika ia mengubah hrg sebesar sepuluh persen, dua puluh persen, & seterusnya.
Definisi matematis
ELASTISITAS PERMINTAAN
Dlm ilmu ekonomi, elastisitas permintaan a/ price elasticity of demand (PED) adlh ukuran kepekaan perubahan jmlh permintaan brng trhdp perubahan hrg.
Pengenalan
Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jmlh permintaan brng trhdp perubahan hrg. Ktka hrg sebuah brng turun, jmlh permintaan trhdp brng trsbt biasanya naik —smkn rendah hrgnya, smkn byk benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukan dgn rasio persen perubahan jmlh permintaan & persen perubahan hrg. Ktka elastisitas permintaan suatu brng menunjukkan nilai lebih dr 1, maka permintaan trhdp brng trsbt dikatakn elastis di mana besarnya jmlh brng yg diminta sgt dipengaruhi o/ besar-kecilnya hrg. Sbg contoh, jika hrg sepeda motor turun 10% & jmlh permintaan ats sepeda motor itu naik 20%, maka nilai elastisitas permintaannya adlh 2; & brng trsbt dikelompokan sbg brng elastis krn nilai elastisitasnya lebih dr 1. Perhatikan bahwa penurunan hrg sebesar 1% menyebabkan peningkatan jmlh permintaan sebesar 2%, dgn demikian dpt dikatakn bahwa jmlh permintaan ats sepeda motor sgt dipengaruhi o/ besarnya hrg yg ditawarkan.
Jenis-jenis Elastisitas Permintaan
Ada lima jenis elastisitas permintaan :
1. Permintaan tdk elastis sempurna : elastisitas = 0. Perubahan hrg tdk mempengaruhi jmlh yg diminta. Dgn demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun hrg yg ditawarkan, kuantitas brng/jasa ttp tdk berubah. Contoh brng yg permintaannya tdk elastis sempurna adlh tanah (meskipun hrgnya naik terus, kuantitas yg tersedia ttp terbats), lukisan milik pelukis yg telah meninggal (berapapun hrg yg ditawar ats lukisan, pelukis trsbt tdk akn mampu menambah kuantitas lukisannya), & contoh lainnya yg sejenis.
2. Permintaan tdk elastis : elastisitas < 1. Prosentase perubahan kuantitas permintaan < dr prosentase perubahan hrg. Contoh permintaan tdk elastis ini dpt dilihat diantaranya pd produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun hrgnya naik, orang akn ttp membutuhkan konsumsi beras sbg maknan pokok. Krnnya, meskipun mungkin dpt dihemat penggunaannya, namun cenderung tdk akn sebesar kenaikan hrg yg terjadi. Seblknya pula, jika hrg beras turun knsmen tdk akn menambah konsumsinya sebesar penurunan hrg. Ini krn konsumsi beras memiliki keterbatsan (misalnya rasa kenyg). Contoh lainnya yg sejenis adlh bensin. Jika hrg bensin naik, tingkat penurunan penggunaannya biasanya tdk sebesar tingkat kenaikan hrgnya. Ini krn kita ttp membutuhkan bensin u/ bepergian. Sama halnya, ktka hrgnya turun, kita jg tdk mungkin bepergian terus menerus demi menikmati penurunan hrg trsbt. Karakteristik produk yg seperti ini mengakibatkan permintaan menjadi tdk elastis.
3. Permintaan uniter elastis : elastisitas = 1. Prosentase perubahan kuantitas permintaan = prosentase perubahan hrg. Contoh produk yg elastisitasnya uniter tdk dpt dsbutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sbg pembats antara permintaan elastis & tdk elastis, sehingga belum tentu ada produk yg dpt dikatakn memiliki permintaan uniter elastis.
4. Permintaan elastis : elastisitas > 1. Prosentase perubahan kuantitas permintaan > prosentase perubahan hrg. Ini sering terjadi pd produk yg mudah dicari substitusinya. Misalnya saja pakaian, maknan ringan, & lain sbgnya. Ktka hrgnya naik, knsmen akn dgn mudah menemukan brng penggantinya.
5. Permintaan elastis sempurna : elastisitas tak terhingga. Dimana pd suatu hrg tertentu pasar sanggup membeli semua brng yg ada di pasar. Namun, kenaikan hrg sedikit saja akn menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dgn demikian, kurvanya berbentuk horisontal. Contoh produk yg permintaannya bersifat tdk elastis sempurna diantaranya brng/jasa yg bersifat komoditi, yaitu brng/jasa yg memiliki karakteristik & fungsi sama meskipun dijual di tempat yg berbeda a/ diproduksi o/ produsen yg berbeda. Dgn demikian, secara nalar brng/jasa trsbt seharusnya memiliki hrg yg sama pula. Misalnya saja paperclip & pen tinta biasa (seperti pen merek S & P yg rata-rata berhrg 1000-1500). Jika kita pergi ke supermarket u/ membeli paperclip, misalnya, kita cenderung tdk akn memperhatikan perbedaan merek. Satu-satunya yg sering kita jadikan bahan perbandingan adlh hrg, dimana kita akn membeli paperclip yg hrgnya plng mrh (a/ pd hrg rata-rata yg diterima pasar). Akibatnya, bagi perusahaan yg menjual paperclip diats hrg rata-rata, permintaan akn brngnya akn turun ke nol. Ini krn semua paperclip, meskipun hrgnya berbeda-beda, memberikan fungsi yg sama.
Faktor Penentu Elastisitas Permintaan
Ada empat faktor utama dlm menentukan elastisitas permintaan :
1. Produk substitusi.
Smkn byk produk pengganti (substitusi), permintaan akn smkn elastis. Hal ini dikrnkan knsmen dpt dgn mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan hrg, sehingga permintaan akn produk akn sgt sensitif trhdp perubahan hrg.
2. Prosentase pendptan yg dibelanjakn.
Smkn tinggi bagian pendptan yg digunakn u/ membelanjakn produk trsbt, maka permintaan smkn elastis. Produk yg hrgnya mahal akn membebani knsmen ktka hrgnya naik, sehingga knsmen akn mengurangi permintaannya. Seblknya pd produk yg hrgnya mrh.
3. Produk mewah versus kebutuhan.
Permintaan akn produk kebutuhan cenderung tdk elastis, dimana knsmen sgt membutuhkan produk trsbt & mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan hrg cenderung tdk menurunkan permintaan. Seblknya, permintaan akn produk mewah cenderung elastis, dimana brng mewah bknlah sebuah kebutuhan & substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan hrg akn menurunkan permintaan.
4. Jangka waktu permintaan dianalisis.
Smkn lama jangka waktu permintaan dianalisis, smkn elastis permintaan akn suatu produk. Dlm jangka pendek, kenaikan hrg yg terjadi di pasar mungkin belum disadr o/ knsmen, sehingga mereka ttp membeli produk yg biasa dikonsumsi. Dlm jangka panjang, knsmen telah menyadr kenaikan hrg, sehingga mereka akn pindah ke produk substitusi yg tersedia. Selain itu, dlm jangka panjang kualitas & desain produk jg berubah, sehingga lebih mudah menyebabkan knsmen pindah ke produk lain.
Elastisitas & Total Penerimaan (penjual/produsen)
Elastisitas permintaan mempengaruhi total penerimaan yg diterima o/ penjual a/pun produsen. Hubungan keduanya adlh sbg berikut :

1. Permintaan tdk elastis sempurna (= 0), perubahan hrg tdk mempengaruhi kuantitas yg diminta ats brng. Dgn demikian, kenaikan hrg akn meningkatkan total penerimaan, vice versa.
2. Permintaan tdk elastis (< 1), prosentase perubahan kuantitas yg diminta < dr prosentase perubahan hrg. O/ krn itu, kenaikan hrg akn meningkatkan total penerimaan penjual/produsen, vice versa.
3. Permintaan uniter elastis (= 1), prosentase perubahan kuantitas = prosentase perubahan hrg. Dgn demikian, tdk ada pengaruh trhdp total penerimaan.
4. Permintaan elastis (> 1), prosentase perubahan kuantitas yg diminta > dr prosentase perubahan hrg. O/ krnnya, kenaikan hrg akn menurunkan total penerimaan penjual/produsen, vice versa.
5. Permintaan elastis sempurna (tak terhingga), kenaikan hrg akn menyebabkan permintaan turun jadi 0. O/ krnnya, kenaikan hrg sekecil apapun akn menghilangkan total penerimaan. Sementara penurunan hrg akn menurunkan total penerimaan.
Pembuktian akn hubungan antara hubungan antara elastisitas & total penerimaan ini dpt disimulasikan sendiri dgn menentukan koefisien elastisitas sebuah produk.
Elastisitas Permintaan Silang
1. Produk substitusi.
Elastisitas permintaan silang adlh positif, dimana kenaikan hrg produk A akn menaikkan permintaan ats produk B. Contoh produk substitusi : minyak tanah & kayu bakar, maknan ringan yg tersedia dlm berbagai merek, beras berkualitas sama mereak A & B, & lain sbgnya.
2. Produk komplementer.
Elastisitas permintaan silang adlh negatif , dimana kenaikan hrg produk A akn menurunkan permintaan produk B, vice versa. Contoh produk komplementer misalnya bensin & mobil (mobil tdk dpt digunakn tanpa bensin). Jika hrg bensin naik, permintaan akn mobil akn cenderung turun.
Elastisitas Permintaan Pendptan (pembeli/knsmen)
Elastisitas permintaan pendptan (elastisitas pendptan) mengukur bagaimana kuantitas permintaan merespon trhdp perubahan pendptan pembeli. Rumus perhitungannya adlh :
Elastisitas pendptan = % perubahan kuantitas diminta / % perubahan pendptan
Elastisitas pendptan ditentukan o/ jenis produk, yaitu :
1. Produk normal.
Elastisitas pendptan adlh positif. Misalnya, permintaan akn produk normal akn meningkat jika pendptan meningkat. Contoh ekstrimnya adlh beras, dpt digantikan dgn ubi sbg produk inferiornya.

2. Produk inferior.
Elastisitas pendptan adlh negatif. Misalnya, permintaan akn produk inferior akn menurun jika pendptan meningkat.
Elastisitas Hrg Penawaran
Elastisitas hrg penawaran mengukur seberapa byk penawaran brng & jasa berubah ktka hrgnya berubah. Elastistas hrg ditunjukkan dlm bentuk prosentase perubahan ats kuantitas yg ditawarkan sbg akibat dr satu persen perubahan hrg.
Koefisien Elastisitas Penawaran
Jenis-jenis Elastisitas Penawaran
Ada lima jenis elastisitas penawaran :
1. Penawaran tdk elastis sempurna : elastisitas = 0. Penawaran tdk dpt ditambah pd tingkat hrg berapapun, sehingga kurva penawaran (S) akn terlihat vertikal.
2. Penawaran tdk elastis : elastisitas < 1. Perubahan penawaran lebih kecil dr perubahan hrg, artinya perubahan hrg mengakibatkan perubahan yg relatif kecil trhdp penawaran.
3. Penawaran uniter elastis : elastisitas = 1. Perubahan penawaran sama dgn perubahan hrg.
4. Penawaran elastis : elastisitas > 1. Perubahan penawaran lebih besar dr perubahan hrg, artinya perubahan hrg mengakibatkan perubahan yg relatif besar trhdp penawaran.
5. Penawaran elastis sempurna : elastisitas tak terhingga. Perusahaan dpt menyuplai berarapun kebutuhan pd satu tingkat hrg tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pd biaya per unit konstan & tdk ada limit kapasitas produksi.
Faktor Penentu Elastisitas Penawaran
Ada dua faktor yg sgt penting dlm menentukan elastisitas penawaran, yaitu :
1. Kemampuan penjual/produsen merubah jmlh produksi.
Ini berkaitan dgn biaya & kapasitas produksi. Penawaran akn cenderung tdk elastis apabila slh satu dr hal-hal berikut terjadi :
- Biaya produksi u/ menaikkan jmlh penawaran besar. Misalnya jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis & biaya rata-rata minimal, maka penambahan satu unit produksi akn menambah biaya rata-rata & mengakibatkan produksi berada dlm skala tdk ekonomis.
- A/ kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akn memerlukan pabrik/mesin baru, misalnya, yg membutuhkan investasi besar.
Sementara penawaran akn cenderung elastis jika yg terjadi adlh seblknya.
2. Jangka waktu analisis.
Pengaruh waktu analisis trhdp elastisitas penawaran dibedakn menjadi tiga :
- Jangka waktu yg sgt singkat. Pd jangka waktu yg sgt singkat, penjual/produsen tdk dpt menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tdk elastis sempurna.
- Jangka pendek. Kapasitas produksi tdk dpt ditambah dlm jangka pendek, namun perusahaan masih dpt menaikkan produksi dgn kapasitas yg tersedia dgn memanfaatkan faktor-faktor produksi yg ada. Hasilnya, penawaran dpt dinaikkan dlm prosentase yg relatif kecil, sehingga penawaran tdk elastis.
- Jangka panjang. Produksi & jmlh penawaran brng lebih mudah dinaikkan dlm jangka panjang, sehingga penawaran lebih bersifat elastis.
3. Stok persediaan.
Smkn besar persediaan, smkn elastis persediaan. Ini krn produsen dpt segera memenuhi kenaikan permintaan dgn persediaan yg ada.
4. Kemudahan substitusi faktor produksi/input.
Smkn tinggi mobilitas mesin (a/ kapital lainnya) & tenaga kerja, smkn elastis penawaran. Smkn elastis mobilitas kapital & tenaga kerja, smkn mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yg terjadi. Ini krn kapital & tenaga kerja ebih fleksibel, sehingga dpt ditambah a/ dikurangi sewaktu-waktu dibutuhkan.
Prdgm Modernisasi
Prdgm modernisasi mengacu kepd asumsi bahwa kemiskinan & keterbelakngan, yg didefinisikan berdasarkan perbedaan kondisi ekonomi, politik, sosial & budaya yg ada di antara bangsa kaya & bangsa miskin, disebabkan o/ cirri cultural & structural masy. O/ krn itu, u/ memecahkan maslh itu diperlukan perubahan pd kultur & struktur internal masy dlm bentuk transformasi cultural & structural, dr cirri masy tradisional ke cirri masy modern, melalui suatu proses imitative bertahap yg terencana.
O/ krn kondisi Negara barat sbg representasi masy modern dijadikan sbg acuan pembangunan, dlm arti Negara terkebelakng harus meniru pranata tertentu yg menjadi cirri negara kaya, yaitu negara-negara Barat, maka dlm praktiknya proses modernisasi menjadi identik dgn proses Westernisasi.
Dilihat dr sisi sosiologis, mengacu kepd Parson (1951), pembangunan merupakn proses pergeseran dr masy tradisional yg berciri partikularisme, status tempelan (ascription) & tdk terspesialisasi ke masy modern yg berciri universalisme, prestasi, & spesialisasi. Konsep ini kemudian dijabarkan ke dlm upaya pembangunan yg diarahkan u/ mengembangkan diferensiasi sosial, suatu proses di mana masy mengalami perbykn fungsi & lembaga sehingga dgn demikian proses pencapaian tujuan akn berlangsung secara lebih efektif & efisien (Smelser 1964 dlm PSKMP 2000)
Di sisi ekonomi, modernisasi menghendaki a&ya perubahan struktur ekonomi dlm suatu pentahapan terencana yg meniru perkembangan yg telah dialami o/ negara maju. Rostow (1960) membagi prose situ ke dlm lima tahapan, yaitu: (i) masy tradisional; (ii) masy pra lepas landas; (iii) tahap lepas landas; (iv) jalan menuju kematangan; & (v) masy knsmen. Jika ditelusuri, terlihat bahwa inti pemikiran Rostow adlh meman&g pembangunan sbg proses pembentukan modal. Ia jg menambahkan agar transformasi ekonomi itu dpt berlangsung dgn baik, maka diperlukan aliran a/ bantuan &a u/ menggerakkan investasi. Inilah yg kemudian membentuk citra bahwa teori pembangunan konvensional menempatkan perekonomian kapitalis sbg tujuan dr semua upaya pembangunan.
Berbeda dr Rostow yg terlihat pembangunan sbg proses endogen sehingga bersifat universal, Alexander Gerschenkron (1962) menganggap modernisasi sbg proses histories. Hal ini disimpulkan dr pengamatannya bahwa prose situ tdk hanya berupa serangkaian pengulangan sistematis, ttpi merupakn proses yg penuh penyimpangan. Pengamatan ini pula yg menyebabkan Gerschenkron berpendpt bahwa proses pembangunan ekonomi tdklah harus mengikuti semua tahapan Rostow secara berurutan, ttpi dimungkinkan a&ya lompatan u/ melewati suatu tahapan. Di sinilah letak peran negara yg diharapkan mampu melakukan proses subsitusi, misalnya berupa program negara u/ mengatsi ketiadaan wirausahawan, pasar modal & faktor-faktor lainnya, serta pemanfaatan keunggulan teknologi negara maju.
Dlm praktiknya, pembangunan fisik menjadi arus utama (mainstream) dr proses modernisasi. Ideologi pembangunan yg dianut adlh pertumbuhan, efisiensi, & kompetisi. Tujuan pembangunan terfokus pd ekspansi produktivitas ekonomi, se&gkan sasaran pembangunan pd pembentukan sumber daya, pengembangan teknologi, & perbaikan cara produksi, dgn unit operasional dr semua pembangunan adlh tatanan nasional. Dlm modernisasi, pemasukan modal asing, pengembangan teknologi modern, perbaikan & pengembangan prasarana, serta penguatan & pengembangan fondasi ekonomi ditempatkan sbg sarana utama pembangunan. Kesuksesan pembangunan diukur dr kenaikan angka GDP, pero/an devisa, & penyerapan tenaga kerja pd tingkat nasional. U/ mengelola proses pembangunan, tampillah birokrat & militer serta lembaga pembangunan internasional & perusahaan multi-nasional sbg actor utama pembangunan (PSKMP, 2002).
Dlm perjalanan sejarahnya, prdgm modernisasi secara bertahap kehilangan kekuatannya, disebabkan terutama o/ ketdkmampuannya menjelaskan proses pembangunan yg sesungguhnya terjadi di dunia ketiga. Ini terbukti dgn a&ya berbagai premis yg ternyata keliru, serta a&ya berbagai dampak negative modernisasi. Reputasinya jg menjadi smkn memburuk setelah para ilmuwan Amerika Selatan mengembangkan Teori Dependensia.
Premis modernisasi yg kemudian berubah menjadi ilusi bahwa negara-negara Barat patut dijadikan acuan dlm proses pembangunan krn telah mencapai tahap pembangunan yg tertinggi, dibuyarkan o/ krisis pd tahun 1970-an. Krisis ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya tdk ada negara “maju”. Yg ada hanyalah proses perubahan yg terus menerus & proses ini berjalan sbg “kemajuan” a/ “bkn kemajuan” tergantung kepd cara pan&g yg dianut.
Pengalaman pembangunan yg gagal di Amerika Latin yg ternyata hanya bermuara pd peningkatan utang yg luar biasa jmlhnya, serta pengalaman Indonesia & beberapa negar Asia Tenggara pd akhir tahun 1990-an, menunjukkan bahwa maslh ekonomi murni. Masy tdk dpt direduksi pd sector ekonominya, & sector ekonomi tdk dpt direduksi pd kekuatan pasar yg impersonal.
Dr aspek teori, kajian Andre Gunder Frank (1969) tntng sosiologi pembangunan & keterbelakngan sosiologi mengungkapkan bahwa perspektif modernisasi yg dikembangkan o/ ilmuwan yg tergabung dlm Research Center on Economic Development and Culture Change, kubu utama modernisasi, tdk dpt dipertahankan secara empiris bahwa implementasi prdgm itu terbukti tdk mampu merangsang proses pembangunan di dunia ketiga.
Frank menolak premis prdgm modernisasi yg melihat keterbelakngan sbg kondisi orisinal, melainkan lebih merupakn kondisi yg diciptakn, misalnya deindustrialisasi India o/ Inggris, akibat destruktif dr perdagangan budak bagi masy Afrika serta penghancuran peradaban India di Amerika Tengah & Selatan. Kritik trhdp modernisasi tdk hanya tertuju kepd teori yg mendukung ttpi jg diarahkan kepd tradisi evolusionalisme & fungsionalisme yg menjadi sumber inspirasi teori modernisasi. Smith (1973 dlm Hettne, 1990) membagi kritiknya dlm empat aspek. Secara metodologis, neo-evolusionalisme, sbgmana yg dianut o/ teori Rostor, didasarkan kepd komparasi static, yaitu hanya memperhatikan ttk awal & akhir dr proses serta mengabaikan proses perubahan. Pendekatan ini mengabaikan aspek dinamika, sehingga perspektif menyeluruh menjadi hilang. Dr sisi logika, terdpt kekeliruan yg menyamakn serialisme dgn penjelasan kausal mengenai transisi. Secara empiris, mudah ditunjukkan bahwa semua upaya u/ mengklasifikasikan masy dgn menggunakn indicator tradisi & modernitas akn gagal. Frank (1969) menunjukkan bahwa pola Parson tntng masy terkebelakng (tradisional) & masynya masih dipenuhi dgn partikularisme, status tempelan & struktur peran secara fungsional tdk sekhusus yg diinginkan. Seblknya, cirri-ciri universalisme, prestasi & kekhususan mungkin ditemukan dlm struktur sosial negara berkembang. Secara moral, keberatan plng utama adlh etnosentrisme yg terkandung dlm pendekatan modernisasi. Ini merupakn slh satu alas an utama bagi Amerika Latin u/ menerima aliran ketergantungan.
Sesuai dgn kecenderungan prdgm ilmu sosial u/ berakumulasi, bknnya memudar, maka berbagai kritik trhdp prdgm ini menyebabkan a&ya upaya u/ memikirkan kembali prdgm trsbt, dlm arti mewujudkan doktrin & konsep yg lemah.
Pemikiran kembali itu diwujudkan dgn melakukan universalisasi konsep. Konsekuensinya adlh menjauhkannya dr pengertian modernisasi dr perspektif Barat. Upaya rekonseptualisasi seperi ini misalnya dilakukan o/ Wilbert Moore (1997) dgn mendefinisikan modernisasi sbg rasionalisasi perilaku sosial & organisasi sosial. Dgn definisi ni, terlihat bahwa proses modenisasi bkn lagi merupakn serangkaian upaya u/ mencapai kondisi negara maju yg jelas sgt bernuansa etnosentris. Nash (1984), slh seorang gembong Research Center on Economic Development and cultural Change, mendefinisikan kembali modernisasi sbg:
“pertumbuhan dlm kemampuan menerapkan pengetahuan yg teuji kepd semua cabang produksi” & mengartikan modernitas sbg “kerangka sosial budaya & psikologis yg mendukung penerapan sains dlm proses produksi”/ (dlm Hettne, 1990).
Dgn definisi ini maka modernisasi bkn lagi Westernisasi, krn memberikan ruang kepd pelembagaan nilai-nilai modern tanpa harus mengacu kepd satu pola tertentu.
Prdgm Dependensia
Para penganjur aliran ketergantungan, seperti Stavenhagen, Cardoso, & Sunkel, ragu trhdp doktrin dasar prdgm modernisasi yg melihat kemiskinan & ketebelakngan disebabkan terutama o/ faktor cultural & structural internal masy. Rodolfo Stavenhagen (1966) meragukan bahwa masy Amerika Latin bersifat dualistis. Ini merupakn bagian pertama dr kritiknya yg terkenal “tujuh tesis keliru mengenai Amerika Latin”. Fernando Henrique Cordoso (1969) menekankan bahwa gagasan tradisi versus modernitas berasal dr sosiologi Eropa sehingga mengandung bias yg besar u/ diterapkan di kawasan lain. Osvaldo Sunkel (1969) menekankan bahwa pan&gan yg ideal & mekanis trhdp pembangunan yg menjadi cirri prdgm modernisasi harus diganti dgn metoda yg lebih historic agar mampu mencerminkan kondisi masy yg sebenarnya.
Di samping alasan-alasan yg dsbutkan di ats, kemunculan prdgm Dependensia jg didorong o/ semangat kebutuhan pribumi konsep pembangunan sbg raksi trhdp prdgm modernisasi yg dinilai sgt etnosentris.
Dilihat dr sisi sejarah kelahirannya, aliran ketergantungan merupakn hasil pertemuan dr dua kecenderungan intelektual utama. Yg pertama berlatarbelakng Marxis yg mengandung beberapa orientasi teoritis, seperti Marxisme Klasik, Marxisme-Leninisme, & neo-Marxisme, se&gkan yg kedua berakar pd pemikiran strukturalis Amerika Latin tntng pembangunan, yg akhirnya membentuk tradisi CEPAL (CEPAL adlh bahasa Spanyol dr Economic Commission for Latin Amerika – ELCA )
Berbagai latar belakng yg dimaksudkan di ats, menyebabkan a&ya beberapa varian dr aliran ketergantungan yg masing-masing memiliki gaya, penekanan, orientasi disiplin, & preferensi ideologis yg berbeda, ttpi mereka semua memiliki gagasan dasar yg sama.
Gagasan dimaksud, yg kemudian menjadi doktrin aliran dependensia klasik, melihat hubungan antarnegara dlm format initi pinggiran. Akar dr kemiskinan adlh a&ya eksploitasi dr negara inti trhdp negara pinggiran (Baran, 1957; Frank, 1967). Model hubungan ini merefleksikan sistem pembagian kerja internasional yg bersifat vertical, di mana ngara inti memproduksi komoditas industri yg nilai tambah & spin-off-nya tinggi, se&gkan negara pinggiran memproduksi komoditas pertanian yg nilai tambah & spin-off-nya rendah. Perbedaan nilai tambah & spin-off ini menyebabkan kemiskinan & keterbelakngan negara berkembang (Prebisch, 1953;Galtung, 1971). Di samping itu, kemiskinan & keterbelakngan tambah diperparah o/ pengurasan surplus negara pingggiran melalui pengembalian bantuan modal, teknologi & sumber daya manusia (Dos Santos, 1971 dlm PSKMP, 2000).
O/ krn itu, satu-satunya kiat yg dpt dilakukan u/ menghapus kemiskinan & keterbelakngan adlh dgn memutuskan hubungan dgn negara inti. Proses pembangunan harus dpt dilakukan secara mandiri tanpa bantuan investasi & teknologi dr negara maju. Di samping itu, diperlukan perbaikan tatanan ekonomi & sosial dunia internasional, dlm hal ini berupa perbaikan pola pembagian kerja internasional khususnya dlm hubungan antara negara maju dgn negara berkembang. Sunkel (1969) yg mewakili aliran strukturalisme Amerika Latin, melihat pembangunan & ketergantungan merupakn dua proses yg saling berhubungan dlm satu struktur tunggal. Kapitalisme internasional yg smkn terintegrasi se&gkan sistem ekonomi nasional, khususnya di kawasan pinggiran, mengalami proses diintegrasi. O/ krn itu pembangunan seyogianya diarahkan u/ meningkatkan otonomi nasional yg antara lain dilakukan dgn reformasi radikal struktur politik & ekonomi domestic.
Aliran ketergantungan memiliki beberapa kelemahan, baik pd tataran prdgmtic, teoritis, metodologis maupun empiris. Namun, kelemahan pokok dr aliran ini alah ia tdk dilengkapi dgn teori tntng pembangunan secara memadai. Aliran ini terlalu memusatkan perhatian kepd kendala eksternal trhdp pembangunan sehingga mengabaikan bagaimana memulai proses pembangunan bgtu kendala eksternal berhasil diatsi. Ada kesan bahwa perspektif pembangunan aliran ketergantungan lebih dekat dgn pertumbuhan endogen & prdgm modernisasi. Seblknya kesulitan yg ada dlm pembangunan yg mandiri dianggap sepele (Hettne, 1990).
Strategi pembangunan aliran ini, khususnya yg dianut o/ CEPAL, memberikan prioritas bagi industrialisasi dgn substitusi impor, perencanaan, & intervensi negara secara umum, & integrasi nasional. Pengalaman yg dipetik dr implementasi strategi ini, khususnya subtitusi impor, menunjukkan bahwa strategi ini kurang memadai u/ tdk menyebutnya keliru. Kelemahan strategi ini minimal u/ tdk menyebutkan keliru. Kelemahan strategi ini minimal disebabkan o/ dua faktor. Pertama, proses industrialisasi membutuhkan masukan yg harus diimpor, sehingga menciptakn ketergantungan jenis lain, yaitu ketergantungan teknologi & ketergantungan keuangan. Kedua, pola distribusi pendptan di Amerika Latin membatsi permintaan trhdp hasil industri dlm negeri itu. Ini menyebabkan proses pertumbuhan terhenti, segera setelah permintaan itu terpenuhi.
Pd tingkat nasional, terdpt beberapa rezim yg menganut & mengimplementasikan aliran ini, seperti Cile di bawah Allende, Jamaika di bawah Manley, & Tanzania di bawah Nyerere. Di antara rezim itu, hanya satu yg mampu bertahan, itu pun setelah memodifikasi strategi pembangunannya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kemandirian merupakn pilihan yg sulit dlm konteks tatanan dunia masa kini (Hettne,1990). Di samping itu, keberhasilan pembangunan negara-negara industri baru, menunjukkan fakta yg berbeda dgn yg diyakini o/ penganut aliran ketergantungan.
Walaupun secara umum aliran ketergantungan memiliki byk kelemahan sbgmana telah disinggung sebelumnya, namun aliran ini telah mampu memberikan byk kontribusi berhrg. Slh satu di antaranya adlh keberhasilannya mendorong perkembangan tuntutan trhdp Tata Ekonomi Internasinal Baru pd pertengahan tahun 1970-an, walaupun sukses ini tdk dpt dilepaskan dr peran OPEC. Di samping itu, aliran ini jg telah berhasil menimbulkan tekanan yg cukup kuat u/ melakukan modifikasi pd prdgm modernisasi & jg telah mendorong munculnya kebutuhan akn pribumi teori pembangunan.
Berbagai kelemahan aliran ini, menyebabkan rangsangan unutk mengembangkan berbagai varian baru, sebagian merupakn perkembangan dr strategi CEPAL, lainnya lebih berorientasi kepd varian Marxisme tertentu.
Hopkins & Wallerstein (1977) mengembangkan teori dependensi baru yg lebih moderat yg melihat hubungan eksploitasi negara inti dgn negara pinggiran bersifat dinamis, dlm arti suatu negara pinggiran tdklah selalu berada pd posisi itu, ttpi dpt beralih menjadi semi-pinggiran a/ bahkan menjadi negara maju a/ negara inti. Cardoso (1973), Warren (1980) & Evans (1981) berpendpt bahwa walaupun dlm keadaan tergantung, negara pinggiran masih memiliki peluang u/ berkembang & mencapai kemajuan dlm industrialisasi. Proses perkembangan ini mereka sebut sbg “dependent development”. Dgn kata lain, teori dependensi baru menyatakn bahwa hubungan ketergantungan tdk akn menjadi maslh sepanjang dlm prose situ negara pinggiran dpt mengalami kemajuan (PSKMP, 2000)
Prdgm Kapitalis Dunia
Berangkat dr keinginan manusia u/ hidup bebas, maka pengawasan manusia ats manusia dikurangi, sehingga berbagai protes u/ menyuarakn hidup & kehidupan dilontarkan, misalnya kebebesan berpendpt, bergaul, beragama, berpikir, menulis, mencari nafkah, berkumpul & mewujudkan keberadaan.

Penertiban & peraturan o/ kelompok liberalis dianggap cenderung sentralistis & kurang manusiawi, tdk menghrgi demokratisasi & hak azasi manusia, lebih jauh mereka menuntut:
1. Mengumpulkan kekayaan secara bebas
2. Persaingan bebas dlm politik
3. Pasar bebas dlm perdagangan
4. Kehidupan yg bebas dlm pergaulan
5. Pemerintahan yg bebas

Prinsip-prinsip fundamentalis kaum liberal sbgmana trsbt di ats smkn dikembangkan kaum kapitalis, krn mereka adlh pemilik modal dlm jmlh besar (konglomerat) maka kemungkinan u/ mencari keuntungan tanpa bats yaitu mengadakn produksi dgn menguasai alat produksi masy misalnya:

1. Menumpuk brng & jasa
2. Pemilikan modal u/ segala jenis perdagangan
3. Produksi besar-besaran dgn mesin modern
4. Ekploitasi tenaga manusia & sumber alam
Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalisme
Ciri-ciri Ekonomi Kapitalisme :
• Pengakuan yg luas ats hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu & Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yg dipan&g baik bagi dirinya.
• Perekonomian diatur o/ mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen & knsmen dlm bentuk hrg-hrg. Campur tangan pemerintah diusahakn sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yg mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yg menggerakkan perekonomian mencari laba
• Manusia dipan&g sbg mahluk homo-economicus, yg selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (dsbut hedonisme).
Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:
• Lebih efisien dlm memanfaatkan sumber-sumber daya & distribusi brng-brng.
• Kreativitas masy menjadi tinggi krn a&ya kebebasan melakukan segala hal yg terbaik dirinya.
• Pengawasan politik & sosial minimal, krn tenaga waktu & biaya yg diperlukan lebih kecil.
Kelemahan-kelemahan Kapitalisme
• Tdk ada persaingan sempurna. Yg ada persaingan tdk sempurna & persaingan monopolistik.
• Sistem hrg gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, krn a&ya faktor-faktor eksternalitas (tdk memperhitungkan yg menekan upah buruh & lain-lain).
Kecenderungan Bisnis dlm Kapitalisme
Perkembangan bisnis sgt dipengaruhi o/ sistem ekonomi yg berlaku. Kecenderungan bisnis dlm kapitalisme dewasa ini adlh: a&ya spesialisasi, a&ya produksi massa, a&ya perusahaan berskala besar, a&ya perkembangan penelitian.
Runtuhnya Sistem Ekonomi Kapitalisme
Dgn kegagalan kapitalisme membangun kesejahteran umat manusia di muka bumi, maka isu kematian ilmu ekonomi smkn meluas di kalangan para cendikiawan dunia. Byk pakar yg secara khusus menulis buku tntng The Death of Economics trsbt, antara lain Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, & sbgnya.
Paul Omerod dlm buku The Death of Economics (1994). Menuliskan bahwa ahli ekonomi terjebak pd ideologi kapitalisme yg mekanistik yg ternyata tdk memiliki kekuatan dlm membantu & mengatsi resesi ekonomi yg melanda dunia. Mekanisme pasar yg merupakn bentuk dr sistem yg diterapkan kapitalis cenderung pd pemusatan kekayaan pd kelompok orang tertentu.
Mirip dgn buku Omerod, muncul pula Umar Vadillo dr Scotlandia yg menulis buku, ”The Ends of Economics” yg mengkritik secara tajam ketdkadilan sistem moneter kapitalisme. Kapitalisme justru telah melakukan ”perampokan” trhdp kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter fiat money yg sesungguhnya adlh riba.
Dr berbagai analisa para ekonom dpt disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati krn beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketdkadilan ekonomi yg sgt dlm, khususnya krn sistem moneter yg hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas & sistem ribawi. Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tdk mampu mengentaskan maslh kemiskinan & ketimpangan pendptan. Ketiga, prdgmnya tdk mengacu kepd kepentingan masy secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masy & negara. Keempat, Teori ekonominya tdk mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju & negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.
Alasan-alasan inilah yg o/ Mahbub al-Haq (1970) dianggap sbg dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini bgtu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dgn pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendptan tinggi & negara-negara berpendptan rendah, ttp menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yg menguntungkan bagi negara miskin. (The World Bank, 2002).
Sejalan dgn Omerod & Vadillo, belakngan ini muncul lagi ilmuwan ekonomi terkemuka bernama E.Stigliz, pemegang hadiah Nobel ekonomi pd tahun 2001. Stigliz adlh Chairman Tim Penasehat Ekonomi President Bill Clinton, Chief Ekonomi Bank Dunia & Guru Besar Universitas Columbia. Dlm bukunya “Globalization and Descontents, ia mengupas dampak globalisasi & peranan IMF (agen utama kapitalisme) dlm mengatsi krisis ekonomi global maupun lokal. Ia menyatakn, globalisasi tdk byk membantu negara miskin. Akibat globalisasi ternyata pendptan masy jg tdk meningkat di berbagai belahan dunia. Penerapan pasar terbuka, pasar bebas, privatisasi sbgmana formula IMF selama ini menimbulkan ketdkstabilan ekonomi negara se&g berkembang, bkn seblknya seperti yg selama ini didengungkan barat bahwa globalisasi itu mendtngkan manfaat.. Stigliz mengungkapkan bahwa IMF gagal dlm misinya menciptakn stabilitas ekonomi yg stabil.
Krn kegagalan kapitalisme itulah, maka sejak awal, Joseph Schumpeter meragukan kapitalisme. Dlm konteks ini ia mempertanyakn, “Can Capitalism Survive”?. No, I do not think it can. (Dptkah kapitalisme bertahan ?. Tdk, saya tdk berfikir bahwa kapitalisme dpt bertahan). Selanjutnya ia mengatakn, ” Capitalism would fade away with a resign shrug of the shoulders”,Kapitalisme akn pudar/mati dgn terhentinya tanggung jawabnya u/ kesejahteraan (Heilbroner,1992).
Sejalan dgn pan&gan para ekonom di ats, pakar ekonomi Fritjop Chapra dlm bukunya, The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture (1999) & Ervin Laszio dlm buku 3rd Millenium, The Challenge and The Vision (1999), mengungkapkan bahwa ekonomi konvensional (kapitalisme) yg berlandaskan sistem ribawi, memiliki kelemahan & kekeliruan yg besar dlm sejmlh premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yg telah mengabaikan moral. Kelemahan itulah menyebabkan ekonomi (konvensional) tdk berhasil menciptakn keadilan ekonomi & kesejahteraan bagi umat manusia. Yg terjadi justru seblknya, ketimpangan yg smkn tajam antara negara-negara & masy yg miskin dgn negara-negara & masy yg kaya, demikian pula antara sesama anggota masy di dlm suatu negeri. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa u/ memperbaiki keadaan ini, tdk ada jalan lain kecuali mengubah prdgm & visi, yaitu melakukan satu ttk blk peradaban, dlm arti membangun & mengembangkan sistem ekonomi yg memiliki nilai & norma yg bs dipertanggungjawabkan.
Ttk blk peradaban versi Fritjop Chapra sgt sesuai dgn pemikiran Kuryid Ahmad ktka memberi pengantar buku Umar Chapra, ”The Future of Economics : An Islamic Perspective (2000), yg mengharuskan perubahan prdgm ekonomi. Hal yg sama jg ditulis o/ Amitai Etzioni dlm buku, ”The Moral Dimension : Toward a New Economics”(1988), yakni kebutuhan akn paradigm shift (pergeseran prdgm) dlm ekonomi.
Sejalan dgn pan&gan para ilmuwan di ats, Critovan Buarque, ekonom dr universitas Brazil dlm buknya, “The End of Economics” Ethics and the Disorder of Progress (1993), melontarkan sebuah gugatan trhdp prdgm ekonomi kapitalis yg mengabaikan nilai-nilai etika & sosial.
Prdgm ekonomi kapitalis trsbt telah menimbulkan efek negatif bagi pembangunan ekonomi dunia, yg dsbut Fukuyama sbg ”Kekacauan Dahsyat” dlm bukunya yg plng monumental, “The End of Order”.(1997), yakni berkaitan dgn runtuhnya solidrtas sosial & keluarga.
Meskipun di Barat, ada upaya u/ mewujudkan keadilan sosial, namun upaya itu gagal, krn prdgmnya ttp didasarkan pd filsafat materialisme & sistem ekonomi ribawi.

HUKUM

2009-10-22T06:41:00.000+07:00

1. Masyarakat adlh suatu kumpulan individu yg tnggl di kawasan yg sama dan memiliki tujuan yg sama. Dalam proses mencapai tujuan, individu memiliki kepentingan yg berbeda2. Kepentingan yg berbeda inilah yg menimbulkan interaksi sosial, baik yg bersifat positif maupun negative. Interaksi negative itulah yg dinamakan konflik. Untuk menyelesaikan konflik dlm masy, diperlukan kaidah2 / norma2 yg berlaku dlm masy. Dmn fungsi dr kaidah trsbt adlh u/ menertibkan masy.

Kaidah2 sosial trsbt dibagi mjd empat, yaitu kaidah kepercayaan / agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan dan kaidah hkm. Dalam praktik nyatanya, kaidah hkmlah yg paling dominant mempengaruhi masy u/ melakukan a/ tdk melakukan sesuatu.

Krn, sifat dr kaidah hkm itu sndiri adlh memaksa dan memiliki sanksi yg tegas, dmn tiap butir peraturan yg berada di dalamnya, tlh di legalisasi o/ pihak2 resmi dan berwenang. Jadi, orang akn berpikir dua kali sblm melakukan tndakan yg dirasa melanggar hkm. Krn jk tdk, ia akn dijerat o/ sanksi hkm itu sendiri. Dan kaidah hkm efektif di gunakan, krn memiliki sifat penjera bg mrk yg tlh melakukan kesalahan.

2. Corak hkm, dpt di tempuh dgn tiga cara, yg pertama adalah UNIFIKASI dmn arti dr unifikasi itu sendiri yaitu berlakunya satu sistem hkm bg setiap orang dlm kesatuan klmpk sosial a/ suatu Negara. Misalnya,UUD 1945 dan peraturan2 yg trdpt di dlmnya, hanya berlaku di Negara Indonesia saja. Tidak akan berlaku di Negara lain. Yg kedua adalah DUALISTIK HKM, yaitu berlakunya dua sistem hkm bg du klmpk sosial yg berbeda did lm satuan klmpk sosial yg sama, a/ dpt disebut Negara. Contohnya adlh, di NAD, berlaku dua siste peradilan. Hkm UUD 45 dan Hkm Islam. Jadi, bila seseorang melakukan tndak kejahatan, dia tdk hanya terkena hkm yg berlaku menurut UUD 45 saja, tetapi jg terkena hkman yg di berikan o/ hkm Islam yg jg berlaku di sana. Contohnya, bila ada penduduk asli / pendatang/ wisatawan sekalipun di Aceh yg mencuri, ia diberi hkman o/ masy setempat u/ di adili berdasarkan UU yg mengaturnya. Dan yg terakhir adalah Pluralistis hkm. Yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hkm bg klmpk2 sosial yg berbeda did lm kesatuan klmpk sosial a/ suatu Negara. Contohnya adlh hkm yg dipakai di Indonesia ketika baru merdeka. Dmn Indonesia yg baru merdeka, blm memiliki landasan hkm yg kuat yg mampu mengatur ketertiban di dalam masy.

3. Di dlm pelaksanaan hokum acara pidana, trdpt dua azas. Yaitu azas legalitas dan azas praduga tak bersalah. Dmn kedua azas trsbt brpran sgt pnting dlm mengatur ketertiban antar individu dlm kehidupan bermasyarakat. Azas legalitas itu sendiri mrpkn suatu ketentuan hokum yg menyebutkan bhw suatu perbuatan tdk dpt ditindak hkm krn perbuatan trsbt tdk disebutkan / dituliskan dlm UU. Contohnya saja, ilmu hitam. Seperti santet. Memang, menurut kacamata public, mrpkn perbuatan yg slh dan dpt disebut kejahatan. Namun, u/ menhukum orang yg melakukan santet trsbt, hkm tdj dpt ikut andil di dalamnya. Krn, azas legalitas yg tlh dijelaskan di awal paragraph. Yang kedua adlh azas praduga tak bersalah, azas ini menyebutkan bhw seseorang tdk dpt diputuskan bersalah, sblm diputuskan o/ hakim. Misalnya orng yg tertangkap bsh sdng mencuri. Dia blm dpt dikatakan bersalah, krn blm diadili o/ hakim di meja hijau. Tujuan dr azas ini adlh u/ menghindari perbuatan2 onar, yg dilakukan masy kpd seseoang yg tertangkap mata tlh melakukan tundak kejahatan. Seperti misalnya, kasus pembakaran seorang pencuri sepeda motor, yg dilakukan o/ warga di suatu daerah. Dengan azas ini diharapkan masy tdk “main hakim sendiri” dlm menyikapi suatu mslh.

4. Secara teoritis KUHP adalah bentuk hokum materiil. Sedangkan KUHAP adalah bentuk secara formiil. Mksudnya adalah KUHAP adalah bentuk nyata pelaksanaan dari KUHP. Dimana di dalam KUHP itu sendiri berisi aturan2 tentang perintah, larangan serta sanksinya, dan KUHAP merpkn tata cara pelaksanaan pengadilan yg didasarkan pada KUHP itu sendiri. Contohnya saja, seseorang yg terbukti membunuh / melanggar salah satu pasal yg tertulis dlm KUHP. Dan u/ membuktikan tindakan pelanggaran trsbt, berlakulah KUHAP dimulai dari penangkapan sampai diputuskannya bersalah / tdknya ia o/ hakim di pengadilan.

5. Kumpul kebo dan black magic memang notabenenya mrpkn perbuatan yg merugikan dan dpt di sebut kejahatan. Namun, pd kenyataannya sampai saat inipun blm ada proses kriminalisasinya, hal ini di sebabkan krn jika dibuat peraturan perundangan mengenai hal tsbt, mk akn berpotensi menimbulkan keonaran dlm masy yg tentunya sgt berlawanan dgn tujuan dr hkm itu sndiri. Contohnya saja jika ada pria dan wanita tinggal dlm satu atap, tentunya akn mjd permasalahan jk peraturan perundangan mengenai kumpul kebo / larangan pria dan wanita tinggal dalam satu atap itu dibuat.

6. HAN lebih luas drpd HTN krn cakupannya lbh byk drpd HTN. HTN adlh hkm yg mengatur trhdp pembentukan jabatan2 dan susunan / strukturnya. Jadi dlm HTN yg diatur hanya adlh hubungan jabatan dan pemangku jabatan. Sedangkan HAN mengatur mengenai aktivitas kekuasaan eksekutif, surat menyurat/kearsipan negara dan tugas2 yg ditetapkan UU sbg urusan negara. Jadi cakupan HAN lbh byk dan luas drpd HTN.

7. Dlm kehidupan bermasy, hkm perdata dan hkm dagang mrpkn satu kesatuan yg tdk dpt dipisahkan. Krn hkm dagang itu sendiri mrpkn bagian dr hkm perdata. Hkm perdata adlh hkm yg mengatur tingkah laku individu yg satu dgn individu yg lain dlm kehidupan bermasy. Sedangkan hkm dagang pd dsrnya sama sprt hkm perdata, namun cakupannya terbatas / dikhususkan hanya pd bagian perniagaan saja. Jadi, kedua hkm trsbt memang saling terkait krn hkm dagang mrpkn wujud nyata pelaksanaan dr hkm perdata. Contohnya saja dalam pejanjian jual beli tanah

8. Kebiasaaan adlh tindakan pola tingkah laku yg ttp, ajeg, lazim, normal, a/ adap dlm masy tertentu yg secara turun temurun berulang. Dlm psl 15 AB yg berbunyi “selain pengecualian2 yg ditetapkan mengenai orang2 Indonesia dan orang2 yg dipersamakan, maka kebiasaan tdk mrpkn hkm kecuali apabila UU menetapkan demikian.”

Brdsrkan psl diatas, kebiasaan di sini memang diakui keberadaannya, tetapi hanya apabila UU menunjuknya. Ini berarti, apabila UU tdk menunjuknya, hkm tdk prlu memberlakukannya. Kebiasaan dpt mjd hkm kebiasaan. Hkm kebiasaan mrpkn smbr hkm. Seorang hakim dpt menggunakan kebiasaan dlm mengambil keputusan apabila UU menetapkan demikian.

9. Hakim pd peradilan pidana brsift aktif utk memecahkan kasus yg diajukan. Hakim mencari bukti dan menyelidiki sblm kasus itu diajukaan dlm pengadilan. Hakim mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yg hrs didasarkan pd alat2 bukti yg sah menurut UU dan hrs ada keyekinan hakim. Hakim memberikan keputusan tentang kasus yg terjadi berdasarkan psl2 dan aturan yg tlh ada.
Hakim pada peradilan perdata bersifat pasif. Dia hanya mendengarkan perkara brdsrkan argument dr penggugat dgn tergugat. Hakim mengejar kebenaran formal kebenaran yg hanya didsrkan pd bukti yg ada di persidangan. Kasus bisa tdk dilanjutkan scr hkm, namun bisa diselesaikan dgn cara perdamaian. Hakim memberikan jawaban ats gugatan yg diajukan stlh mendengarkan argument dlm siding perdata trsbt. Hakim hanya sbg moderator dlm persidangan.

SOSIOLOGI

2009-10-22T06:40:00.000+07:00

Robert M.Z. Lawang

Sosiologi merupakan studi ilmiah tentang hubungan antara individu dan masyarakat beserta semua konsekuensinya.

Studi Ilmiah

Pertanggungjawaban ilmiah dari segi :

Pokok permasalahan (subject matter)
Teori
Metode penelitian.

Pertanggungjawaban dari segi pokok permasalahan

Pokok permasalahan : apa yg dipelajari dalam sosiologi :

Objek : masyarakat
Subjek : individu, actor
Intersubjek : obyek yg dikonstruksi bersama dan dipertahankan bersama

Objek : masyarakat

Individu lahir, hidup dan mati
Masyarakat tetap bertahan, tidak tergantung pada individu
Durkheim :

1) Masyarakat dilihat sebagai obyek : sama dengan obyek yg dipelajari ilmu alam

2) Sosiologi : sama kedudukan dengan ilmu alam. Disebut nomotesis

Subjek : individu

Individu :

1) Utuh, tidak terbagi, unik, tidak tergantung.

2) Riil, menunjuk pada si A, B, C dst., bertindak.

3) Tindakan orang terarah pada tujuan individual itu sendiri a/ pada tujuan bersama dua orang a/ lebih.

Max Weber (Jerman)

1) Sosiologi : ilmu yg berhubungan dengan pemahaman interpretif tentang tindakan social dan dengan suatu penjelasan kausal tentang arah dan konsekuensi-konsekuensinya,

a. Pemahaman Iterpretif : dalam rangka ini Weber mengemukakan kerangka analisis tipe ideal yg sangat terkenal itu.

b. Tindakan : datang dari individu yg riil.

c. Tindakan social : arah tindakan individual ikut ditentukan dan menentukan tindakan orang lain yg terlibat dalam suatu interaksi social.

2) Pemahaman interpretif : pemahaman si peneliti tentang :

a. Tindakan (action)

b. Tindakan social : arah tindakan ditentukan o/ yg terlibat interaksi

c. Konsekuensi tindakan dan tindakan sosial : kerjasama, konflik, revisi arah tindakan.

Itersubyek

Hubungan (relation) yg :

1) diciptakan dan dipertahankan o/ orang yg berhubungan satu sama lain dalam interaksi (hidup).

2) Sudah terbentuk (obyek) menjadi hubungan sosial (social relationship).

a. Interaksi sosial menghasilkan hubungan.

b. Melalui Interaksi sosial hubungan itu dipertahankan

Perbedaan pengertian subyek dan obyek dalam intersubyektifitas dan pengertian obyek (Durkheim) dan subyek (Weber) :

1) Subyek : saling tergantung. Otonomi terbatas.

a. Saling memperhitungkan kehadiran orang lain.

b. Subyek-subyek hadir bersama dalam suatu tempat terjadinya interaksi (conprescence)

2) Obyek : hubungan a/ struktur

a. Dikonstruksikan (dibentuk) o/ mereka yg berinteraksi

b. Struktur bersifat relative / Intersubyektif : menghubungkan subyek-subyek. A----B

c. Kekuatan struktur (obyek) tergantung pada subyek-subyek yg membentuknya.

d. Struktur / obyek bersama : melampaui mereka yg penah membentuknya.

Pertanggungjawaban dari segi metodologi

Metode tunduk pada pokok permasalahan :

1) Obyek : metode kuantitatif

2) Subyek : metode kualitatif

3) Intersubyek : cenderung metode kualitatif (pengamatan) terhadap proses-proses sosial yg terjadi.

Metode :

1) Cara mempero/ data a/ informasi yg tidak dipengaruhi o/ kepentingan individu a/ kelompok.

2) Metode Ilmiah : tidak memihak, membiarkan gejala sosial itu berbicara kepadanya.

Pendekatan Kuantitatif :

1) Serangkaian tindakan / langkah yg runtutannya sangat logik dalam rangka membuktikan kebenaran suatu teori melalui penelitian.

2) Langkah-langkah berturut-turut : teori / konsep – hipotesis – definisi konsep – operasionalisasi – penyusunan kesioner – pengumpulan data – analisis sesuai hipotesis – kesimpulan : ya, tidak.

Pendekatan Kualitatif :

1) Serangkaian tindakan / langkah yg runtutannya fleksibel dalam rangka menyusun konsep dan teori tentang masyarakat melalui suatu penelitian lapangan. Langkah-langkahnya :

a. Membaca semua informasi terkait masyarakat yg diteliti.

b. Mengunjungi, menetap di tengah masyarakat.

c. Metode pengumpulan informasi :

a) Mengamati

b) Mewawancarai

c) Berdiskusi

d. Membentuk konsep dari hasil pengamatan itu.

e. Menjawab pertanyaan penelitian.

Pertanggungjawaban dari segi teori

Teori dibahas dalam mata kuliah khusus (teori sosiologi, komunikasi, politik, administrasi, kriminologi, kesejahteraan sosial, hubungan internasional, antropologi). Kita batasi pada konsep-konsep saja krn teori selalu terdiri dari konsep-konsep.
Pengertian konsep :

Konsep : istilah yg ditarik dari (abstrak) kenyataan empiric masyarakat.
Yg ditarik : hakekatnya (essence) saja.
Konsep pasti tidak identik dengan kenyataan empiric yg dijelaskannya.

Fungsi konsep :

Menjelaskan : analitik.
Menggambarkan : deskriptif

Definisi :

Konsep harus didefinisikan supaya pengertian yg terkandung di dalamnya menjadi jelas dan terang.
Definisi yg baik selalu terdiri dari dua komponen : definiendum dan definiens.

a. Definiendum : yg harus diterangkan, a/ dijelaskan, a/ digambarkan. Mengapa?

a) Konsep : tidak dengan sendirinya terang dan jelas.

b) Harus dijelaskan dengan kata-kata, dan kadang-kadang pula dengan konsep.

c) Menerangkan : membuat yg gelap menjadi terang, a/ membuat yg kabur menjadi jelas a/ terurai.

b. Definiens : yg menjelaskan

a) Seluruh rangkaian kata-kata a/ konsep yg ada setelah kata “ialah” a/ “adalah” a/ “menunjuk” pada suatu rumusan definisi merupakan definiens

b) Fungsi definiens : menjelaskan, menerangkan a/ menggambarkan sampai orang yg membaca a/ mendengar rumusan definisi itu mengerti dan tidak bertanya lagi.

Contoh definiendum dan definiens : Integrasi sosial adalah kondisi dimana orang saling mendukung.

a. Definiendum : integrasi sosial

b. Definiens : kondisi dimana orang saling mendukung

Eksperimentasi Sosial

“Eksperimentasi sosial” : Penelitian terapan yg banyak digunakan o/ ahli kesejahteraan sosial u/ menghasilkan perubahan yg direncanakan dengan memasukkan intervensi tertentu dalam komunitas.
Intervensi itu menimbulkan reaksi dalam komunitas yg diarahkan u/ melakukan perubahan dari dalam.

Prinsip Intervensi Sosial :

Intervensionis harus memiliki :

Pengetahuan mendalam tentang masyarakat yg hendak diintervensi itu.
Ketrampilan teknis yg berhubungan dengan pengorganisasi masyarakat u/ memungkinkan partisipasi mereka dalam proses intervensi itu.
Nilai dan sikap yg selalu memihak pada masyarakat yg hendak diintervensi itu.

Dengan itu si intervensionis melakukan beberapa langkah bersama dengan orang-orang dalam masyarakat itu sebagai berikut :

a. Pengembangan relasi (engagement) dengan orang-orang yg ada dalam masyarakat itu, yg menghasilkan ikatan sosial sebagai dasar u/ kegiatan lebih lanjut.

b. Pengkajian dan penilaian (assessment) tentang potensi, masalah, hambatan yg datang dari luar dan dari dalam masyarakat itu sendiri. U/ tujuan ini, anda dapat menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Hasil kajian dan analisis ini berguna u/ perencanaan.

c. Perencanaan menunjuk pada keseluruhan langkah implementasi yg akan diambil sehingga intervensi sosial itu akan menghasilkan perubahan sosial yg diinginkan.

d. Implementasi menunjuk pada pelaksanaan rencana yg sudah dilakukan sebelumnya.

e. Evaluasi menunjuk pada kegiatan u/ mencocokkan rencana dan pelaksanaan. Hasil evaluasi bias positif kalau implementasi sesuai dengan rencana, dan sebaliknya negative kalau dalam perancanaanya ada banyak hal yg menunjukkan ketidaksesuaian dengan rencana.

f. Terminasi menunjuk pada berakhirnya intervensi setelah evaluasi dilakukan.

g. Tindak lanjut adalah langkah yg diambil setelah terminasi dilakukan. Kalau masih ada banyak masalah yg harus diatasi, perlu menilai kembali beberapa hal dalam perencanaan a/ pelaksanaan yg kurang efektif. Kalau dinilai berhasil, intervensi berhenti.

Konsekuensi Sosial

Konsekuensi sosial : semua akibat dan dampak yg timbul dari hubungan antara individu dan masyarakat :

1) Yg terkait hubungan :

a. Konsensus

b. Konflik

2) Perubahan

a. Yg terencana

b. Yg tidak terencana

Ekperimentasi sosial

1. Eksperimentasi :

1) Proses melakukan eksperimen sosial dgn sengaja melalui intervensi sosial.

2) Eksperimen sosial lain drpd yg dilakukan dlm ilmu kimia. Namun demikian prinsipnya tetap sama.

KAMANTO SUNARTO

Berger mendefinisikan sosialisasi adalah proses melaui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yg berpartisipasi dlm masy.

Menurut Mead pada tahap prtm play stage seorang anak kecil mulai belajar mengambil peran orng yg ada disekitarnya. Contoh : Seorang anak berpura-pura mjd dokter yg sedang menyuntik pasien, polisi mengintrogasi penjahat.

Pada tahap game stage seorang anak tdk hanya tlh mengetahui peran yg hrs dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peran yg haru dijalankannya oleh orng lain dgn siapa ia berinteraksi. Contoh : dalam pertandingan sepakbola, ia menetahui peran-peran yg dijalankan olh pr pemain lain. Dalam tahap ini seseorang tlh dpt mengambil peran orng lain.

Significant others adalah tahap awal sosialisasi, biasanya terbatas pd sejumlah kecil orang, terutama ayah dan ibu. Pd tahap ketiga sosialisasi, seseorang dianggap mampu mengambil peran orang lain dlm suatu masy (generalized others). Contoh : sebagai siswa dia memahami peran gurunya.

SOSIALISASI PRIMER DAN SEKUNDER

Menurut Berger dan Luckmann sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yg dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masy, sedangkan sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang dilakukan indinidu dalam sector baru dari masyarakatnya.

Proses resosialisasi didahului dgn proses desosialisasi. Dlm desosialisasi seorang mengalami pencabutan diri yg dimilikinya, sedangkan dlm proses resosialisasi seseorang diberi suatu diri yg baru. Total institusions : suatu tmpt tinggal dan bekerja yg didalmnya sejumlah individu dlm situasi sama, terputus dr masy yg lbh luas utk suatu jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang diatu secara formal (Goffman) Contoh : Seorang yg dirawat di rumah sakit jiwa mengalami proses desosialisasi, yaitu menanggalkan statusnya sbg orang yg brjiwa sehat dan menerima status baru sbg orang yan sakit jiwa. Setelah itu ia menjalani proses resosialisasi yg brtujuan utk mengubah mentalnya mjd orng berjiwa sht.

Sosialisasi antisipatoris mrpkn suatu bntuk sosialisasi sekunder yg mempersiapkan seseorang utk peran yg baru. Contoh : bintara ke perwira.

POLA SOSIALISASI

Sosialisasi represif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain : menggunakan materi dalam hukuman dan imbalan, berisi perintah, komunikasi satu arah.

Jagger sosialisasi partisipatoris merpkn pola yg di dlmnya anak diberi imbalan manakala berperilaku baik; hukuman dan ibalan bersifat simbolik; anak diberi kebebasan; komunikasi besifat lisan; anak mjd pusat sosialisasi; keperluan anak dianggap penting; dan keluarga sbg generalized other.

Jarak intim 0-18 inci (0-45cm), semua panca indera terlibat secara intensif. Biasanya interaksi ini terjadi pada saat bercinta, pada tmpat umum, dlm kndaraan umum, dan permainan gulat.

Jarak pribadi 4-12 kaki ( 45cm-1.22m). Interaksi seperti ini biasanya terjadi antara suami istri. Interaksi pada tahap jauh dr jrk ini trjadi antara orng yg saling menyentuh jika merentangkan tangan. Contoh : pada saat senam bersama. Pada jarak ini rangsangan pada pancaindera mulai berkurang, terutama pada tahap yg jauh.

Jarak sosial 4-12 kaki ( 1.22m – 3.66 m). Dalam jarak seperti ini orang dapat berbicara normal, tetapi tidak saling menyentuh. Jarak dekat dapat terlihat pada saat orang berbicara urusan informal, sedangkan orang yg terlibat hubungan secara formal disebut jarak jauh.

Jarak public ( diatas 12 kaki atau 3.66m). Interaksi ini biasanya dilakukan oleh para orator, atau orang yg sedang berkampanye. Semakin jauh semakin keras suara yg hrs dikeluarkan.

INTERAKSI DAN INFORMASI

Dalam buku berjudul Symbol selves and society dijelaskan bahwa untuk dapat berinteraksi, untuk dapat mengambil peran orng lain, kita perlu mempunyai informasi mengenai orang yg ada dihadapan kita. Infomasi dpt brp ciri fisik, jenis kelamin, usia, ras penampilan berbusana.

PRINSIP DRAMATURGI

Menurut Poloma dramaturgy adalah pendekatan yg menggunakan bahasa dan khayalan teatur utk menggambarkan fakta subyektif dan fakta obyektif dalam interaksi sosial.

Menurut Goffman pernyataan dibedakan mjd dua, yaitu pernyataan yg diberikan (expression given) dan pernyataan yg dilepaskan (expression given off). Pernyataan yang diberikan adalah pernyataan yg lazim dipakai dalam memberi informasi, sedangkan pernyataan yg dilepas adalah pernyataan yg mengandung informasi tentang ciri pemberi pernyataan.

DARI BERJUMPA SAMPAI BERPISAH

Memulai, menjajaki, meningkatkan, menyatupadukan, dan mempertalikan.

Membeda-bedakan, nembatasi, memacetkan, menghindari, memutuskan.

STRUKTUR SOSIAL

Pola perilaku, hubungan antar individu, antar kelompok, masyarakat, dan institusi. Dan hal-hal tersebut saling berkaitan dan membentuk struktur yang dijaga oleh sistem.

Sistem adalah suatu jaringan yg berisikan nilai, norma, keteraturan dan kestabilan. Oleh karena itu, maka struktur membutuhkan suatu sistem, sehingga terjadi keteraturan didalamnya.

INSTITUSI

Suatu stuktur status dan peran yg diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat.

PENGENDALIAN SOSIAL

Cara yang digunakan untuk menertipkan orang yang menyimpang dan sebagai proses sosialisasi.

Tentang Blogger

2008-10-18T13:43:00.000+07:00

Dari Nol Sampai Seratus

Hallo friend...
Nama saya Bimma Dwi Nugraha saya lahir di Surabaya pada tanggal 07-08-1991. Tetapi sekarang saya tinggal di Tulungagung dengan kedua kakek dan kedua orang tua saya. Ibu saya bernama Mujiati dan ayah saya bernama Siswandi. Saya adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Hobby saya yaitu main komputer apalagi Game Football Manager, Dot-A, dll. Sebenarnya cita-cita saya menjadi pilot tetapi semuanya itu kandas ketika saya masuk jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS). Makanan kesukaan saya adalah tempe penyet dan yang paling saya tidak sukai adalah sayur kacang panjang. Buah yang saya sukai adalah semua jenis buah kecuali alpukat dan durian.

Saya dulu tinggal di Surabaya bersama kedua orang tua saya dan kakak perempuan saya. Dulu ibu saya bekerja disebuah pabrik sepatu dan ayah saya bekerja di percetakan. Cerita:Waktu itu saya masih kelas satu sekolah dasar dan kakak saya masih kelas empat sekolah dasar. Lalu bude menyuruh ayah dan ibu saya tinggal bersama kakek dan nenek di Tulungagung. Karena kakek dan nenek saya sudah tua lalu ayah dan ibu saya menyetujui tinggal di Tulungagung merawat kakek dan nenek. Sementara itu bude ingin membalas jasa ayah dan ibu saya yang telah merawat kakek dan nenek dengan menyekolahkan kakak saya di Jakarta dengan gratis. Saya sekolah di Tulungagung mulai kelas 2SD di SDN NGUJANG 1. Saya pernah mengikuti cerdas cermat matematika sekecamatan kedungwaru. Tetapi,saya tidak berhasil meraih juara. Selama sekolah di SD saya hanya sekali meraih juara atu yaitu pada saat kelas 6 semester2. Akhirnya saya lulus SD dengan nilai yang bagus yaitu dengan NEM 42,93. Setelah lulus Sekolah Dasar saya ,elanjutkan ke SMP favorit seTulungagung yaitu SMP 1 Tulungagung. Di SMP saya banyak mendapatkan teman dan pengalaman. Saya lulus dengan nilai yang baik yaitu dengan nilai NEM 28,08. Setelah lulus SMP sebenarnya saya mau masuk ke SMA 1 Boyolangu. Tetapi,jarak rumah ke SMA 1 Boyolangu sangat jauh dan orang tua saya menyarankan agar saya masuk di SMA 1 Kedungwaru. Setelah berpikir panjang saya memutuskan untuk masuk ke SMA 1 Kedungwaru. Pada tahun 2008 ini saya masih kelas XII-IPS. Sebenarnya saya ingin menjadi pilot suatu saat nanti. Tetapi,saya harus mengubur impian itu dalam-dalam karena saya gagal untuk melanjutkan ke jurusan IPA. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari bakat dari diri saya. Lalu saya menemukan,ternyata saya hebat dalam akuntansi. Akhirnya saya ingin masuk ke Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Akuntansi karena menurut yang saya dengar di Universitas Indonesia banyak dosen akuntansi yang bagus. Mungkin jika saya tidak dapat menjangkaunya saya akan mencoba di STAN mudah-mudahan berhasil. Amin... Tetapi ayah saya menginginkan saya masuk ke Kepolisian. Kita lihat saja nanti!!!

My First Post

2008-10-17T15:16:00.000+07:00

Hello World...

Selalu menyenangkan memiliki media baru untuk berexpresi. Dengan harapan agar menjadi panduan untuk meniti hari-hariku serta menyertai langkah-langkahku menyongsong indahnya dunia.

Silahkan tinggalkan komentar,apapun itu,demi kenyamanan dan kegembiraan yang bisa kamu temui disini.

Terima kasih...